Ahok Ogah Cuti Selama Kampanye, Terus Bagaimana?

Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki T. Purnama yang akrab
dipanggil Ahok sudah memastikan diri untuk kembali mencalonkan diri sebagai
gubernur pada pilkada tahun 2017 mendatang. Memperoleh dukungan dari Partai
Golkar, Hanura dan Nasdem, gubernur yang sempat ingin maju dari jalur independen ini untuk
sementara bisa tenang karena dipermudah langkahnya dan bisa maju dari jalur
kepartaian yang tentunya lebih sedikit rintangannya.
Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki T. Purnama enggan cuti selama masa kampanye pilgub. Ahok pun melakukan permohonan uji materi UU pilkada yang mewajibkan kepada daerah petahana yang akan maju kembali di pemilihan untuk cuti. 
Menjelang waktu kampanye pilkada DKI yang dijadwalkan dimulai pada
akhir Oktober mendatang, Ahok kembali bikin cerita. Pria yang menjadi gubernur
menggantikan Joko Widodo yang berhasil menyabet kursi Presiden RI sebelum masa
kerjanya sebagai gubernur berakhir ini bakal memperjuangkan kemungkinan untuk
tidak cuti selama menjalankan kampanye.
Ahok telah mengajukan uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut
berbunyi sebagai berikut:

Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang
mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi
ketentuan:
a.      
Menjalani
cuti di luar tanggungan negara.
b.     
Dilarang
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Petikan UU Pilkada pasal 70 ayat 3 yang sedang diajukan uji materi oleh Ahok
Berdasarkan pasal tersebut Basuki tidak bisa menjalankan fungsinya
sebagai gubernur Jakarta dan kehilangan hak untuk menggunakan fasilitas yang
terkait jabatannya tersebut selama masa kampanye berlangsung. KPU mewajibkan
petahana untuk cuti dari jabatan sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11
Februari 2017.
Mantan Bupati Belitung Timur ini merasa dirugikan dengan
keberadaan peraturan tersebut. Pasalnya ia harus cuti selama 4 bulan. Ada beberapa
argumen menarik dari Basuki mengenai kenapa ia ogah untuk cuti selama masa
kampanye gubernur.
Pertama, Ahok ingin fokus mengawasi pembahasan APBD DKI 2017 agar
tak ada anggaran siluman yang dimasukkan baik dari DPRD maupun Kemendagri.
Ahok mengatakan bahwa alasan dirinya tidak mau cuti adalah untuk mengawal pembahasan APBD. Ia khawatir akan banyak anggaran siluman jika pembahasan APBD tidak ia kawal. Sumber foto: Tempo
Alasan yang kedua, menurut Ahok Pemprov DKI Jakarta sedang
menjalankan banyak program unggulan atau prioritas. Sehingga pengawasan dari
gubernur DKI, tegas Ahok, sangat dibutuhkan guna memastikan terlaksananya
proses penganggaran untuk program-program tersebut. Program dimaksud antaranya
adalah pengembangan sistem transportasi atau pembangunan angkutan massal
berbasis rel dan program angkutan massal berbasis jalan.
Ketiga, Ahok percaya bahwa ia perlu mengawasi program dan anggaran
penyediaan perumahan rakyat, yang tengah dikerjakan Pemprov DKI untuk
meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota. Kemudian program
jaminan pemeliharaan kesehatan dan program prioritas lainnya.
Keempat Ahok juga mengklaim bahwa dirinya perlu mengawal dan dan
mengawasi anggaran serta program-program dalam mengantisipasi banjir, rob, dan
genangan. Pasalnya beradasarkan informasi yang diterima Pemprov DKI dari
stakeholder akan ada fenomena alam yang memicu terjadinya cuaca tidak bagus.
Menjadi “penjaga banjir” juga salah satu alasan kenapa Ahok enggan cuti. Pasalnya waktu kampanye bersamaan dengan musim hujan. 
Dalam sidang uji materi yang dipimpin oleh hakim konstitusi Anwar
Husman pada tanggal 31 Agustus lalu Ahok memberikan argumennya atas permohonan
pengajuan materil terhadap Pasal 70 ayat 3 huruf a adalah karena penafsirannya
dapat bertentangan dengan UUD 1945.
Ia berpandangan bahwa penafsiran seperti ini jelas bertentangan
dengan hak konstitusionalnya sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945
yaitu pasal 18 ayat 4 yang berbunyi, “gubernur, bupati dan wali kota
masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota
dipilih secara demokratis.”
Ahok melanjutkan hal itu juga terkait isi UUD 1945 Pasal 27 ayat 1
yang berbunyi, “segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualiannya.”
Sedangkan pada UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 berbunyi,
setiap orang berhak pengakuan, jaminan perlindungan, dan kapasitas hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga Negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Menanggapi berbagai alasan Ahok, anggota Komisi II dari Gerindra, Ahmad Riza Patria,menyebut
Ahok hanya mencari-cari alasan dan tak patuh pada aturan. Pasal 70
Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, katanya, telah jelas
mengatur kepala daerah wajib cuti di masa kampanye Pilgub.
Menyoroti alasan Ahok untuk mengawal
APBD, Ariza menegaskan bahwa Ahok tidak bekerja sendirian. Dia menyebut mantan
Bupati Belitung Timur itu masih memiliki pelaksana tugas yang menggantikannya.
Belum lagi, ada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah hingga DPRD yang akan
mengawal penyusunan APBD 2017 itu.
Oleh sebab itu, politisi Gerindra ini menilai sikap Ahok yang
ngotot tak mau cuti cukup berlebihan. Dia menyarankan Ahok untuk lebih percaya
terhadap anak buah, DPRD dan Kemendagri untuk menyusun APBD 2017 dengan baik. 
Sementara itu Yusril Ihza Mahendra yang merupakan salah satu pakar
hukum tata negara menanggapi isi argumen Ahok dalam sidang uji materi. Yusril
yang merupakan salah satu calon pesaing Ahok di pilkada DKI – meskipun sampai
saat ini belum ada kejelasan partai yang bersedia mengusung – dengan tegas
mengatakan tidak melihat ada pertentangan antara UU Pilkada itu. Kewajiban cuti
sebagai cagub petahana, juga dinilai sebagai satu hal yang seharusnya.
Yusril Ihza Mahendra yang juga berambisi menantang Ahok di pilkada DKI menyatakan bahwa argumen Ahok untuk mengajukan uji materi UU Pilkada tersebut tidak berlogika.
“Norma pasal 70 ayat 3 itu sudah terang benderang artinya. Petahana
yang mencalonkan diri kembali di daerah yang sama wajib cuti di luar tanggungan
negara. Dan ini bukanlah hasil penafsiran, sebagaimana dipahami oleh
pemohon,” kata Yusril saat menjadi pihak terkait dalam sidang  lanjutan di Gedung MK hari Kamis tanggal 15
September 2016. 
Ia juga mempertanyakan argumen Ahok yang seolah menyatakan bahwa
pilgub DKI akan menjadi tidak demokratis jika Ahok sebagai petahana diharuskan
cuti. Yusril menutup dengan mengatakan bahwa ia tidak melihat ada logika yang masuk akal dalam argumen yang disampaikan oleh Ahok selaku pemohon. 
Jika melihat tanggapan dari kedua orang di atas yaitu Ariza dari
Gerindra dan Yusril Ihza Mahendra yang merupakan Ketua Umum Partai Bulan
Bintang sekaligus bakal calon gubernur pesaing Ahok, tampaknya tidak heran juga
jika kedua orang yang memang jelas ‘oposisi’ ini ingin menjegal langkah Ahok.
Nah, mari kita lihat pendapat dari pihak yang cukup netral.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimmly
Ashiddiqie mengatakan, ketentuan cuti bagi calon petahana yang diatur dalam
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wali Kota merupakan kewajiban. Artinya tidak ada alasan bagi Ahok untuk menolak
ketentuan tersebut. Meskipun tentu merupakan hak gubernur DKI itu untuk
melakukan langkah hukum dalam usahanya membatalkan pasal yang tersebut di atas.
Jimmly sendiri menilai alasan Ahok menolak cuti karena ingin
mengawal APBD tidak kuat. Sebab, tanpa Ahok sekalipun, roda pemerintahan daerah
tetap bisa berjalan. Kalaupun cuti dilakukan presiden, maka negara juga tetap
bisa jalan.
“Negara jalan terus. Konstitusi dipisahkan dari pejabatnya.
Presiden pun kalau berhalangan ada wakil, negara sebagai konstitusi jalan
terus. Maksudnya UU mencegah konflik kepentingan. Itu sejarahnya. Jangan
disalahtafsirkan,” jelas mantan Ketua MK tersebut.

