Agar Kasus Ahok tak Terulang, GP Ansor Sarankan Pencabutan Pasal 156a KUHP yang Diskriminatif

Ngelmu.id – Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor turut menyikapi putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menjatuhkan vonis terhadap Basuki Tjahaja
Purnama alias Ahok.

Menurut Ketua Departemen Hukum PP GP Ansor, Abdul Hakam
Aqsho, putusan pidana dua tahun penjara terhadap Gubernur DKI Jakarta tersebut
belum incraht (berkekuatan hukum tetap). Sebab, setelah hakim manjatuhkan vonis
tersebut, Ahok langsung menyatakan banding.
“Oleh karena itu, seluruh pihak harus menghargai
hak-hak terdakwa dan menghormati proses hukum selanjutnya, baik di tingkat
banding maupun jika sampai kasasi nantinya,” ujar Abdul Hakam Aqsho di
Jakarta, Rabu, 10 Mei 2017.
Dijelaskannya, proses hukum di tingkat banding maupun kasasi
harus dilaksanakan secara bebas, adil, dan tidak memihak (free, fair, and
impartial
). Dengan demikian, tidak ada satu pihak pun yang boleh memengaruhi
proses peradilan.
“Aparat penegak hukum, khususnya hakim, harus bersikap
independen untuk mewujudkan suatu keadilan yang substantif. Sehingga putusannya
nanti bukanlah merupakan suatu produk hukum dari hasil pesanan maupun tekanan
pihak-pihak tertentu,” kata Hakam.
Dia mengemukakan, selama ini yang menjadi akar permasalahan
di dalam kasus Ahok dan kasus-kasus penistaan agama lainnya (Ahmadiyah, Syiah,
dan lain-lain) sesungguhnya adalah UU PNPS No. 1 Tahun 1965 yakni Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penolakan (Pasal 156a KUHP) yang sangat diskriminatif.
Hal itu terbukti seringkali digunakan untuk
mengkriminalisasi pemeluk agama dan kepercayaan minoritas.”Guna mengakhiri
kriminalisasi tersebut maka pemerintah dan DPR RI perlu mencabut dan atau merevisi
aturan tersebut,” katanya.
Pihaknya juga meminta aparat penegak hukum mengambil langkah
tegas terhadap kelompok-kelompok yang sering menyebarkan ujaran kebencian. Hal
itu dilakukan demi menjaga keharmonisan hubungan antarumat beragama dan
penganut kepercayaan yang berbeda-beda.
“Maka aparat penegak hukum perlu mengambil
langkah-langkah tegas dengan berdasarkan hukum dan keadilan untuk menertibkan
oknum-oknum dan kelompok-kelompok yang selama ini nyata-nyata menyebarkan
ujaran kebencian, menganjurkan tindakan diskriminatif, mengancam eksistensi
negara bangsa, dan bahkan mempromosikan cara-cara kekerasan dalam mencapai
tujuannya,” ucap Hakam.
Dalam menyikapi masalah ini, GP Ansor meminta masyarakat tak
ikut memperkeruh suasana, justru harus menjaga ketertiban.
“PP GP Ansor mengimbau kepada seluruh pihak untuk
menjaga ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara,” katanya.
Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok divonis
majelis hakim dengan hukuman dua tahun penjara. Ahok dinyatakan terbukti telah
melakukan tindak pidana pasal 156a KUHP, yakni secara sengaja mengeluarkan
perasaan atau melakukan perbuatan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu
agama.
Keputusan Hakim Ketua Dwiarso Budi Santiarto pun langsung
mendapatkan respons dari pada pendukung Ahok. Ahok yang langsung menjalani
tahanan di rutan Cipinang membuat pendukung Ahok melakukan aksi di depan rutan
Cipinang hingga malam hari.
Massa yang tidak mau bubar sebelum bertemu dengan Ahok
akhirnya membubarkan diri setelah Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful
Hidayat berbicara dengan massa.