Ada “Jangkrik” di Bisnis Reklame JPO Ibukota

Jembatan Penyeberangan Orang di Pasar Minggu Roboh dan Menyebabkan Korban Jiwa. Siapa harus tanggung jawab?
Kasus robohnya jembatan
penyeberangan orang (JPO) di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang memakan
korban jiwa menimbulkan pertanyaan dan saling tuding mengenai siapa yang
harusnya bertanggung jawab.
Wakil Wali Kota Depok Pradi
Supriatna meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertanggung jawab
atas musibah yang menimpa tiga warga Depok. Ketiganya tewas akibat ambruknya
jembatan penyeberangan orang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu tanggal 24
September 2016. Menurut Pradi, pemerintah DKI Jakarta harus bertanggung jawab
lantaran fasilitas umum itu tidak dipelihara dan diperhatikan dengan baik.
Pemerintah Kota Depok
meminta Pemprov DKI mengevaluasi seluruh bangunan yang bisa mengancam
keselamatan orang. Asisten Tata Praja Kota Depok Sri Utomo menuturkan Pemkot
Depok meminta Jakarta bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pengobatan
warga Depok yang menjadi korban tewas dalam musibah tersebut. Pemkot Depok juga
menyerahkan kepada polisi untuk mengusut kemungkinan adanya kelalaian dalam
pemeliharaan dan pengawasan fasilitas umum yang membahayakan warga.
Sementara itu Gubernur DKI Basuki
T. Purnama yang akrab dipanggil Ahok membela diri. Menurutnya JPO di Jakarta
banyak yang dibangun oleh pihak swasta. Ahok menduga keberadaan mafia reklame
JPO menjadi biang kerok dari kondisi JPO Jakarta yang membahayakan dan
kelebihan beban.
Ahok menegaskan bahwa banyak
sekali pihak swasta yang membangun JPO tapi tidak mau memelihara. JPO yang
dibangun oleh pihak swasta tersebut kemudian dijadikan media untuk pemasangan
reklame iklan tanpa ada tambahan konstruksi dengan alasan penghematan. Hal ini
yang menyebabkan JPO menjadi kelebihan beban dan ambruk.
Ahok menduga Ia menduga ada mafia
atau oknum dari agensi periklanan maupun pihak lain yang sengaja menguasai JPO
sebagai lahan bisnis mereka. Ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada
pelanggaran yang dilakukan di tingkat perijinan yang notabene adalah anak
buahnya. “Pelanggaran terjadi semua, dulu yang izin pengawasan bisa disogok
saya kira,” kata Ahok di Balai Kota, Senin tanggal 26 September 2016.
JPO memang menguntungkan untuk digunakan sebagai media pemasangan reklame iklan.
Untuk mencegah terulangnya
peristiwa nahas tersebut, ke depannya Ahok melarang pemasangan reklamasi di
JPO. Meskipun ada gagasan agar reklame dipasang dalam bentuk LED
(Light-Emitting Diode), prinsip dari pemasangan reklame ditegaskan Ahok tidak
boleh menutupi JPO dan hanya reklame berukuran kecil yang diperbolehkan untuk
dipasang.
Terkesan Lempar Tanggung Jawab

