Hasil Referendum: Konstitusi Turki Beralih ke Sistem Presidensial

Ngelmu.id– Turki menggelar referendum untuk memberikan pilihan kepada
rakyatnya terkait sistem pemerintahan yang dianut. Hasil dari referendum
tersebut, sebanyak 51,4 persen suara menyatakan “Ya”. Sementara
sisanya sebesar 48,6 persen memilih “Tidak”.

Hasil ini membuat Presiden Recep Tayyip Erdogan mendapatkan
kekuatan lebih untuk berkuasa. Sebab, pernyataan “Ya” berarti
menyetujui draf amandemen konstitusi agar mengubah sistem parlementer menjadi
sistem presidensial.”Bersama rakyat, kita telah menyadari reformasi paling
penting dalam sejarah kami,” kata Erdogan seperti dilansir APF, Senin
(17/4/2017).
Sistem presidensial ini diyakini akan membuat Erdogan lebih
berkuasa sejak pendiri Turki Mustafa Kemal Ataturk dan penggantinya Ismet
Inonu. Hasil ini juga memiliki implikasi yang lebih luas kepada Turki yang
telah bergabung dengan NATO sejak 1952 dan yang sejak setengah abad terakhir
menetapkan pilihan untuk bergabung dengan Uni Eropa.
Sebab dalam draft amandemen konstitusi itu disebutkan
pemilihan presiden dan parlemen selanjutnya akan digelar pada 3 November 2019.
Presiden yang dipilih dalam pemilihan itu menjabat selama lima tahun dengan
maksimal dua masa jabatan.
Atas hasil ini, Erdogan berpotensi memimpin Turki hingga
2029 mendatang. Erdogan juga bakal berwenang menunjuk menteri-menteri,
mengeluarkan dekrit, mengangkat hakim senior, dan membubarkan parlemen. Adapun
posisi perdana menteri ditiadakan sehingga presiden mengontrol penuh birokrasi
negara.
Kepala Badan Pemilihan Umum Turki Sadi Guven telah
menyatakan referendum ini dimenangkan oleh kubu ‘Ya’. Perhitungan ini
didasarkan pada 99,5 persen kotak suara dengan jumlah sebesar 85 persen
pemilih. Kerumunan besar pendukung mengibarkan bendera dirayakan di jalanan.
Dalam konstitusi baru Turki, rancangan konstitusi menetapkan
pemilihan parlemen dan presiden mendatang akan digelar pada 3 November 2019.
Presiden memiliki masa jabatan lima tahun dengan maksimal dua periode. Selain
itu, Presiden akan bisa menunjuk langsung para pejabat tinggi, termasuk para
menteri kabinet, Presiden juga akan bisa menunjuk satu atau beberapa wakil
presiden dan jabatan perdana menteri, yang saat ini dipegang Binali Yildirim,
akan dihapus.
Hal lain adalah Presiden memiliki wewenang untuk campur
tangan dalam peradilan, yang menurut Presiden Erdogan dipengaruhi oleh
Fethullah Gulen, ulama yang tinggal di Amerika Serikat yang dituduh berada di
belakang kudeta yang gagal Juli 2016 lalu. Presiden akan menetapkan keadaan
darurat atau tidak.
Presiden Erdogan mengatakan perubahan diperlukan untuk
menangani masalah keamanan, sembilan bulan sejak upaya kudeta militer yang gagal,
dan mencegah lemahnya pemerintahan koalisi seperti di masa lalu.”Suara
rakyat adalah tentang sistem pemerintahan yang baru di Turki, pilihan tentang
perubahan dan transisi,” katanya usai memberikan suara di Istanbul.