Din Syamsuddin: Proses Hukum Penistaan Agama Oleh Ahok Seperti Dagelan

Ngelmu.id – Eks ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritik
proses hukum dalam kasus penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun Din berharap aparat tak mempermainkan hukum.

”Setelah proses hukum yang lama dan menguras tenaga, malah
ada dagelan penundaan tuntutan yang mengada-ada. Tuntutannya pun cenderung
membebaskan,” ujar Din menanggapi pembacaan tuntutan terhadap Ahok seusai rapat
Pleno Dewan Pertimbangan MUI di Jakarta Pusat Rabu (26/4/2017).
Sebagaimana diketahui, terdakwa Ahok dituntut jaksa 1 tahun
penjara dengan percobaan 2 tahun. Ahok sendiri hanya terjerat pasal alternatif
156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Din Syamsuddin berpesan kepada kejaksaan, dan pemangku
amanah di Indonesia untuk tidak mempermainkan hukum dan rakyat.
“Sekarang kami peringatkan, kalau terdakwa bebas, ujaran
kebencian yang saling menghina dan menistakan di antara bangsa ini tidak akan
bisa dihalangi. Apa sanggup kepolisian dan kejaksaan mengatasinya? Secara kasat
mata juga kami yakini terdakwa semacam dilindungi, semacam
dibela-bela,”jelasnya.
Dia mengingatkan jangan sampai terjadi kekerasan oleh negara
(state violence) yang didukung para pemodal (capital violence). Menurut dia,
seandainya hal itu terjadi, rakyat akan bergerak dengan cara masing-masing.
Din mengaku sikapnya terhadap polemik penistaan agama ini
tentu bertolak dari keyakinannya. Baginya, masyarakat Indonesia yang majemuk
dari suku, agama, dan budaya memerlukan toleransi tinggi dan kerukunan sejati.
“Yang kita butuh bukan toleransi dan kerukunan basa-basi,
yang tidak tercapai tanpa tiap orang saling menghargai,” ucapnya.
Din memaparkan, kemajemukan dan kebinekaan itu bisa rusak
apabila seseorang atau sekelompok orang memasuki wilayah keyakinan orang lain.
“Jangan dibalik, justru saya sedih kalau ada yang
mempersoalkan ujaran kebencian, dianggap sebagai antikebinekaan. Ini nalar yang
rancu,” pungkasnya.