Ahok mengatakan ada mafia reklame JPO yang bermain sehingga JPO bisa kelebihan beban dan roboh.
Jawaban Gubernur DKI yang
terkesan melempar jala tak kasat mata untuk mencari kambing hitam membuat
anggota DPRD Jakarta Abdul Ghoni angkat bicara. Ia mengatakan bahwa seharusnya
yang diperiksa adalah Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Jakarta terkait izin dan pajak reklame. Pasalnya semua reklame yang dipasang di
DKI Jakarta harus mengajukan ijin melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
yang kemudian ditindaklanjuti oleh BPKAD. Semua reklame yang dipasang harus
berijin dan membayar pajak.
Ketua Fraksi Partai Gerindra itu
menyebut, tugas pemeriksaan serta pemeliharaan JPO di Jakarta seharusnya
dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Komisi D pun akan menggelar rapat dengan
memanggil pihak terkait ambruknya JPO Pasar Minggu pada Senin tanggal 3 Oktober
2016 mendatang. Lebih lanjut Abdul menyatakan bahwa secara pribadi ia tidak
melihat bahwa kejadian ini diakibatkan oleh mafia reklame seperti yang
dikatakan oleh Ahok.
Polda Metro Jaya sendiri juga
sedang mengadakan pengusutan atas peristiwa ini. Kepolisian memanggil dan
meminta keterangan kepada Dina Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terkait
peristiwa yang menewaskan tiga orang tersebut.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M
Iriawan mengatakan, JPO merupakan sarana jangka panjang yang seharusnya
dilakukan perawatan. Apabila terbukti ada kelalaian dalam perawatan polisi
akan meminta pertanggung jawaban pihak yang lalai tersebut. Iriawan mengatakan
bahwa kepolisian belum sampai menyelidiki adanya unsur korupsi dalam
pembangunan JPO tetapi tidak menutup kemungkinan penyelidikan akan dilakukan ke
arah itu.
Permasalahan mengenai tidak
layaknya JPO di ibukota memang sudah mengemuka sejak tahun 2015 lalu. Pada
bulan November tahun lalu tersiar kabar seorang wanita muda diperkosa di JPO
Pondok Indah. “Horor”nya JPO di ibukota memang bukan main-main.
Dishub DKI Jakarta sendiri sudah
pernah mengeluarkan rencana untuk merenovasi 61 JPO yang terhubung dengan halte
TransJakarta. Selain itu, ada 26 JPO yang akan direvitalisasi oleh pihak
swasta. Dinas Perhubungan sendiri mengaku hanya bertanggung jawab pada JPO yang
ada di lintasan halte TransJakarta, selebihnya ada yang menjadi tanggung jawab
Suku Dinas Perhubungan dan pemerintah pusat.
Berikut 26 JPO yang akan
direvitalisasi oleh pihak swasta:
– JPO Busway Polda Jakarta Pusat.
– JPO Poncol Jakarta Pusat.
– JPO Keramat Jati Jakarta Timur.
– JPO Kampung Melayu Jakarta
Timur.
– JPO Gambir Jakarta Pusat.
– JPO Patung Kuda Jakarta Pusat.
– JPO Ibdu Kaidun Jakarta Pusat.
– JPO Robinson Pasar Minggu
Jakarta Selatan.
– JPO Pasar Mester Jakarta Timur.
– JPO depan Polres Jakarta Timur.
– JPO Jalan Suryapronoto Jakarta
Timur.
– JPO MT Haryono depan Gelael
Jakarta Selatan.
– JPO Keramat Raya Jakarta Pusat.
– JPO Pelni Jakarta Pusat.
– JPO Daan Mogot dekat terminal
Kali Deres Jakarta Barat.
– JPO Daan Mogot dekat Imigrasi
Jakarta Barat.
– JPO Askes Pengadilan Tinggi
Jakarta Pusat.
– JPO Pasar Enjo Jakarta Timur.
– JPO Pemeliharaan Halte Bus
Reguler/ Selasar.
– JPO Sentra Primer Timur,
Jakarta Timur, – JPO I Gusti Ngurah Rai depan Rusun Jakarta Timur.
– JPO Pramuka Jakarta Pusat.
– JPO Mampang Jakarta Selatan.
– JPO Jalan Tentara Pelajar
Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
– JPO Waduk Pluit Jakarta Utara.
– JPO Kebayoran Lama Jakarta
Selatan.
JPO Daerah Lain Juga Disalahgunakan

Jembatan Penyeberangan Orang di dekat UIN Ciputat
Permasalahan mengenai keberadaan
JPO bukan hanya merupakan masalah DKI Jakarta. Pemerintah Kota Tangerang
Selatan dikabarkan tidak menanggapi keluhan sejumlah warga terkait perubahan
fungsi jembatan penyeberangan orang di Jl Juanda, dekat kampus UIN Jakarta.
Jembatan penyebarangan orang
(JPO) menjadi tempat baliho atau media luar ruang berukuran besar untuk
mempromosikan berbagai produk hasil industri dan tidak lagi menjadi sarana
orang menyebarang jalan yang padat arus lalu lintasnya.
Sejak pembangunan JPO tersebut
pada tahun 2013 lalu keberadaan JPO tersebut memang sudah dianggap aneh. Pasalnya
lokasi JPO tersebut terlalu jauh, sekitar 300 meter dari zebra cross,
tempat warga dan mahasiswa menyeberang dari arah Masjid Fathullah dan Rumah
Sakit Syahid ke pintu gerbang kampus UIN.
Letak JPO juga berjarak sekitar
50 meter dari dari perempatan Legoso Polsek Ciputat, tempat biasa orang
menyeberang. Akibatnya, jarang terlihat ada orang memanfaatkan prasarana kota
tersebut.
Mahasiswa UIN pernah menanyakan
perihal JPO kepada pihak pimpinan UIN Jakarta. Diperoleh jawaban bahwa JPO
dibangun oleh swasta dengan kompensasi dapat difungsikan sebagai media iklan
seperti baliho.
Pihak swasta yang membangun JPO
Ciputat itu mendapat kompensasi titik lokasi usaha media luar ruang pada
bangunan JPO tersebut, sehingga dapat menentukan di mana lokasi strategis yang
paling menguntungkan bagi bisnisnya.
Kini kondisi JPO satu-satunya di
Jl Juanda Ciputat itu cenderung memprihatinkan, karena kerangka besinya mulai
banyak yang rusak dan penuh coretan dengan warna-warni cat, kecuali di bagian
yang menjadi tempat reklame terlihat masih bagus.