Jenderal Tito Curhat Ada Korupsi di Lembaga Polri Karena Dana yang Minim

Ngelmu.id – Masih adanya tindakan menerima suap atau korupsi yang
dilakukan oleh oknum anggota Polri tidak lepas dari minimnya anggaran yang
diberikan negara kepada institusi Polri.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menjelaskan anggaran
Polri mencapai Rp7 triliun dan 60 persen anggaran digunakan untuk gaji bagi
lebih dari 43 ribu anggota Polri. Anggaran 25 persen hingga 30 persen untuk
pengadaan barang dan alat.
“Struktur anggaran tersebut membuat ada potensi
terjadinya korupsi di tubuh Polri. Anggaran operasional sebesar 20 persen hanya
cukup untuk di Mabes Polri. Untuk di Polda sudah pas-pasan, di Polres kurang
dan di Polsek lebih kurang,” katanya di Yogyakarta, baru-baru ini.
Tito mengaku biaya operasional yang ada saat ini masih kecil
dibandingkan dengan perkara yang harus ditangani Polri. Indek penanganan kasus
terbagi menjadi kasus sangat sulit, sulit, sedang dan ringan. Untuk kasus
sangat sulit, anggaran per kasusnya Rp 70 juta. Padahal untuk kasus seperti bom
meledak butuh miliaran untuk penanganannya.”Biaya penanganan kasus itu
bisa mencapai miliaran seperti kasus peledakan bom,” katanya.
Tito mencontohkan bahwa ada pemeo di masyarakat bahwa warga
kehilangan ayam lapor ke polisi justru jadi kehilangan kambing. Tetapi, lanjut
Tito, pemeo itu masih ada sambungannya yaitu warga kehilangan ayam lapor ke
polisi justru kehilangan kambing, tapi polisi justru kehilangan sapi.
“Contoh ya di DIY (Yogyakarta) misalnya ada kasus pembunuhan
besar. Anggarannya cuma Rp 70 juta. Padahal permintaan masyarakat untuk
mengungkap kasus itu tinggi. Sedangkan untuk mengungkap kasus dibutuhkan lebih
dari Rp 70 juta. Kapolda harus cari uang kiri kanan untuk mengungkap kasus
bahkan harus keluar gajinya. Lha ini polisi malah kehilangan sapi,”
ujarnya.
Lebih jauh mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan bahwa
dirinya menginginkan penganggaran seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Model pembiayaan KPK, sambung Tito negara membayar semua anggaran penyelesaian
kasus. Negara akan membayar semua pengeluaran untuk menyelesaikan kasus.
“Ya inginnya seperti KPK. Polri minta negara menanggung
semuanya. Ini pasti akan membantu kinerja kepolisian. Tetapi kan anggaran
negara tidak cukup. Dalam setahun, puluhan ribu kasus bisa ditangani oleh
Polri. Kalau sistemnya sama seperti KPK uang negara tidak cukup. Makanya Polri
menggunakan sistem indeks,” pungkasnya.