FPI: Pelarangan Pembentukan Ormas Cederai Demokrasi

Ngelmu.id – Pelarangan dibentuknya ormas Front Pembela Islam
(FPI) di negara hukum seperti Indonesia jelas mencederai demokrasi, kata Ketua
Advokasi Hukum FPI Jawa Tengah Zainal Abidin Petir. Menurut Zainal, pembentukan
organisasi kemasyarakatan (ormas) dijamin konstitusi.
Dia meminta semua pihak untuk membaca Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Pasal 28 E Ayat (3) UUD NRI 1945
menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.
Vide pula Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap
orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat, untuk maksud-maksud
damai.
Zainal menekankan, “Ormas itu bagian dari aset bangsa.
Ormas itu sangat mulia karena sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).” Ormas, sebagimana amanat
UU Ormas, adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan
masyarakat, pelayan masyarakat, penjaga nilai agama, pelestari norma, moral,
etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
Selain itu, lanjut Zainal, juga berfungsi sebagai pengemban
kesetiakawanan serta penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jadi, tidak ada yang salah dengan pembentukan ormas
FPI,” kata Zainal ketika merespons pembubaran deklarasi pembentukan Front
Pembela Islam (FPI) Kota Semarang di rumahnya, Jalan Pergiwati I Nomor 19, Bulu
Lor, Semarang Utara, Kamis (13/4) malam.

Diketahui, sekitar seribu orang yang berasal dari berbagai
ormas berada di sekitar lokasi acara tersebut. Mereka yang menyatakan menolak
kegiatan di rumah Zainal itu, antara lain, Ansor, Laskar Merah Putih, Garda
Nusantara, dan Patriot Garuda Nusantara.