Jelang Vonis 9 Mei, Beredar Petisi untuk Penjarakan Ahok Tanpa Masa Percobaan

Ngelmu.id -Jelang vonis terdakwa kasus penistaan Agama, Basuki Tjahaja
Purnama (BTP) atau dikenal dengan Ahok pada Selasa (9/5/2017), seorang netizen
atas nama Akhmad Akhyar membuat petisi di situs Change.org agar majelis hakim
menghukum Ahok dengan penjara tanpa masa percobaan.

Menurut Akhyar, Ahok didakwa melakukan tindak pidana
penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156a, atau penghinaan terhadap
suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal
156 KUHP.
“Dalam kesempatan yang singkat ini, perkenankan saya selaku
Inisiator petisi untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Akhyar Muttaqin,
alumni Institut Teknologi Bandung angkatan 1998, dan alumni aksi damai 212.
Setelah mempelajari dan mengikuti kasus penodaan Agama dengan terdakwa Ahok,
saya memberanikan diri untuk menginisiasi surat kepada Majelis Hakim. Surat ini
akan dikirimkan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, sebelum Majelis Hakim
membacakan putusannya yang direncanakan pada hari Selasa 9 Mei 2017,”kata
Akhyar dalam pengantar petisinya.
Pada pokoknya, Akhyar menyebut bahwa petisi ini berisi
tuntutan agar Ahok dinyatakan bersalah atas dakwaan sesuai pasal 156a dan 156
KUHP, serta dihukum pidana tanpa masa percobaan.
Adapun, berikut isi dari petisi Akhmad Akhyar.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bismillahirrrahmanirrahim,

Kepada Yth:

Majelis Hakim Perkara Pidana No.1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
dengan terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK

Dengan hormat,
Kami yang menandatangani petisi ini, sehubungan dengan
perkara pidana No.1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR dengan terdakwa Ir. Basuki Tjahaja
Purnama alias Ahok yang kami ikuti dengan seksama dari media cetak dan
televisi, untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1.   Bahwa Ir. Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok didakwa dengan pertama: Pasal 156a huruf a Kitab
Undang Undang Hukum Pidana, atau kedua: Pasal 156 Kitab Undang Undang Hukum
Pidana.

2.   Bahwa menurut
kami, terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok seharusnya didakwa bukan
dengan dakwaan alternatif, karena pasal yang didakwakan yaitu pasal 156a dan
pasal 156 KUHP tidak bersifat mengecualikan. Sehingga seharusnya terdakwa Ir.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 
didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu pasal 156a dan pasal 156 KUHP,
karena perbuatan pidana yang diancam pasal 156a dan 156 KUHP tersebut saling
berdiri satu sama lain, namun keseluruhannya dilakukan oleh terdakwa.

3.   Bahwa dalam
pembacaan tuntutannya, jaksa menguraikan fakta-fakta hukum pada persidangan
yang pada pokoknya menurut kami, terdakwa sudah pernah melakukan tindakan yang
serupa dengan tindakan yang didakwakan dalam kasus a quo, yaitu antara lain:

–      Pada tanggal 18
Februari 2008, saudara terdakwa pernah membuat buku yang berjudul “Merubah
Indonesia” yang memuat tulisan sebagai berikut:

“Selama karier politik saya, saya mendaftarkan diri
jadi anggota partai, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai
mengikuti pemilu, kampanye pemilihan bupati bahkan sampai gubernur, ada ayat
yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan
memuluskan jalan menuju kekuasaan, yaitu oleh oknum yang kerasukan roh
kolonialisme,
Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit karena
tidak bisa bersaing dengan visi-misi program dan integritas pribadinya. Mereka
berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep
‘seiman’ memilihnya. Dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama
Islam, mereka menggunakan Surat Al-Maidah 51. Isinya, melarang rakyat
menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin mereka, dengan tambahan,
jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar
memilih pemimpin dari kaum yang seiman,”

–      Pada tanggal 7
Oktober 2016, saudara terdakwa membuat klarifikasi pernyataannya di Pulau
Seribu yang justru mengulangi tindakan yang didakwakan, dimana dalam
klarifikasinya terdakwa mengatakan yang pada pokoknya adalah terdakwa
beranggapan bahwa orang-orang yang menganggap ayat Al-Maidah 51 sebagai
larangan bagi umat Islam untuk memilih pemimpin yang bukan muslim adalah rasis
dan pengecut.

4.   Bahwa berdasarkan
butir 3 diatas, menurut kami terdakwa tidak layak dipidana dengan masa
percobaan, karena terbukti dalam persidangan, terdakwa sudah pernah dan secara
sadar melakukan tindakan yang didakwakan secara berulang.

5.   Bahwa Ir. Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok dituntut dengan hukuman pidana 1 tahun penjara
dengan masa percobaan 2 tahun.

6.   Bahwa walaupun
jaksa pada akhirnya hanya menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua
yaitu pasal 156 dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan
masa percobaan selama 2 (dua) tahun, namun Majelis Hakim dapat memberikan
putusan Ultra Petita sebagaimana yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebelumnya, diantaranya Putusan MA No.818 K/Pid/1984,
Putusan MA No.675 K/Pid/1987, dan Putusan MA No.2497 K/Pid.Sus/2011.

7.   Bahwa Mahkamah
Agung pernah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 1964 yang  menginstruksikan agar barang siapa melakukan tindak
pidana yang bersifat penghinaan terhadap Agama diberi hukuman yang berat.

8.   Bahwa pada
prinsipnya kami menghormati independensi Majelis Hakim dalam memutus suatu
perkara sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yaitu
“Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan”. Namun demikian, UU Kekuasaan Kehakiman
mengharuskan hakim menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana
Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang menyebutkan ‘hakim sebagai penegak
hukum dan keadilan wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
yang hidup dalam masyarakat’, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun
1970 yang menyebutkan: “Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak
tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan
perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat.
Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan
dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan
hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Karena itu, perkenankan kami menyampaikan aspirasi
masyarakat sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156a
KUHP dan Pasal 156 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA
PURNAMA alias AHOK dengan pidana penjara seberat-beratnya yang adil menurut
Majelis Hakim, tanpa ada masa percobaan,
Demikianlah aspirasi ini kami sampaikan, atas perhatian,
kebijakan dan kemurahan hati Majelis Hakim terlebih dahulu kami ucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat kami,
Penandatangan Petisi