Ahok Resmi Cabut Permohonan Banding

Ngelmu.id, JAKARTA – Keluarga Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan mencabut permohonan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memvonis gubernur DKI Jakarta nonaktif itu selama 2 tahun penjara atas kasus penodaan agama.  

Menurut Fifi Letty Indra Tjahaja Purnama, adik Ahok, keputusan pencabutan permohonan banding tersebut sudah dipikirkan matang-matang. Hal tersebut juga sudah merupakan kesepakatan keluarga dan kuasa hukum Ahok. 

“Jadi kami keluarga setelah diskusi panjang, memang memutuskan melakukan pencabutan banding,” kata Fify di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin sore, 22 Mei 2017.

Soal alasan pencabutan permohonan banding itu, Fify enggan menjelaskannya secara terperinci. Namun ia berjanji akan mengungkap alasan pencabutan banding tersebut, Selasa, 23 Mei 2017 

“Besok kami akan menyampaikan alasannya. Akan dilakukan pers rilis di Warung Daun Cikini jam 12. Kami akan menceritakan alasan keluarga mencabut banding,” ujarnya.

Dalam pencabutan banding tersebut, istri Ahok, Veronica Tan terlihat ikut datang. Veronica hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara bersama tim kuasa hukum. 

Tak banyak kata yang terucap dari mulut Vero, sapaan Veronica. Ia hanya menyatakan kondisi Ahok dalam keadaan baik dan sehat. “Sehat, sehat, sehat,” ujarnya.

Meski Ahok mencabut banding, namun Kejaksaan Agung tetap mengajukan permohonan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memvonis Ahok.

Menurut Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, upaya itu ditempuh untuk mempertanyakan keputusan hakim yang justru berbeda dengan tuntutan jaksa.

“JPU (Jaksa Penuntut Umum) ingin menguji ketepatan pasal mana yang memang harus diterapkan dalam perkara Ahok. Ini kan ada perbedaan kualifikasi pasal yang dibuktikan. Ini harus diuji,” kata Prasetyo.

Dalam tuntutan, jaksa menjerat Ahok dengan Pasal 156 KUHP yang berbunyi: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

Sementara dalam putusan hakim, Ahok dikenakan Pasal 156a, yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Prasetyo mengatakan, banding itu juga dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, di mana terdakwa juga menempuh hal serupa. “Selama tujuh hari (usai vonis) sudah terlewati. Dan sebelum tujuh hari, Jaksa Penuntut Umum sudah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi,” ujarnya.

Prasetyo, yang juga politikus Partai Nasdem, mengatakan semua pihak tak perlu berpersepsi terlalu jauh mengenai upaya instansinya mengajukan banding. Menurutnya, banding merupakan hal yang lumrah dalam kelanjutan proses hukum setelah diputus pengadilan tingkat pertama.