Ini Hasil Pertemuan GNPF-MUI dan MA, Apakah Ahok Nantinya akan Divonis Bebas?

Ngelmu.id – Ratusan ribu massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (GNPF-MUI) memadati kawasan Masjid Istiqlal DKI Jakarta. Diantara
ratusan ribu massa tersebut, sebanyak 10 perwakilan GNPF-MUI bertemu dengan
Mahkamah Agung (MA) untuk membahas vonis terdakwa kasus penistaan Agama Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) pada Jumat (5/5/2017) di Kantor MA Jl. Medan Merdeka
Utara Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan yang digelar pada pukul 13.45 WIB hingga
pukul 14.40 WIB tersebut, perwakilan GNPF MUI diterima di ruang Panitera Made
Rawa Aryawan dan diterima Sunarto (Ketua Muda Pengawasan), Made Rawa Aryawan (Panitera),
Suharto (Panitera Muda Pidana), Pujo Harsono  (Sekretaris MA) dan Ridwan
Mansyur (Kabiro Humas).
Adapun, dari pihak  GNPF
MUI yakni Didin Hafiduddin, Kapitra Ampera, Nasrulloh Nasution, KH Shobri Lubis,
Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Luthfi Fathullah, Muhammad Luthfie Hakim, Heri
Aryanto, KH Nazar Haris MBA dan Ustadz Bobby Herwibowo.
 “Kami selaku
perwakilan GNPF yang datang dari seluruh daerah Indonesia yang dimana menuntut
keadilan yang harus dijunjung tinggi, karena kehancuran suatu bangsa bahwa ada
nya ketidak adilan yang berada di bangsa tersebut. Kami juga warga Indonesia
yang taat hukum itu semua sudah terjadi di aksi-aksi sebelum dengan keadaan
kondusif dan damai dalam menyampaikan aspirasi,”kata Didin Hafiduddin, mewakili
GNPF MUI.
Sementara tim advokasi GNPF MUI Kapitra Ampera menanyakan
bahwa rumah hukum dimana yang akan melindungi rakyat Indonesia, aksi-aksi yang
dilakukan tidak berjalan begitu saja karena ada sebab dan akibat serta hasil
aksi yang kita lakukan.
“Kami meminta agar keadilan sama dimata hukum tidak di
beda-bedakan, kami mendukung majelis Hakim bersikap independen dalam mengambil
keputusan dan jangan sampai independensi ini tergerus dengan adanya desakan-desakan
oleh para pimpinan,”katanya
Dia berharap, bukan hanya masyarakat Jakarta saja karena masyarakat
Indonesia menunggu keadilan.
“Kami bermunajat dan meminta agar majelis taklim berperilaku
seadil-adilnya. Kami ada didalam dan diluar guna mendukung Independen MA dalam
mengambil keputusan, jika keadilan  sudah dilakukan keadilan di MA maka
tidak ada yang terluka hatinya,”ungkapnya.
Perwakilan GNPF MUI lain, Muhammad Luthfie Hakim mengatakan
bahwa keadilan di Indonesia masih kurang. Kami harap MA sebagai benteng
terakhir kami yang selalu independen dalam mengambil keputusan. “Jangan sampai
salah mengambil keputusan karena keadilan ini akan di lihat oleh para seluruh
rakyat Indonesia,”ujarnya.
Senada dengan Luthfie, KH Shobri Lubis mengatakan bahwa
pihaknya datang untuk menekan MA, dia datang karena ada rasa memiliki MA. Dia
berharap dan masyarakat Mahkamah Agung akan tetap independen dalam mengambil
keputusan.
Dalam kesempatan tersebut, panitera Made Rawa Aryawan
mengungkapkan bahwa MA adalah milik bersama dan menjaga situasi yang kondusif
dan damai serta tertib dalam menyampaikan aspirasi dengan waktu yang ditentukan
karena kita ini di beri moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. 
Dia mengatakan bahwa seluruh aspirasi adalah inti-inti
berdasarkan undang-undang, dan Ketua MA berjanji tidak akan ada intervensi yang
akan dilakukan oleh pimpinan Pemerintah. Hakim tidak boleh di intervensi serta
didesak Walapun dilakukan oleh diri nya sendiri dan Ketua MA akan menjamin
serta Mahkamah Agung harus di kontrol agar berjalan dengan baik.
“Kami atas nama MA ini akan kami catat dan kami akan
sampaikan karena ini akan mendukung hal-hal yang dibutuhkan pengadilan. Nilai
utama keadilan, adat istiadat serta agama akan dijunjung tinggi oleh MA. Kami
meminta maaf bila ada kekurangan dalam menerima perwakilan,”katanya.
Sebagaimana diketahui, GNPF-MUI menggelar Aksi Simpatik 55
dengan damai di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (5/5). Massa aksi memilih
beri’tikaf atau diam di dalam masjid untuk mendengarkan tausyiah dari para
ulama, termasuk dari Aa Gym.
Pada awalnya, massa aksi akan menggelar longmarch dari
Masjid Istiqlal ke Mahkamah Agung. Namun, dengan berbagai pertimbangan akhirnya
GNPF hanya mengirimkan 10 orang delegasi ke Mahkamah Agung