GNPF MUI akan Bergerak Jika Penangguhan Penahanan Ahok Dikabulkan

Ngelmu.id – Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF MUI) Bachtiar
Nasir mengatakan tim hukum GNPF MUI akan bergerak bila penangguhan penahanan
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Sebelumnya pengganti Ahok sebagai gubernur Jakarta, Djarot
Saiful Hidayat sudah menyerahkan surat permintaan penangguhan penahanan kepada
Pengadilan Tinggi Jakarta, Selasa (9/5/2017) sore.
Ia mengatakan bila penangguhan penahanan dikabulkan maka tim
hukum GNPF MUI akan berkumpul kembali untuk membicarakan masalah tersebut.
“Jika penangguhan penahanan Bapak Ahok dikabulkan maka
tim hukum GNPF MUI akan berkumpul lagi sebagai bentuk pengawalan. Kami mengawal
agar proses itu berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” katanya saat
ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (10/5/2017).
Mengenai kemungkinan melakukan mobilisasi massa kembali
untuk melakukan pengawalan jika penangguhan penahanan dikabulkan, Bachtiar
Nasir hanya mengatakan tidak mau berandai-andai.
“Kami tidak mau berandai-andai dulu, itu pengandaiannya
terlalu jauh. Yang jelas saat ini kami apresiasi Pak Ahok atas upaya pengajuan
penangguhan penahanan tersebut sebagai hak warga negara,” katanya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot
Saiful Hidayat meminta  penangguhan
penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama.
Dia menyatakan jika permohonan itu dikabulkan dan terjadi
apa-apa di lain hari saat Ahok bebas, Djarot akan menjaminkan dirinya masuk
penjara.”Kalau sampai ada apa-apa, saya yang akan menjamin, jaminan itu
menyeluruh. Termasuk jika terjadi apa-apa saya yang gantikan di penjara,”
kata Djarot di Balai Kota, Selasa, 9 Mei 2017.
Jaminan itu dilakukan lantaran Djarot meyakini bahwa Ahok
selama di luar penjara tidak akan menghilangkan barang bukti dan bersikap
kooperatif selama proses pengajuan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.”Saya
tadi sudah tanda tangan surat permohonan jaminan penangguhan penahanan atas Pak
Basuki,” ujarnya.
Namun, jika nantinya permohonan tahanan luar itu dikabulkan,
Djarot pun akan menyerahkan hal tersebut ke pemerintah pusat. Sebab, ia tak mau
memprediksi status selanjutnya Ahok di kemudian hari bila nanti diputuskan
sebagai tahanan kota.”Serahkan ke Kemendagri aturannya seperti apa. Yang
jelas kami cuma minta pada seluruh SKPD, DPRD, tetap fokus kerja supaya tidak
keganggu,” pungkasnya.