7 Poin Penting Kasus Habib Rizieq Yang Perlu Muslim Cermati

Ngelmu.id – Setidaknya muslim nusantara perlu mencermati kasus Habib Rizieq agar makin jelas duduk perkaranya dan bagaimana sebaiknya bersikap.

1. Setidaknya Ada 2 Kejanggalan Status Tersangka Habib Rizieq

Pengamat Hukum Pidana Muhammad Mudzakkir mengaku belum menemukan dasar perbuatan yang menjadi akar jatuhnya status tersangka Habib Rizieq Shihab. Mudzakkir juga menyebutkan dua kejanggalan dalam penetapan tersangka tersebut.

Pertama, kata dia, jika chat yang dituduhkan polisi dilakukan dengan telepon genggam atau gadget pribadi, maka dalam hukum pidana tidak dilarang. Isi chatting antara siapapun dan dengan konten apapun, menurut Mudzakkir tidak ada masalah sejauh kedua belah pihak sama-sama menerima dan tidak menimbulkan sakit hati.

“Jadi kalau di chatting itu dianggap sebagai tindak pidana, maka itu tidak ada dasar hukumnya karena chatting itu tidak masuk ke ranah publik,” jelas Mudzakkir saat diwawancarai Republika.co.id, Selasa (30/5).

Kedua, alasan pornografi, kata Mudzakkir, belum diungkapkan secara jelas oleh penyelidik. Konten pornografi jika berada di dalam ranah pribadi seseorang dan tidak disebarluaskan, maka tidak dapat terjerat hukum pidana apapun. Tindak pidana, kata dia, adalah suatu penyimpangan hukum yang dilakukan dalam ruang publik.

“Kalau konten yang diduga pornografi itu berada di HP seseorang dan dibuka, maka yang salah adalah pihak yang membuka dan menuduh pornografi itu,” kata dia.

Penyelidik, kata Mudzakkir, harus menjelaskan secara detail tentang dasar penetapan tersebut, bukan Kapolda. Dia menganggap, Kapolda tidak seharusnya ikut campur dalam perkara, mengingat tugas utama Kapolda sebagai penanggung jawab dalam bidang manajemen, moral dan sosial Polda Metro Jaya. Sedangkan penyelidik adalah orang yang terjun langsung dalam mengusut perkara.

2. Polisi Belum Menangkap Penyebar Chat Diduga Habib Rizieq-Firza

Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat, penetapan tersangka Habib Rizieq Shihab dalam kasus obrolan pesan singkat mengandung konten pornografi dengan Firza Husein, harus disusul dengan penangkapan dan penetapan tersangka penyebar foto pesan singkat tersebut.

Seperti halnya polisi yang menangkap pria berinisial HP lantaran diduga membuat dan menyebarluaskan chat palsu Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

“Seharusnya polisi juga menangkap dan menetapkan (tersangka) penyebar chat yang menjadi dasar penetapan FH dan HRS sebagai tersangka. Sebagaimana juga polisi menangkap orang yang diduga membuat chat palsu Kapolri,” kata Fickar saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (30/5).

Fickar melanjutkan, jika polisi tidak menangkap dan menetapkan tersangka penyebar obrolan singkat tersebut, maka terkesan diskriminatif. Terlebih setelah seorang pria yang diduga menyebar chat palsu Kapolri langsung ditindak.

“Jika polisi tidak menangkap penyebar chat tersebut (chat antara HRS dan FH), maka terkesan sebagai tindakan yang diskriminatif dalam penegakan hukum,” ucap Fickar.

3. Proses Hukum Rizieq Shihab Diwanti-wanti Agar Transparan

Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin meminta proses hukum terhadap pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab dilakukan secara transparan untuk menghindari kesalahpahaman.

“Ini memang soal proses, yang penting transparan saja supaya tidak disalahpahami oleh umat,” kata Ma’ruf Amin di Istana Kepresidenan Bogor, Senin malam.

Ma’ruf Amin mengaku tidak memahami kasus itu secara detil. “Saya secara detil kurang paham, yang tahu Polri-lah. Itu yang tahu Polri, kita kan tidak tahu benar atau tidaknya,” katanya.

4. Media Asing Soroti Penetapan Habib Rizieq Sebagai Tersangka

Media asing menyoroti penetapan tersangka Habib Rizieq Shihab dalam kasus konten pornografi. Media Inggris, BBC dalam judulnya menulis “Indonesian Muslim preacher names as porn case suspect.”

Dalam kalimat pertamanya BBC menyinggung Habib Rizieq sebagai ulama Muslim garis keras. Ia dituduh, bertukar pesan bernuansa porno dengan seorang wanita. Habib Rizieq telah membantah tuduhan itu.

Sementara itu, Reuters, menulis judul, “Indonesia names Islamist leader a suspect in pornography case.” Reuters menggambarkan Habib Rizieq sebagai ulama kelompok radikal, FPI. Ia juga sedang diinvestigasi dalam tuduhan melecehkan ideologi Pancasila.

Media Voice of America dalam artikelnya juga menulis judul yang, “Indonesia names Islamist leader a suspect in pornography case.”

5. Surat Penangkapan Dinilai Sudah Kelewatan

Polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Habib Rizieq Shihab atas kasus obrolan pornografi, Selasa (30/5). Kuasa Hukum Rizieq Shihab menilai keluarnya surat itu sudah melebihi batas. “Ini sudah kelewatan, Habib Rizieq Shihab siap menghadapinya apapun resikonya,” kata Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Sugito Atmo Pawiro ketika dikonfirmasi, Selasa (30/5).

Sugito mengatakan, hingga kini surat penetapan tersangka belum diterima. Dia pun mengatakan, Habib Rizieq siap melawan secara hukum pada polisi. Perlawanan itu diwujudkan melalui praperadilan, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya.

