Hasil Kajian Pemerintah Soal Reklamasi Berubah 180 Derajat dalam 3 Bulan, Kok Bisa?

Pro dan
kontra mengenai reklamasi Teluk Jakarta terus bergulir. Meskipun pemerintah
melalui Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sudah memutuskan untuk
melanjutkan mega proyek tersebut tetapi upaya-upaya dari berbagai kalangan
untuk membalik keputusan tersebut masih berlangsung. Masih segar diingatan kita
para mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan UNJ melakukan aksi demonstrasi
damai untuk menentang reklamasi.
Jembatan yang menghubungkan pulau hasil reklamasi dengan ‘mainland Jakarta’.
 Para mahasiswa
diundang untuk melakukan perundingan dengan Menko. Dalam pertemuan tersebut
mahasiswa mengungkap 3 tuntutan kepada pemerintah terkait reklamasi Teluk
Jakarta.
Pertama, menolak
proyek reklamasi Teluk Jakarta dan menuntut Pemerintah bertindak tegas
menghentikan seluruh proyek reklamasi Teluk Jakarta.  
Kedua, meminta
pemulihan fungsi lingkungan hidup di wilayah pesisir utara Jakarta.
Ketiga,
pencabutan Keputusan Gubernur Pemprov DKI Jakarta Nomor: 2238 Tahun 2014
tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT.Muara Wisesa
Samudra dan juga izin pulau lainnya.
Ternyata
dalam pertemuan tersebut tidak ada hasil memuaskan yang dicapai oleh perwakilan
mahasiswa tersebut. Luhut selaku wakil pemerintah masih keukeuh untuk
melanjutkan reklamasi. Dan mahasiswa juga menegaskan komitmen mereka untuk
terus menentang reklamasi. Bahkan menurut perwakilan mahasiswa, Ketua BEM UI Arya
Ardiansyah, pihak Kemenko juga menghapus rekaman dialog antara mahasiswa dan Menko. Arya menyayangkan sikap ini karena bertentangan dengan prinsip
keterbukaan rencana pemerintah terkait reklamasi Teluk Jakarta.  
Menurut perwakilan BEM UI, Arya Ardiansyah, rekaman pertemuan antara perwakilan mahasiswa dengan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dihapus oleh pihak Kemenko. Hal ini mencederai konsep keterbukaan publik mengenai proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Lebih lanjut
Arya membeberkan bahwa kebijakan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan
terlalu dipaksakan. Bahkan ia rela menabrak berbagai kaidah yang ada, baik kaidah
hukum dan norma sosial. Salah satunya adalah penilaian bahwa Menko Luhut telah
berani menabrak norma hukum terkait reklamasi Pulau G, yang menyatakan bahwa
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memutuskan adanya moratorium terhadap
proyek pulau palsu itu.
Akhirnya dalam
pertemuan antara mahasiswa dengan Luhut di kantor Kemenko Kemaritiman pada hari
Selasa 13 September 2016, tidak ada kesepakatan yang dicapai. Pasalnya tidak ada penjelasan apa pun yang bisa disampaikan dengan baik oleh Luhut tentang alasan melanjutkan proyek reklamasi pulau G itu.
Selain itu,
terkait dengan dampak sosial bagi kehidupan nelayan asli pesisir pantai
Jakarta, Arya mengatakan jika Menko Luhut juga tak sanggup menjelaskan dengan
baik. Bahkan Arya juga menegaskan, upaya reklamasi Pulau G tersebut adalah
bentuk bahwa Negara sama sekali tidak bersedia memperhatikan dampak negatif
dari proyek reklamasi tersebut. Padahal jelas disebutkan Arya, salah satu
dampak yang menonjol adalah rusaknya ekosistem laut di Teluk Jakarta. 
Memang jika
ditelaah lebih lanjut ada kejanggalan besar yang terjadi dalam jangka waktu 3
bulan setelah penggantian Rizal Ramli sebagai Menko Maritim, terkait reklamasi,
terutama untuk pulau G. Pasalnya hasil kajian terbaru yang dikeluarkan
pemerintah terkait kejelasan proyek reklamasi Teluk Jakarta bertolak belakang
dengan rekomendasi yang telah dipaparkan sebelumnya.
Mengacu pada
hasil konferensi pers pada tanggal 30 Juni 2016 di Kantor Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT), ada beberapa faktor yang membuat mantan Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memvonis pengembang Pulau G (PT
Muara Wisesa Samudra/PT ) telah melakukan pelanggaran berat sehingga pembangun
proyek harus dihentikan permanen.
