JPU Kasus Ahok Dilaporkan Karena Tak Cermat Rumuskan Pasal

Ngelmu.id – Ketua Umum Aliansi Advokat Muslim NKRI Abdulah Al Katiri
meminta Jaksa Agung memeriksa 11 jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Para JPU itu harus diperiksa karena tidak
tepat dan dan cermat dalam merumuskan pasal dalam menuntut terdakwa Ahok
sehingga menyebabkan kegaduhan di masyarakat.

“Berkaca pada akrobat hukum yang dilakukan oleh JPU di
dalam sidang Basuki Tjahaya Purnama, maka sudah waktunya bagi Kejaksaan Agung
bersama sama dengan Komisi Kejaksaan selaku lembaga meningkatkan pengawasan dan
evaluasi kinerja dari para jaksa di seluruh Indonesia,” kata Abdulah
Al-Katiri dikutip Republika.co.id, Senin, (15/5).
Abdulah mengatakan, lemahnya pengawasan terhadap para JPU
terlihat dari masih banyaknya ditemukan JPU yang sengaja melemahkan dan
menyesatkan dakwaan dan tuntutannya sehingga apa yang didakwakan ataupun
dituntutkan tidak terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan.”Sehingga
menyebabkan hakim menggunakan putusan ultra petita,” ujarnya.
Abdulah mejelaskan, ultra petita atau putusan majelis hakim
yang tidak mendasarkan pada tuntutan JPU sah-sah saja digunakan hakim dalam
praktik persidangan jika tuntutan jaksa tidak konsisten dengan dakwaan
sebelumnya.
Padahal, JPU sendiri, kata Abdulah, telah mengakui lewat
dakwaannya bahwa perkataan Basuki alias Ahok di Kepulauan Seribu telah memenuhi
unsur Pasal 156a sehingga kasus Ahok siap disidangkan untuk mendapatkan vonis.
Akan tetapi, entah mengapa, lanjutnya, pada saat akhir
proses pemeriksaan saksi dalam tuntutannya JPU seakan mengaburkan Pasal 156a
KUHP itu. Sehingga hanya menuntut Ahok satu tahun penjara dengan dua tahun masa
percobaan.
“Pada kasus Basuki Tjahaja Purnama, tuntutan yang
disampaikan oleh JPU dipandang telah mencederai rasa keadilan, dan telah keliru
menuntut dengan percobaan karena berada di luar kewenangannya (ultra
vires),” katanya.
Padahal, kata Abdulah, kewenangan memutus pidana bersyarat
(percobaan) menurut Pasal 14a dan seterusnya dalam KUHP adalah mutlak wewenang
hakim, bukan wewenang jaksa penuntut umum.”Dalam sejarah penegakan hukum
terhadap perkara penodaan agama, tidak pernah ditemui adanya tuntutan oleh JPU
selama 1 tahun, apalagi dengan masa percobaan,” katanya.