“Enggak apa-apa, Polisi mau menetapkan statusnya seperti apa, terserah. Habib akan melawan secara hukum,” ujarnya menambahkan.

Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum Rizieq Shihab yang lain, Eggi Sudjana mengatakan praperadilan akan diajukan sesegera mungkin. Namun, pihaknya belum mengetahui waktu jelas kapan praperadilan itu akan diajukan. Eggi pun menilai penetapan tersangka Rizieq memang sudah salah sedari awal.

“Jangankan tersangka, saksi saja tidak bisa, karena Habib tidak melakukan hal itu, dan Habib tidak mengakuinya,” tegas Eggi ketika dihubungi Republika.co.id, Selasa (30/5).

Saat ini, menutut Eggi, Rizieq Shihab masih berada di Arab Saudi. Sementara, Sugito memastikan kepulangan Rizieq Shihab. “Tetap akan pulang, menunggu umat sudah siap menjemput di bandara,” ujar Sugito.

Tersangka Habib Rizieq Shihab terancam Pasal 4, 6 dan 8 UU no 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Menindaklanjuti penetapan tersangka itu, polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Selasa (30/5).

6. Red Notice untuk Habib Rizieq Dinilai Sebagai Penyalahgunaan Wewenang

Pascaditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian melakukan sejumlah langkah untuk mencari Habib Rizieq Shihab. Pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan interpol dan mengeluarkan red notice, karena Habib Rizieq terindikasi berada di luar negeri.

Pengamat hukum pidana Muhammad Mudzakkir menilai, sebelum memutuskan meminta red notice, pihak kepolisian seharusnya membuktikan terlebih dahulu penetapan status tersangka terhadap Habib Rizieq. Simpang siurnya alat bukti yang menjadi dasar tuduhan polisi, menurut Mudzakkir harus sesuai dengan prosedur hukum yang tercantum dalam undang-undang.

Red notice, kata Mudzakkir juga dapat menjadi penyalahgunaan wewenang, mengingat belum jelasnya perkara, seperti barang bukti, kejelasan hukum hingga dasar dari penetapan status tersangka atas Habib Rizieq yang belum diungkap secara detail.

Menurutnya, jika pesan singkat yang diduga mengandung konten pornografi itu hanya dilakukan berdua dan menggunakan perangkat pribadi, maka tidak ada tindak pidana yang dapat menjerat tindakan tersebut. Sedangkan, jika obrolan tersebut masuk ke ranah publik, maka orang yang berhak dihukum adalah orang yang menyebarluaskan obrolan pribadi tersebut.

“Maka yang dosa besar dan berhak dihukum pidana dalam UU ITE adalah orang tersebut (yang menyebarluaskan),” jelas Mudzakkir kepada Republika.co.id, Selasa (30/5).

Posisi Habib Rizieq, kata Mudzakkir adalah korban. Dia menganggap, tersebarnya isi pesan singkat yang saat ini diduga menjadi alat bukti elektronik polisi dalam menetapkan status tersangka tersebut sebenarnya adalah tindak pelanggaran hak privasi.

“Dan orang yang hak privasinya telah dilanggar, maka ditempatkan sebagai korban dan berhak mendapatkan penlindungan hukum,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Penyidik Polda Metro Jaya segera menerbitkan red notice terhadap tersangka dugaan percakapan dan foto pornografi pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Interpol.

“Penyidik akan membuat surat perintah penangkapan besok (Selasa),” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Senin (29/5).

Argo mengatakan, penyidik kepolisian mengambil prosedur untuk menangkap Rizieq yang menghindar dari panggilan polisi karena terindikasi berada di Arab Saudi. Ia mengemukakan Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri guna mencari Rizieq. Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri yang akan meneruskan red notice atas nama Rizieq kepada Interpol.

7. Penerapan Hukum pada Habib Rizieq Dianggap tidak Tepat

Pengamat hukum pidana Universitas Indonesia Teuku Nasrullah mengatakan, penerapan hukum terkait percakapan pesan singkat yang berkonten pornografi yang menyeret Habib Rizieq Shihab (HRS) dinilai tidak tepat. Karena hal tersebut termasuk pada komunikasi pribadi yang tidak menimbulkan kerugian pada kepentingan umum.

“Penerapan pasal itu salah terjemah. Kan tidak ada yang dirugikan andai kata tidak diviralkan, tidak diramaikan,” kata Teuku saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (30/5).

Terlepas chat tersebut benar atau tidak, kata Teuku, isi chat atau pesan tersebut termasuk ranah pribadi. Semua pasangan baik suami-isteri atau sepasang kekasih mungkin bisa juga melakukan itu. Sehingga jika ditinjau dari penerapan pasal, seharusnya tidak perlu masuk ke ranah hukum.

“Kita jangan bicara pada ranah agama atau moral dulu ya. Tapi apakah ada ketertiban umum yang terganggu. kalau kita bicara agama udah salah,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pasal yang dikenakan pada HRS yaitu pasal 4 ayat 1 juncto pasal 29 dan atau pasal 6 juncto pasal 32 dan atau pasal 9 juncto pasal 35 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Lalu pada Senin (29/5) siang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Argo Yuwono menyatakan penyidik Polda Metro Jaya meningkatkan status imam besar FPI Habib Rizieq Shihab menjadi tersangka dalam kasus dugaan pornografi pada situs ‘baladacintarizieq’.

Dari keterangan Argo. HRS ditetapkan menjadi tersangka setelah ada bukti yang ditemukan penyidik yang mengarahkan HRS menjadi tersangka. Berdasarkan gelar perkara, alat bukti ini meningkatkan status HRS menjadi tersangka.