Pelanggaran
berat yang dimaksud, yaitu pengembang membangun pulau reklamasi di atas kabel
laut milik PT PLN. Selain itu, pembangunan pulau G juga mengganggu alur
pelayaran dan lalu lintas kapal nelayan. PT MWS juga dinyatakan membangun
secara sembarangan sehingga merusak lingkungan biota laut di sekitarnya.
Tiga bulan berselang, faktor-faktor yang memberatkan
pengembang yang merupakan anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN)
tersebut, justru bukan menjadi masalah besar bagi Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Dia mengatakan tidak ada masalah pada
pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta.
Kementerian
Perhubungan pada 31 Agustus 2016 menyatakan perairan di sekitar Pulau G bukan
alur pelayaran. Jalur tersebut hanya digunakan untuk perlintasan nelayan. Alur
pelayaran perikanan dari atau ke Pelabuhan Muara Angke melalui kanal vertikal
dengan lebar 300 meter. Adapun, jumlah lajur kapal yang dapat melintasi kanal
berkisar antara 12-15 kapal.
Nelayan memprotes proyek reklamasi yang dianggap mematikan mata pencaharian mereka.
Faktor lain
yang sebelumnya juga dinilai menjadi persoalan adalah posisi kabel laut milik
PT PLN yang berada tepat di bawah Pulau G. Padahal, General Manajer PT PLN
Distribusi Jakarta Raya Syamsul Huda mengatakan letak kabel laut yang
membentang dari bibir pantai ke Kepulauan seribu tak menjadi masalah. 
Menanggapi
perbedaan besar dari hasil kajian yang dilakukan oleh tim yang sama hanya
selang tiga bulan tersebut pakar Hukum dan Tata Negara Margarito meminta
pemerintah membuka ke publik hasil kajian teknis proyek reklamasi Teluk
Jakarta. Perbedaan hasil kajian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menko
Maritim di era Luhut dan Rizal justru menimbulkan pertanyaan masyarakat.
“Institusinya
sama. Personel tim gabungannya juga sama. Namun, keputusan yang dikeluarkan dua
menteri ini kok beda? Ini kan aneh. Apakah perubahan lingkungan terjadi
sedemikian cepat sehingga dalam periode tiga bulan pemerintah berubah pikiran
atau ada faktor lain?” katanya.   
Beberapa
pihak seperti aktivis lingkungan dan asosiasi nelayan memang memiliki kajiannya sendiri mengenai dampak lingkungan dan ekonomi dari reklamasi Teluk
Jakarta. Berdasarkan kajian-kajian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa reklamasi
Teluk Jakarta justru akan merugikan baik secara ekonomi – terutama nelayan dan
masyarakat pesisir – maupun lingkungan.
Memang bisa
saja pihak yang pro terhadap reklamasi berkata bahwa kajian yang dilakukan oleh
pihak kontra reklamasi ya pastinya mendukung agenda mereka, yaitu menghentikan
proyek reklamasi. Akan tetapi kenyataannya banyak pihak yang cukup netral,
yaitu para akademisi dan peneliti, yang juga memperoleh kesimpulan yang sama
setelah melakukan kajian terhadap proyek tersebut.
Muslim Muin,
Ketua Kelompok Keahlian Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB),
proyek reklamasi bukan hanya akan menguntungkan sebagian kecil orang berduit
saja, tapi malahan berpotensi memperparah banjir Jakarta, merusak lingkungan
laut, dan mempercepat pendangkalan sungai.
Senada
dengan Muslim, Sohei Matsuno, profesor asal Jepang yang mengajar di sebuah
universitas Palembang, melalui makalah berjudul “Jakarta Flood Prevention With
a True Cause”, menilai proyek itu sangat mahal. Pertama, fondasi tanggul laut
Teluk Jakarta lebih dalam ketimbang tanggul Afsluitdijk di Belanda. Artinya,
memerlukan biaya jauh lebih besar. Demikian pula biaya pengurukan
pulau-pulaunya.
Bisa juga
sih kalau mau memaksakan sedikit, berargumen bahwa mungkin para ahli itu salah
hitung atau salah kaji. Atau bisa juga berpendapat bahwa mereka bekerja sesuai “agenda”
pihak tertentu. Itu sah-sah saja untuk pembelaan diri. Tapi kembali lagi ke
kenyataan yang terjadi: Kenapa kajian dari tim yang sama oleh pemerintah
sendiri, kok bisa berbalik 180 derajat hasilnya hanya dalam waktu 3 bulan?
Nah, loh!