Frekuensi Milik Siapa?

Foto www.solent.ac.uk

Oleh Azimah Subagijo

Pernahkah Anda sebagai penonton geram melihat isi siaran televisi? Mulai dari gosip artis, film sadis atau horor hingga pornografi, berita sidang kopi sianida yang bagai cerita detektif hingga motivator yang tak akui anaknya, atau sinetron genk motor sampai manusia jadi-jadian, atau tukang bubur yang lebih banyak saling mencelanya daripada cerita tentang naik haji. Sayangnya, banyak yang meski geram, tapi kemudian memilih pasrah. Paling tinggi yang dilakukan hanyalah mematikan pesawat televisi. Padahal, memperoleh siaran televisi yang bermutu adalah hak yang penting kita perjuangkan.
Semua itu dilandasi karena banyak di antara warga ma­syarakat yang tidak mengetahui bahwa televisi yang bersiaran lebih dari 20 jam sehari ini, sesungguhnya bukanlah murni milik para pengusaha besar Jakarta. Hal ini karena untuk memancarluaskan program-program yang diproduksi/disiarkannya, televisi menggunakan frekuensi.

            Frekuensi ini menurut Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 adalah milik negara dan sebesar-besar dipergunakan untuk ke­makmuran masyarakat. Status frekuensi ini bagi pengelola televisi sesungguhnya hanyalah barang pinjaman. Negara meminjamkan kepada pengelola radio yang memenuhi kriteria selama 5 tahun, sedangkan televisi selama 10 tahun.

            Lazimnya barang pinjaman, tentunya peminjam haruslah bersikap amanah. Menunjukkan bahwa ia mampu menjaga dan merawat barang yang dipinjamnya beserta segala persyaratannya. Dalam konteks penyiaran, bentuk kontrak pinjam-meminjam ini dinamakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

            Negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), mengeluarkan IPP setelah melalui serangkaian proses evaluasi dan penilaian terhadap kalayakan berkas-berkas berdasar­kan regulasi yang ada dan juga ketersediaan frekuensi. Termasuk penilaian terhadap komitmen pe­ngelola televisi untuk menyiarkan program siaran yang bermutu kepada masyarakat.

            Setidaknya, Undang-Undang Penyiaran memberikan batasan penyiaran haruslah memenuhi 6 fungsi, yaitu sebagai media pendidikan, informasi, hiburan yang sehat, perekat dan kontrol sosial, kebudayaan, dan ekonomi. Sayang­nya dari 6 fungsi itu, yang terasa dominan hadir di layar kaca kita adalah fungsi ekonomi dan hiburan yang belum tentu sehat.

            Sederhana saja pembuktiannya. Banyaknya iklan niaga yang muncul di sela-sela acara televisi bahkan kadang mengganggu kenyamanan penonton, dengan berbagai bentuk: spot, produk placement, super impose, hingga blocking time. Ditambah lagi, bila ada program televisi yang diprotes buruk namun tetap saja dipertahankan, pengelola dengan mudahnya memberi alasan: rattingnya tinggi.

            Untuk itu, marilah sejak sekarang kita menjadi penonton televisi yang peduli. Doronglah pe­ngelola televisi untuk menyiarkan program yang bermutu: bermuatan pendidikan, informasi, hiburan yang sehat, perekat dan kontrol sosial, dan juga lebih berbudaya. Kita dapat sampaikan masukan tentang kebutuhan kita akan muatan televisi yang lebih baik, langsung kepada pihak pengelola televisi maupun kepada KPI. Apalagi, berbagai sara­na komunikasi untuk menyampaikan aspirasi ini pun kini sudah tersedia: surat, faximili, telepon, SMS, E-mail, Twitter, Facebook, hingga Instagram. Bisa perorangan, maupun kelompok atau atas nama lembaga. Dan, yakinlah, jika kita bersungguh-sungguh, maka peru­bahan itu mungkin terjadi.

            Berdasarkan pengalaman pe­nulis selama 2 periode sebagai ko­misioner KPI Pusat, tak sedikit program-program televisi tak bermutu yang akhirnya diganti atau diper­baiki karena protes dari masya­rakat. Beberapa program tersebut, antara ­lain, Lativi – SmackDown (aksi kekerasan); RCTI-Silet (Ekspos Hiper­bolis Ledakan Gunung Merapi); Tukang Bubur Naik Haji (Ucapan Kasar), Kuis Kebangsaan (tidak netral); Trans7 Empat Mata (muatanmenjijikan), OVJ (Patung Ganesha); TV One ILC (Diskriminasi Bonek); SCTV – Islam KTP (Ucapan Kasar); Haji Medit (Pelecehan Aga­ma); Metro TV – Headline News (Opi­ni Perekrutan Teroris Muda Me­nga­rah Ke Rohis); Trans TV: Primitive Runaway (Pelecehan Suku); Super Trap (Melanggar Kesopanan); Mata Lelaki (eskploitasi seks), YKS (melecehkan budayawan Betawi), Rumpi No Secret (mengumbar privasi seseorang); ANTV – Pesbuker (canda te­pung; Pelecehan Agama); TVRI – Indonesia Sehat (eskploitasi seks). Jadi, ayo jangan ragu lagi. Fre­kuensi untuk kita, mari jadi pemirsa yang peduli!

Penulis adalah, anggota KPI Pusat 2010-2013 dan 2013-2016, Ketua Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi (MTP), pegiat Literasi Media.

http://m.kompasiana.com/azimah_subagijo/frekuensi-milik-siapa_57f1166bc6afbd1918ae1896