China Saja Sudah Tinggalkan, Mosok Indonesia Malah Genjot Pembangkit Listrik Batubara?

Salah satu program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah program listrik 35.000 MW. Program
ini bertujuan untuk membangun pembangkit listrik mencapai 35000 Megawatt hingga
2019. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6-7 persen setahun, penambahan
kapasitas listrik di dalam negeri membutuhkan sedikitnya 7.000 megawatt (MW)
per tahun. Artinya, dalam lima tahun ke depan, penambahan kapasitas sebesar
35.000 MW menjadi suatu keharusan. Kebutuhan sebesar 35 ribu MW tersebut telah
dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019.
Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah mempertimbangkan
untuk memanfaatkan cadangan batubara dalam negeri yang saat ini berlimpah dan
tidak terserap pasar. Direncanakanlah pembangunan 117 PLTU batubara yang mampu
menyumbangkan 10 ribu MW energi listrik.
Sebagai sumber energi batubara jauh lebih murah dari minyak
mentah. Saat itu setengah dari energi listrik di Indonesia dihasilkan dengan
menggunakan bahan bakar minyak sehingga membuat Indonesia menjadi salah satu
importir minyak mentah terbesar di dunia. Kondisi ini menjadikan negara kita
rentan terhadap fluktuasi harga minyak mentah global. Dari segi biaya
penggunaan batubara yang diproduksi secara lokal akan jauh lebih murah
dibandingkan dengan minyak mentah impor. Penghematan yang dilakukan akan sangat
signifikan dan harga jual listrik ke masyarakat juga bisa dikurangi.
Batubara memang sumber energi yang “murah”. Tapi dampak kerusakan lingkungannya nyaris mustahil dikompensasi.
Seperti yang kita maklumi pula industri batubara dalam
negeri sedang berada di ujung tanduk. Pada tahun 2015 ekspor batubara dalam
negeri mengalami anjlok tajam setelah mencapai puncaknya di tahun 2014 mencapai
volume 410 megaton. Pengiriman ke Tiongkok yang merupakan negara tujuan ekspor
batubara terbesar mengalami penurunan 49% di 2015 dan outlook untuk tahun ini
bahkan lebih buruk. Rencana pemerintah untuk membangun PLTU batubara itu juga
ditujukan untuk membangkitkan kembali industri batubara. Pemerintah berharap
untuk ‘menepuk dua lalat dalam sekali tepuk’. Rencana itu mungkin akan menjadi
rencana yang brilian jika saja tidak ada dampak lingkungan yang mengerikan
akibat penggunaan batubara sebagai bahan bakar. 
Masih segara dalam ingatan kita bencana asap yang mencederai
kehidupan masyarakat di Beijing, Tiongkok. Selama berbulan-bulan Beijing dan
kota-kota di sekitarnya dikepung asap yang berasal dari pembakaran batubara
yang digunakan sebagai sumber energi di kawasan industri sekitar Beijing.
Bahkan karena peristiwa itulah Tiongkok memutuskan untuk mengurangi penggunaan
batubara sebagai sumber energi dan mulai beralih ke energi yang bersih dan
terbarukan. Rencana pembangunan PLTU batubara ini akan membuat Indonesia tampak
mundur setelah menandatangi dan meratifikasi Protokol Kyoto yang isinya
komitmen negara-negara untuk mengurangi emisi karbon.
Beijing diselimuti asap yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar.
Padahal industri
batubara menyimpan momok yang menakutkan mulai dari hulu sampai hilir. Di hilir
jelas bahwa emisi yang dihasilkan dari pembakaran batubara jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan bahan bakar fosil lain seperti minyak dan gas, apalagi jika
dibandingkan dengan sumber energi bersih terbarukan.
Sementara di hulu proses penambangan batubara juga telah
terbukti mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menurunkan standar hidup
masyarakat tempat tambang batubara berada. Propinsi Kalimantan Timur yang
merupakan penghasil batubara terbesar di dalam negeri menjadi bukti kerusakan
akibat aktivitas penambangan batubara. Untuk bisa lebih efisien dari kompetitor
di Australia dan India perusahaan pertambangan batubara di Indonesia
menggunakan teknik penambangan terbuka yang mengakibatkan kerusakan lahan yang
parah. Akibat kegiatan tersebut sungai-sungai dan sumber air lain di propinsi
Kalimantan Timur mengalami pencemaran. Akibatnya pertanian di kawasan tersebut
juga rusak. Hutan dan area vegetasi lainnya hancur dan megakibatkan Samarinda,
ibukota Kalimantan Timur, rentan terhadap banjir akibat hancurnya vegetasi di
sekitar kota tersebut.  Padahal bisa
dipastikan jika skema pemerintah jadi dijalankan proses pertambangan yang tidak
mengindahkan kesinambungan lingkungan tersebut akan menyebar ke kawasan-kawasan
lain yang memiliki cadangan batubara.
Belum lagi dampak kesehatan akibat penambangan batubara.
Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Harvard yang dirilis tahun lalu
menunjukkan bahwa terjadi kematian bayi prematur sebanyak 6.500 per tahun
terkait polusi akibat pertambangan batubara di Indonesia. Studi tersebut
menunjukkan pula bahwa ada potensi peningkatan angka kematian terkait industri
batubara sebanyak 21.200 jiwa jika pemerintah meneruskan programnya untuk
menggenjot industri batubara dengan pembangunan 117 PLTU batubara tersebut.

Asap pembakaran batubara yang dihasilkan PLTU menimbulkan polusi udara.
Dapat disimpulkan bahwa arguman batubara sebagai sumber
energi yang murah dan efisien tersebut tidak memasukkan perhitungan biaya
lingkungan dan kemanusiaan yang timbul akibat penggunaannya. Kenyataannya
dampak kerusakan yang timbul akibat penambangan dan pembakaran batubara jauh
lebih mahal dibandingkan dengan investasi sumber energi  ‘mahal’ seperti pembangkit listrik tenaga
matahari atau angin. Karena itulah berbagai negara telah memutuskan untuk
mengurangi atau menghentikan penggunaan batubara sebagai sumber energi. Lalu
Indonesia, mosok malah mau terjun ke api?