Jika Pasal Penodaan Agama Dihapus, Komunisme di Indonesia akan Tumbuh Subur

Ngelmu.id – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid
menolak wacana penghapusan Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Selain
alasan munculnya intoleransi, Hidayat menuturkan, Indonesia memiliki sejarah
panjang terhadap pemberontak Partai Komunis Indonesia (PKI).

Partai tersebut dinilai sebagai golongan anti-agama dan
anti-Tuhan. Menurut Hidayat, penghapusan pasal tersebut sama saja mendukung
kemunculan PKI.”Apakah ini tidak kemudian memberikan lahan subur bagi PKI
kembali bangkit? Makanya, kita harus menolak penghapusan pasal tersebut,”
ujar Hidayat, Rabu (10/5/2017).
Kemudian, Hidayat menuturkan, Indonesia sejak awal bukanlah
negara kafir, komunis, atau ateis, melainkan negara ketuhanan dan negara
beragama. Dasar negara, yaitu Pancasila, kata Hidayat, identik dengan Ketuhanan
Yang Maha Esa yang erat kaitannya dengan tauhid. Sejak 1 Juni 1945 saat
merumuskan Pancasila, Presiden Sukarno menulis ketuhanan sebagai sila pertama.
“Jadi sejarah kita ini bukan negara anti-agama atau
anti-Tuhan yang membiarkan penistaan agama. Tapi justru menghormati agama dan
ketuhanan. Menegakkan komitmen negara yang berketuhanan,” ujarnya.
“Kalau kemudian ada yang mau menghapus pasal penistaan
agama, sikap kita adalah menolak. Bahkan kalau perlu harus dikuatkan lagi
supaya jera dan orang tidak mempermainkan agama,” tutur Hidayat.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI-P) di DPR akan mendorong penghapusan pasal penodaan agama dalam revisi UU
KUHP yang saat ini tengah dibahas. “Nanti akan kami (PDI-P) bawa ketika
pembahasan DIM (Daftar Inventarisir Masalah) revisi KUHP,” ujar Wakil Ketua
Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan di di Kantor Badan Bantuan Hukum dan
Advokasi Pusat PDI-P, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).
PDI-P menilai, pasal penodaan agama merupakan ‘pasal karet’.
Pasal itu sangat rentan dijadikan alat penekan proses hukum. Penghapusan pasal
tersebut sebenarnya telah lama diwacanakan. Perkara yang menjerat Basuki
Tjahaja Purnama beberapa waktu terakhir menjadi momentum mewacanakan kembali
penghapusan pasal itu.
“Kalau kayak begitu, bisa rentan ini. Orang dengan
kekuatan massa bisa mempressure, kemudian orang dihukum. Apakah lazim hal
seperti itu? Supaya kemajemukan bangsa ini jangan gampang terkoyak-koyak lah.
Itu saja poinnya. Orang dengan kekuatan massa bisa mempressure,” lanjut
dia.
Trimedya yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM
dan Perundang-Undangan DPP PDI-P yakin usulan F-PDI-P diterima dengan baik oleh
fraksi-fraksi lain di DPR RI. “Kan DIM soal ini belum ada pembahasan. DIM
ini kan mengalir. Belum sampai Pasal 156. Kan bisa saja dengan kejadian Ahok
ini (lalu diusulkan dibahas),” tandasnya.
Desakan agar pasal ini dihapus juga diserukan Komisi untuk
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Kepala Divisi Pembelaan Hak
Sipil dan Politik Kontras, Putri Kanesia mengatakan bahwa putusan sidang Ahok
bisa menjadi momentum menghapus Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.
Putri berpendapat Pasal 156a KUHP yang dianggap sangat
general rentan digunakan mengkriminalisasi seseorang.”Jadi bisa menjerat
siapapun. Tidak terlepas itu mau Ahok, mau siapalah, garis kanan, garis kiri.
Pasal ini bisa membayakan siapapun,” kata dia.
Untuk itu, ia menegaskan, Pasal 156a KUHP tersebut berbahaya
jika masih dipertahankan.”Jadi kasus ini harusnya digunakan menjadi ruang
bagi negara untuk mengevaluasi kembali Pasal 165a di KUHP. Karena sejauh ini
revisi UU KUHP kan sedang berlangsung di Komisi III DPR,” pungkasnya.