Hubungan Pemerintahan Jokowi dengan Umat Islam Semakin Suram

Ngelmu.id – Otoritas kekuasaan pemerintah saat ini akan benar-benar
diuji, apakah rencana dan langkah pembubaran terhadap Hizbut Tahrir Indonesia
(HTI) merupakan keputusan politik yang tepat dan didukung oleh kalangan ummat.

Tak hanya itu, yang jauh lebih krusial, apakah pemerintah
Joko Widodo mampu menentramkan kembali situasi politik nasional yang kadung
hiruk-pikuk dan makin runyam seperti yang terjadi saat ini.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI Mahfudz
Shiddiq melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (10/5).
Untuk itu menurut hemat Mahfudz, ada tiga hal serius yang
harus dipikirkan oleh pemerintah termasuk presiden Jokowi jika benar-benar akan
melakukan upaya pembubaran ormas HTI.
“Pertama, di banyak kalangan masyarakat muslim ada
pengetahuan bahwa rencana ini merupakan bagian dari instruksi presiden Jokowi
kpd jajaran polhukam. Artinya mereka akan menafsirkan bahwa ini adalah maunya
presiden. Apalagi pernyataan presiden Jokowi tepat sehari sebelum pernyataan
menkopolhukam soal rencana pembubaran,”kata politisi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) itu.
Kedua, tambah Mahfudz masyarakat luas khususnya di jakarta
paham benar bahwa rencana pembubaran ini terkait juga konteks pilkada DKI
Jakarta yang baru usai. Terlepas dari alasan ideologis yg disampaikan
pemerintah, masyarakat tahu persis bahwa aktivis HTI banyak yang mendukung
paslon Anis-Sandi.
“Sehingga persepsi bahwa pembubaran ini sebagai sanksi
atas sikap politik HTI di pilgub DKI akan muncul dengan kuat. Berangkat dari
persepsi ini maka akan muncul dikalangan ummat Islam pikiran bahwa pada
gilirannya ormas islam lain akan segera dibubarkan juga,”kata Mahfudz.
Ketiga, imbuh Mahfudz sebagaimana ramai diwartakan oleh
media massa dan perbincangan di media sosial, ekses pilkada DKI Jakarta
memunculkan polarisasi di masyarakat. Bukan saja di jakarta tapi hingga tingkat
nasional.  Polarisasi yang berawal dari
pembelahan pilihan dukungan terhadap pasangan calon gubernur-wakil gubernur,
lalu didesain sedemikian rupa menjadi pembelahan pilihan ideologis.
“Misalnya antara yang pro bhineka tunggal ika dengan
yang kontra. Antara yang pro NKRI dengan yang kontra. Antara yang pro Pancasila
dengan yang kontra. Dan ada proses sedemikian rupa yang mengkondisikan opini
bahwa kalangan masyarakat muslim yang mendukung paslon Anis-Sandi lebih dekat
(atau dianggap mengarah) kontra bhineka tunggal ika, NKRI dan
pancasila,”beber Mahfudz.
Dari ketiga hal tersebut, Mahfudz berharap pemerintah harus
cermat dan hati-hati. HTI menurut Mahfudz adalah ormas keagamaan yang terdaftar
resmi di pemerintah. Aktivisnya dari kalangan pemuda terdidik dan tersebar di
banyak kota. Jika ada pemikiran dan cita-cita mereka yang tidak sejalan dengan
konstitusi, undang-undang dan konteks ke-Indonesiaan, maka tugas negara pula
untuk membina secara positif dan konstruktif.
Jalur pembubaraan melalui mekanisme hukum kata Mahfudz hanya
dilakukan jika benar-benar terbukti HTI secara organisasi melakukan
pembangkangan, pengkhianatan dan makar terhadap negara. Itupun kata Mahfudz
harus dibuktikan melalui proses peradilan.
“Jadi rencana pembubaran ormas HTI ini justru akan
memicu masalah baru, gejolak baru dan akan menarik jarum sejarah bangsa ini ke
masa orde baru di saat negara vis a vis dengan ummat Islam. Saya menilai sejauh
ini pemerintah belum melakukan pendekatan edukasi dan persuasi yang cukup. Jadi
saya hanya ingin mengingatkan kepada pemerintah bahwa rencana pembubaran HTI
yang dilakukan dalam situasi dan dengan cara seperti ini, nampaknya hanya akan
menambah kerunyaman situasi nasional dan menambah suram hubungan pemerintah
dengan ummat Islam,”pungkasnya.