Buntut Ahok Dipenjara, PDIP Dorong Penghapusan Pasal Penodaan Agama

Ngelmu.id – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di DPR
akan mendorong penghapusan pasal penodaan agama dalam revisi UU KUHP yang saat
ini tengah dibahas.

 “Nanti akan kami (PDI-P) bawa ketika pembahasan DIM
(Daftar Inventarisir Masalah) revisi KUHP,” ujar Wakil Ketua Komisi III
DPR RI Trimedya Panjaitan di di Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat
PDI-P, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).

PDI-P menilai, pasal penodaan agama merupakan ‘pasal karet’.
Pasal itu sangat rentan dijadikan alat penekan proses hukum. Penghapusan pasal
tersebut sebenarnya telah lama diwacanakan. Perkara yang menjerat Basuki
Tjahaja Purnama beberapa waktu terakhir menjadi momentum mewacanakan kembali
penghapusan pasal itu.
“Kalau kayak begitu, bisa rentan ini. Orang dengan
kekuatan massa bisa mempressure, kemudian orang dihukum. Apakah lazim hal
seperti itu? Supaya kemajemukan bangsa ini jangan gampang terkoyak-koyak lah.
Itu saja poinnya. Orang dengan kekuatan massa bisa mempressure,” lanjut
dia.
Trimedya yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM
dan Perundang-Undangan DPP PDI-P yakin usulan F-PDI-P diterima dengan baik oleh
fraksi-fraksi lain di DPR RI. “Kan DIM soal ini belum ada pembahasan. DIM
ini kan mengalir. Belum sampai Pasal 156. Kan bisa saja dengan kejadian Ahok
ini (lalu diusulkan dibahas),” tandasnya.
Desakan agar pasal ini dihapus juga diserukan Komisi untuk
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Kepala Divisi Pembelaan Hak
Sipil dan Politik Kontras, Putri Kanesia mengatakan bahwa putusan sidang Ahok
bisa menjadi momentum menghapus Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.
Putri berpendapat Pasal 156a KUHP yang dianggap sangat
general rentan digunakan mengkriminalisasi seseorang.”Jadi bisa menjerat
siapapun. Tidak terlepas itu mau Ahok, mau siapalah, garis kanan, garis kiri.
Pasal ini bisa membayakan siapapun,” kata dia.
Untuk itu, ia menegaskan, Pasal 156a KUHP tersebut berbahaya
jika masih dipertahankan.”Jadi kasus ini harusnya digunakan menjadi ruang
bagi negara untuk mengevaluasi kembali Pasal 165a di KUHP. Karena sejauh ini
revisi UU KUHP kan sedang berlangsung di Komisi III DPR,” ungkap dia.
Namun demikian, 
anggota Panitia Kerja (Panja) KUHP dari Komisi III DPR, Arsul Sani
mengatakan bahwa pasal tentang penodaan agama dipastikan bakal dipertahankan
atau tidak akan direvisi.
Adapun alasan pasal tersebut dipertahankan adalah karena
pernah diuji ke Mahkamah Konsitusi (MK) dan putusan MK tegas menyatakan bahwa
Pasal 156a tidak bertentangan dengan norma-norma konstitusi.
Sementara itu, alasan kedua adalah pasal tersebut dianggap
masih dibutuhkan dalam situasi masyarakat yang majemuk. Pasal itu dianggap bisa
menghindari kelompok masyarakat tertentu bertindak main hakim sendiri lantaran
agamanya dinista atau dinodai.
“Jadi pasal ini merupakan social control tool atau sarana
kontrol sosial terhadap kemungkinan adanya tindakan-tindakan anarkistis karena
ketiadaan hukum yang mengatur penodaan atau penistaan terhadap suatu
agama,” tuturnya.
Menurut dia, jika pasal tersebut dijadikan alat melindungi
agama mayoritas, persoalannya ada pada penerapan hukum oleh aparatur negara.
Bukan salah rumusan pasalnya. Dalam sejarah penggunaan Pasal 156a, kata dia,
tak hanya penoda atau penista agama Islam yang dikenai pasal tersebut.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja
Purnama divonis hukuman 2 tahun penjara karena telah terbukti melakukan tindak
pidana penodaan agama.
Perbuatan Ahok dinilai memenuhi unsur Pasal 156a KUHP. Vonis
hakim ini lebih berat dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut Ahok
dengan hukuman 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.Adapun Jaksa sebelumnya
mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau
Pasal 156 KUHP.