Bahayakan NKRI, Alasan Pemerintah Resmi Bubarkan HTI

Ngelmu.id – Menkopolhukam Wiranto menggelar konferensi pers mengenai
pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas itu dibubarkan karena dianggap
membahayakan NKRI.

“Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan
peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai
tujuan nasional,” kata Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Jl
Medan Merdeka Barat, Senin (8/5/2017).
Wiranto menyatakan, kegiatan yang dilaksanakan HTI
terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang
berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. “Aktivitas
yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat
mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan
NKRI,” ujar Wiranto.
“Mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta
menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-Iangkah hukum
secara tegas untuk membubarkan HTI,” katanya lagi.
Wiranto mengatakan keputusan ini diambil bukan berarti
pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat
dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan PancasiIa dan UUD Negara Republik
Indonesia tahun 1945.
Jubir HTI Ismail Yusanto sebelumnya menyatakan ormas
tersebut bergerak dalam dakwah Islam. Dia membantah HTI anti Pancasila. “Kita
juga tidak tahu apa duduk masalahnya, karena HTI ini kan bukan organisasi baru.
Sudah bergerak lama dan sudah menjalankan kegiatan dengan baik. Dengan
damai,” ujar jubir HTI Ismail, Selasa (2/5/2017).
Kajian yang dilakukan Kemenkopolhukam itu terkait dengan
konsep khilafah yang diusung HTI. Hasil kajian ini akan digunakan sebagai dasar
sikap pemerintah. Ismail mengatakan dasar kegiatan HTI merupakan dakwah Islam.
Dia juga menggarisbawahi bahwa HTI merupakan organisasi legal.
“Satu hal yang saya kira penting diingat adalah HTI ini
kelompok dakwah. Yang kegiatan utamanya tentu saja dakwah. Yang disampaikan HTI
itu ajaran Islam. Semua. Ada syariah, khilafah, semuanya ajaran Islam. Secara
administrasi, kami juga sah, kami memiliki badan hukum,” kata Ismail.
Konsep khilafah yang diusung HTI sering dikaitkan dengan
sikap anti-Pancasila. Ismail menepis anggapan ini.”Itu tuduhan politik.
Kami ini melakukan dakwah Islam dan dakwah Islam itu kan tidak bertentangan
dengan Pancasila,” tutur Ismail.
Ismail lantas meminta pemerintah mempertanyakan hal-hal lain
yang terindikasi tidak sesuai dengan Pancasila.”Kalau tuduhan substansial,
banyak hal yang pantas dipertanyakan. Misalkan, peradilan yang tidak adil itu
apakah sesuai dengan Pancasila? Menista Alquran apakah sesuai dengan Pancasila?
Melindungi penista Alquran apakah sesuai dengan Pancasila?” pungkasnya.