Hakim Tetap Bisa Jatuhkan Vonis 5 Tahun Penjara ke Ahok, Meski JPU Hanya Tuntut 1 Tahun

Ngelmu.id – Penasehat Hukum Terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok,
Selasa (25/04/2017) secara bergiliran telah membacakan Nota Pembelaan atau
Pledoi di hadapan persidangan yang digelar di 
Auditorium Gedung Kementerian Pertanian RI, Ragunan, Jakarta Selatan.

Pledoi yang dibacakan setelah nota pembelaan pribadi Ahok
ini berisi kesimpulan Penasehat Hukum bahwa Ahok tidak bersalah melakukan
tindak pidana baik penodaan agama yang diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama
Pasal 156a huruf a KUHP maupun permusuhan terhadap suatu golongan masyarakat
sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 156 KUHP.
Kesimpulan Penasehat Hukum ini didasari pada alasan bahwa
unsur niat melakukan tindak pidana penodaan agama tidak terpenuhi. Unsur niat
menurut Penasehat Hukum haruslah dilihat dari sikap batin dan keseharian Ahok,
dimana menurutnya Ahok sangat peduli dengan umat Islam.
Kata Penasehat Hukum, Ahok terbukti telah membangun masjid,
memberangkatkan umrah marbot masjid, memberikan KJP untuk sekolah Islam, DKI
Jakarta juara MTQ, memajukan jam pulang PNS pada bulan puasa, menjaga harga
sembako menjelang Lebaran, memberikan sedekah, dan memberikan qurban dengan
uang pribadi.
Kesimpulan ketidakbersalahan Ahok menurut Penasehat Hukum
Ahok juga didasari pada alasan bahwa peradilan yang dijalankan saat ini
terhadap Ahok merupakan hasil desakan massa (trial by the mob).
Penasehat Hukum menilai lahirnya Pandangan dan Sikap
Keagamaan MUI sebagai pintu masuk persidangan perkara ini merupakan hasil
desakan sekelompok masyarakat sehingga kelahirannya tidak sesuai dengan
prosedur yang ada di MUI. Selain itu, MUI tidak melakukan tabayun kepada Ahok. 
Kesemuanya ini dianggap Penasehat Hukum Ahok telah melecehkan hukum dan
demokrasi.
Menanggapi hal tersebut, Tim Advokasi GNPF MUI, Nasrulloh
Nasution berpendapat pledoi yang disampaikan Penasehat Hukum Ahok terkait
dengan Pasal 156a huruf a KUHP setali tiga uang dengan tuntutan Jaksa Penuntut
Umum (JPU).
Dengan kata lain, Penasehat Hukum dan JPU sama-sama sepakat
Ahok tidak bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama Islam Pasal 156a
huruf a KUHP. Alasan-alasan yang disampaikan pun seperti Ahok peduli umat
Islam, tidak ada tabayun, trial by the mob, dan sebagainya merupakan
pengulangan eksepsi yang sudah ditolak oleh Majelis Hakim.
“Meskipun Jaksa dan Penuntut Umum sepakat Ahok tidak
melakukan tindak pidana penodaan agama Islam sebagaimana Pasal 156a huruf a
KUHP, namun Hakim tentunya punya catatan dan analisis sendiri dalam memutus
perkara ini dan kami berkeyakinan Hakim akan berani menjatuhkan pidana penjara
5 tahun,”katanya dikutip dari laman resmi GNPF MUI, Rabu (26/4/2017).
Penjatuhan pidana penjara 5 tahun menurut Nasrulloh sangat
beralasan, karena berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti terungkap fakta
adanya tindakan Ahok secara berulang menista Surah Al Maidah 51 dan hal ini
menurutnya sudah memenuhi unsur tindak pidana penodaan agama sebagaimana
Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 156a huruf a KUHP. Dan dengan lahirnya
Pandangan dan Sikap Keagamaan MUI dinilainya sebagai bukti yang menguatkan
unsur  Pasal 156a huruf a KUHP, yang
secara jelas menyebutkan Ahok telah menista agama Islam.
Menindaklajuti pembacaan putusan pada tanggal 9 Mei 2017
mendatang, Nasrulloh dan tim akan segera menyampaikan surat dukungan kepada
Hakim yang berisi beberapa yurisprudensi terkait perkara penistaan agama yang
telah menghukum pidana penjara kepada pelakunya. Tidak hanya itu, ia juga akan
menyampaikan SEMA No.11 Tahun 1964 yang berisi instruksi Mahkamah Agung untuk
menghukum berat pelaku penghinaan agama karena agama merupakan unsur penting
bagi pendidikan rohani.
“Kita dukung Hakim untuk berani menegakkan hukum dan
keadilan dengan menyatakan Ahok bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama
Pasal 156a huruf a KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara,”pungkasnya.