Ini 3 Hal yang Harus Dilakukan Anies-Sandi untuk Rajut Kembali Jakarta Setelah Terkotak-kotak

Ngelmu.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, mengajukan tiga hal yang harus
dilakukan pasangan gubernur-wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies
Baswedan-Sandiaga Uno untuk merajut kembali Jakarta setelah sempat
tercabik-cabik akibat dukung-mendukung Pilkada.

Membangun Jakarta, kata Fadli, harus dilihat dari tiga
proses, yakni proses politik, kebijakan, dan hukum. “Kita lihat bagaimana
tiga proses itu berjalan. Kalau proses politik sudah selesai di Pilkada
kemarin. Proses kebijakan dan hukum paling penting,” katanya dalam diskusi
publik Indonesia Lawyers Club tvOne pada Selasa (25/4/2017).
Setelah Pilkada usai, menurut Wakil Ketua DPR RI itu, hal
yang harus dilihat dari duet Anies-Sandi ialah proses kebijakan yang
dikeluarkan selama memimpin Jakarta. Kebijakan itu harus menyentuh seluruh
lapisan masyarakat Jakarta, bukan hanya dinikmati pendukung-pendukungnya.
“Soal merajut kebijakan, saya kira belum selesai. Saya
beberapa hari lalu ke Kampung Aquarium. Di sana warga (korban) penggusuran,
nasibnya terombang-ambing dan tidak jelas. Nanti pasti akan meminta dukungan
kepada Gubernur yang baru bagaimana nasib mereka nanti,” katanya.
Hal yang tak kalah penting, katanya, adalah proses hukum.
Selama ini, dia melihat hukum belum mencerminkan penegakan keadilan bagi semua
masyarakat. Hukum hanya keras bagi lawan politik tetapi terkesan lunak kepada
kawan politik. Bahkan, dia menyebut pemerintah justru yang memunculkan kesan
itu.
Fadli lantas mencontohkan kasus penistaan agama yang
menjerat calon gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebagai
terdakwa. “Kasus penistaan agama harus dinilai hukum murni, tidak ada
kaitannya dengan pilkada. Kesalahan pemerintah, itu seolah-olah terkait. Ini
fatal,” tandasnya.
Politikus Partai Gerindra ini menjabarkan, kasus Ahok
mengindikasikan intervensi pemerintah. Indikator itu terlihat pada penundaan
pembacaan surat tuntutan. Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun
ringan, yakni dengan dakwaan alternatif, bukan dakwaan pertama.
“Seharusnya JPU tuntut dengan penistaan agama,” pungkasnya.