Ahok Ditangguhkan Penahanannya, Bisa Cederai Keadilan dan Lecehkan Putuskan Hakim

Ngelmu.id – Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengatakan,
upaya hukum banding yang dilakukan Ahok melalui kuasa hukumnya adalah langkah
hukum yang harus dihormati, tanpa harus ada pengajuan penangguhan penahanan.

Sebab, menurutnya penangguhan penahanan hanya akan
mencederai keadilan dan melecehkan putusan majelis hakim.
“Penangguhan penahananan (Ahok) menurut saya  justru akan mencederai keadilan publik dan
melecehkan putusan majelis hakim,” kata Nasir dikutip Republika.co.id,
Minggu (14/5).
Nasir melanjutkan, pengajuan penangguhan penahanan tersebut
juga menjadi tidak relevan karena biasanya dilakukan saat yang bersangkutan
masih berstatus tersangka.
Terlebih, menurutnya, upaya banding dan kasasi tidak bisa
menganulir keputusan hakim, yang dalam hal ini meminta Ahok langsung ditahan
pascaputusan.
“Penangguhan penahanan itu kan biasanaya saat seseorang
berstatus tersangka. Upaya banding dan kasasi tidak bisa menganulir keputusan
hakim,” ucap Nasir.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat
mengajukan diri sebagai penjamin penangguhan penahanan Ahok yang divonis 2
tahun penjara dalam kasus penistaan agama.
Pengajuan penangguhan itu ia lakukan melalui kapasitasnya
sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Dia meminta agar Ahok diberi status tahanan
kota.