Dikecam, Pemerintah Tetap Undang Girl Band Korea, SNSD

Ngelmu.id – Kecaman banyak pihak tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk mengundang personil girlband asal Korea di bulan Agustus ini. Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), Triawan Munaf menyampaikan kebenaran akan rencana tersebut saat menerima audiensi dari Aliansi Perempuan Cinta Pertiwi (APCP) di Kantor BEKRAF, Rabu (9/8) kemarin.

“Sudah terjadi kontrak dan tidak bisa lagi dibatalkan mengingat waktu pelaksanaan yang semakin mepet dan mengingat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea yang perlu dijaga,” jelasnya seperti disampaikan dalam keterangan APCP kepada voa-islam, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Girls Generation, SNSD

Triawan menyampaikan bahwa personil girlband Korea tersebut direncanakan untuk hadir pada acara countdown pelaksanaan ASEAN Games 2018 yang akan digelar di Jakarta, tepatnya tanggal 18 Agustus mendatang. Bukan pada gelaran syukuran kemerdekaan RI seperti yang santer diberitakan sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua APCP, Savia Hunon Daramita, menyampaikan penyesalannya atas sikap yang sudah diambil pemerintah, dalam hal ini melalui sikap yang diambil BEKRAF.

“Kehadiran kami di sini seyogianya mewakili para orangtua, terutama kaum Ibu, yang resah dengan rencana pemerintah mendatangkan seniman dari luar yang tak sejalan dengan kearifan lokal yang sudah lama dianut bangsa ini. Sungguh langkah yang sangat disayangkan dan bahkan terkesan kontradiktif dengan semangat nasionalisme yang sedang digaung-gaungkan,” ujar Savia.

Alih-alih ingin membangkitkan nasionalisme, Savia menambahkan, Pemerintah justru akan mengirim pesan yang keliru pada generasi muda Indonesia. Pertama, pemerintah melalui BEKRAF keliru dalam menyampaikan pesan mengenai sosok role model yang harus ditiru generasi muda. Padahal di sisi lain masih banyak anak bangsa yang berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Selain itu masih banyak pilihan seniman lain yang bisa sejalan dengan kearifan lokal yang Indonesia miliki.

Kedua, Pemerintah melalui BEKRAF keliru dalam menyampaikan pesan untuk bersikap terhadap bentuk-bentuk objektifikasi dan eksploitasi pada tubuh perempuan. Pada gilirannya, hal ini juga akan membawa pemerintah pada kekeliruan yang lain, terutama kekeliruan dalam menyampaikan pesan mengenai pornografi dan pornoaksi yang diamanatkan UU No 44 Tahun 2008. 

“Dengan demikian, tak begitu mengherankan jika petisi penolakan terhadap rencana tersebut kini sudah ditandatangani lebih dari 17 ribu orang. Tentu ini angka yang serius dan harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah,” ungkap Savia.

Personil SNSD

Selain melakukan audiensi dengan Kepala BEKRAF, APCP pun juga direncanakan akan menyampaikan aspirasi langsung kepada instansi-instasi terkait lainnya.

“Upaya kami tak berhenti hanya pada BEKRAF saja. Sebagai langkah keseriusan dalam menyikapi hal ini, kami pun akan mendatangi Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan mendatangi perwakilan rakyat di DPR untuk menyampaikan aspirasi dari para orang tua di luar sana yang khawatir dengan masa depan putra putrinya,” ucap Savia mengakhiri pembicaraan.

Sebelumnya rencana mengundang grup asal Korea Selatan, SNSD, pada acara kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 menuai protes dari berbagai lapisan masyarakat. Bahkan, muncul petisi di Change.org yang meminta Presiden Joko Widodo membatalkan rencana yang diusulkan oleh BEKRAF tersebut.

Penggagas petisi itu merupakan Dosen Program Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Maimon Herawati. Maimon yang merupakan aktivis pemberdayaan perempuan merasa sangat kecewa dengan rencana tersebut. Hal itu dikarenakan pilihan untuk mengundang grup band tersebut dinilai bisa menjadikan perempuan sebagai “objek” karena penampilan grup band tersebut yang “terbuka”.

Maimon juga mempertanyakan letak logis undangan SNSD itu. Walau gratis, kata dia, akan berkenaan dengan imej seksi dan objektifitasi perempuan. Apalagi, menurutnya, negara ini negara mayoritas muslim. Ditambah lagi biaya untuk mendatangkannya, pasti tidak sedikit, sedangkan kondisi ekonomi negara sedang bermasalah.

Jika grup SNSD mengadakan konser yang diprakarsai oleh swasta, Maimon merasa tak ada masalah. Tapi, rencana ini diprakarsai oleh pemerintah dan dikaitkan dengan perayaan kemerdekaan RI ke-72.

“Revolusi mental? Atau relokasi mental (hilang alat berpikir),” kata dia.