Bacakan Nota Pembelaan, Ahok Nyatakan Dirinya tak Menistakan Agama Islam

Ngelmu.id – Terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
menyatakan bahwa dirinya bukan seorang penista atau penoda agama saat
membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam lanjutan sidangnya di Auditorium
Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

“Setelah mengikuti jalannya persidangan, memperhatikan
realita yang terjadi selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta serta mendengar
dan membaca tuntutan Penuntut Umum yang ternyata mengakui dan membenarkan bahwa
saya tidak melakukan penistaan agama seperti yang dituduhkan kepada saya selama
ini. Terbukti saya bukan penista atau penoda agama,” kata Ahok saat
membacakan pledoinya dengan judul “Tetap Melayani Walau Difitnah”.
Ia pun sekali lagi menegaskan bahwa dirinya bukan penista
atau penoda agama dan juga tidak menghina suatu golongan apa pun.”Banyak
tulisan yang menyatakan saya ini korban fitnah bahkan Penuntut Umum mengakui
adanya peranan Buni Yani dalam perkara ini,” tuturnya.
Hal itu, kata dia, sesuai dengan fakta bahwa saat dirinya
melakukan kunjugan kerja di Kepulauan Seribu banyak media massa yang meliput
sejak awal hingga akhir kunjungan dirinya.”Bahkan disiarkan secara
langsung yang menjadi materi pembicaraan di Kepulauan Seribu, tidak ada satu
pun mempersoalkan, keberatan atau merasa terhina atas perkataan saya
tersebut,” ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.
Bahkan, kata Ahok, termasuk pada saat dirinya diwawancara
setelah dialog dengan masyarakat Kepulauan Seribu.
“Namun, baru menjadi masalah sembilan hari kemudian
tepatnya tanggal 6 Oktober 2016 setelah Buni Yani memposting potongan video
pidato saya dengan menambah kalimat yang sangat provokatif. Baru lah terjadi
pelaporan dari orang-orang yang mengaku merasa sangat terhina padahal mereka
tidak pernah mendengar langsung bahkan tidak pernah menonton sambutan saya
secara utuh,” ucap Ahok.
JPU telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dengan
masa percobaan 2 tahun terhadap Ahok.”Maka disimpulkan perbuatan Basuki
Tjahaja Purnama atau Ahok sudah secara sah, terbukti, dan meyakinkan telah memenuhi
rumusan-rumusan unsur pidana dengan pasal alternatif kedua pasal 156
KUHP,” kata Ali Mukartono, Ketua Tim JPU saat membacakan tuntutan tersebut
pada Kamis (20/4).
Sebelumnya, Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal
156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun
penjara.
Pasal 156a KUHP menyebutkan pidana penjara selama-lamanya
lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum
mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat
permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di
Indonesia.
Sementara menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum
menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau
beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya
berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau
beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan,
kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.