GNPF-MUI: Jika UU Dicabut, Semua Orang Bebas Nistakan Agama

Ngelmu.id – Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (GNPF MUI) menanggapi komentar sejumlah lembaga HAM internasional
terkait putusan pengadilan terhadap terdakwa penista agama, Basuki Tjahaja
Purnama. Sebelumnya, Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui akun
twitter-nya menyerukan Indonesia untuk meninjau kembali Undang-Undang (UU)
Penistaan Agama.

Tim Advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera mengatakan, PBB tidak
boleh mendiskreditkan dan berlaku tidak adil. Hampir semua bangsa di dunia ini
menerapkan hukum penodaan agama. Di Inggris, Kanada, Amerika Serikat dan Asia,
para pelaku penodaan agama dihukum berat. Sebab itu bagian dari kedaulatan
bangsa.
“Jangan hanya karena satu orang, terus UU diubah.
Sementara, kemarin ada umat Islam yang dihukum di Bali karena penodaan agama
tapi diabaikan PBB, karena PBB tidak punya kapasitas untuk itu,” kata
Kapitra dikutip Republika, Kamis (11/5).
Ia menerangkan, kedaulatan suatu bangsa adalah bebas
menentukan hukum yang mereka terapkan. Kedaulatan bangsa jangan dipertaruhkan
hanya karena satu orang. Jika terjadi intervensi untuk mengubah UU, hal
tersebut termasuk kejahatan Internasional. Pemerintah Indonesia harus
mengabaikan seruan PBB meninjau UU Penistaan Agama.
Ia menjelaskan, kalau UU Penistaan Agama dicabut, maka semua
orang akan bebas menistakan agama. Sehingga akan terjadi konflik horizontal di
Negara Indonesia. Artinya, sama saja dengan membuka kotak pendora untuk
memusnahkan Bangsa Indonesia. Maka Indonesia bisa hancur dari dalam.”Pasal
penodaan agama untuk menjaga harmonisasi hidup antar manusia di republik
ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, pasal penodaan agama sangat penting untuk
menjaga masing-masing manusia agar bebas melaksanakan ibadah menurut agamanya.
Hal tersebut merupakan amanat Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. Bagaimana bisa diubah
UU tersebut, kalau mau diubah maka harus diamendemen UUD 1945.”Jadi itu
tidak boleh dilakukan oleh pemerintah Indonesia,” jelasnya.
Ia menambahkan, jangan hanya karena satu orang kemudian UU
Penistaan Agama direvisi. Sementara, berapa banyak orang seperti Lia Eden,
Arswendo dan lain-lain yang melanggar UU tersebut. Tapi kenapa saat kasus
mereka tidak ada yang memerintahkan meninjau kembali UU Penistaan Agama.