Ahok
Pasrah 
Terlepas dari langkah hukum yang sedang diusahakannya Ahok sudah
menyatakan bahwa dirinya siap cuti selama kampanye jika nantinya gugatan uji
materi dirinya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Tampaknya memang gugatan Ahok kecil kemungkinan akan dikabulkan
oleh MK. Pasalnya sidang pada hari Senin tanggal 5 September 2016 lalu telah
menghadirkan DPR yang diwakili oleh Sufmi Dasco Ahmad serta pihak pemerintah
Presiden RI yang diwakili Kuasa Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit
Pudjianto. Baik DPR maupun Pemerintah, memberikan pandangan untuk MK agar
menolak gugatan Ahok.
“Menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kekuatan hukum atau
legal standing, sehingga permohonan a quo (gugatan terhadap UU Pilkada) harus
dinyatakan tidak dapat diterima,” kata Sufmi Dasco Ahmad.
“Menolak pengujian para pemohon seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan pengujian para pemohon seluruhnya atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima,” ujar perwakilan pemerintah
Presiden RI, Widodo Sigit Pudjianto.
Sebenarnya kalau melihat kembali sejarahnya, Ahok justru orang
yang menyerukan agar Fauzi Bowo yang dulu gubernur petahana cuti selama masa
kampanye. Pada pilgub 2012 di mana Foke sebagai petahana dan Jokowi-Ahok
sebagai penantang, mantan bupati Belitung Timur itu mengatakan, “Kita
tidak takut. Kita hanya ingin menjadikan Jakarta sebagai contoh, dimana para
calon gubernurnya taat aturan, yang incumbent saat kampanye dalam mengambil
cuti.” Hal tersebut dinyatakan jelas oleh Ahok usai diskusi publik debat
cagub di Universitas Al-Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Rabu 6
Juni 2012 silam. 

Duh, kok plin plan sih?