Kasus Ahok dan Al Maidah, Jangan Tuduh Umat Islam Sok

Bagaikan bola
panas yang terus bergulir, kasus penistaan agama yang terjadi di tengah
huru-hara persiapan Pilkada DKI makin menuai pro dan kontra. Hal ini tidak
mengherankan karena isu-isu yang terkait agama selalu sensitif, apalagi jika
isu tersebut tidak diredam, justru makin sering diangkat dan dibicarakan, baik
oleh orang yang pro maupun yang kontra.
Basuki sendiri
setelah sempat bersikukuh dan menyatakan dirinya tidak bersalah, akhirnya
memutuskan untuk meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh
perkataannya. Dalam permintaan maafnya tanggal 10 Oktober 2016 lalu Basuki
mengatakan, “Saya sampaikan kepada semua umat Islam,
ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada
maksud saya melecehkan agama Islam ataupun Al Quran.” Basuki juga menyatakan
harapannya agar polemik yang
dibuatnya sendiri itu tidak lagi dilanjutkan pembahasannya. Ia menganggap jika
polemik ini berlanjut akan mengganggu keharmonisan kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Berbaju dinas, dalam kunjungan resmi tugas kegubernuran di Kepulauan Seribu Basuki sebut orang yang tidak bisa/mau memilih dirinya karena beda keyakinan “dibohongi pake Surat Al Maidah ayat 51”.
Permintaan maaf
petahana Gubernur DKI Basuki T. Purnama terkait ucapannya yang fenomenal
tentang Surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu pada tanggal 29 September
2016 lalu, yang bertendensi penghinaan, pastinya telah diterima oleh umat Islam
Indonesia. Akan tetapi tentunya hal tersebut tidak menjadikan Basuki bisa lepas
dari kemungkinan jerat hukum. Kenyataannya kasus yang menimpa Basuki itu
ternyata masuk ke dalam delik pidana dan bukan delik aduan dalam hukum pidana
Indonesia. Jadi memang tidak salah jika sebagian umat Islam (karena sebagian
tentu saja ada yang menjadi pendukung setia Basuki) masih menginginkan agar
Basuki diproses secara hukum dan memperoleh keputusan lewat pengadilan.
Tindakan
penghinaan terhadap Agama di Indonesia diatur melalui instrumen Penetapan
Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan /
atau Penodaan Agama. Ketentuan yang lebih dikenal dengan UU PNPS No 1 Tahun
1965 ini sangat singkat isinya, karena hanya berisi 5 Pasal.
Selanjutnya dalam
perkembangannya UU ini juga memperkenalkan bentuk tindak
pidana baru yaitu tindak pidana penodaan agama kedalam KUHP dalam Pasal 156 a. Bunyi dari Pasal 156a KUHP tersebut adalah:
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
lima tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau
melakukan perbuatan :
1.       yang
pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu
agama yang dianut di Indonesia.
2.       dengan
maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan
ke-Tuhanan Yang Maha Esa
Jadi jelas
bahwa langkah beberapa lembaga afiliasi umat Islam Indonesia untuk terus
menggiring penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh Basuki bukanlah langkah
yang “haus darah”. Dalam negara hukum adalah kewajiban seluruh warga negara
untuk menaati hukum. Ini termasuk juga memastikan bahwa orang yang bersalah
dijatuhi hukuman yang adil. Lagipula salah satu tujuan keberadaan hukum adalah
demi tercapainya keteraturan. Sementara itu keteraturan tidak mungkin terjadi
jika hukum tidak ditegakkan dan “penjahat” tidak dihukum. Lain kali akan
terjadi lagi peristiwa-peristiwa yang sama karena dianggap orang yang melakukan
kesalahan bisa lepas dari hukuman hanya dengan permintaan maaf semata.
Pengadilan yang Berhak Memutuskan
Dalam permintaan
maafnya gubernur DKI mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud melakukan
penghinaan. Pihak-pihak pendukung Basuki seperti Nusron Wahid yang hadir dalam
acara Indonesian Lawyer Club (ILC) tanggal 11 Oktober 2016 juga menyatakan hal
yang sama. Nusron menyatakan dengan tegas bahwa, “yang paling tahu apa yang
dimaksud Ahok adalah Ahok sendiri.” Artinya jika Basuki sudah mengatakan bahwa
ia tidak menghina agama Islam, semua orang harus percaya perkataannya, karena
apa yang ada di dalam hati dan otak Basuki saat ia mengatakan hal itu tidak
bisa dietahui oleh orang lain kecuali Basuki sendiri.
Akan tetapi senator
dari DKI Jakarta Fahira Idris jelas tidak sependapat dengan argumen Nusron. Sebelumnya
Fahira telah mengeluarkan pernyataan bahwa Bukan hak Basuki untuk menentukan apakah dia tidak melakukan/tidak melakukan penistaan agama, tetapi pengadilan. Menurut Fahira pengadilan
bisa menentukan keberadaan niat untuk menghina/tidak berdasarkan bukti video
yang nanti akan diuji oleh berbagai pakar. Pakar-pakar yang akan menentukan
keputusan pengadilan atas nasib Basuki termasuk pakar multimedia,
bahasa, agama dan bidang keilmuan lainnya.
Di Indonesia
sendiri kasus penistaan dan penghinaan terhadap agama bukan baru kali ini saja
terjadi. Pada tahun 1990 sastrawan Arswendo Atmowiloto pernah terjerat kasus
serupa. Saat itu melalui tabloid monitor miliknya Arswendo mengadakan survey
“tokoh idola”. Para pembacanya dipersilahkan menulis nama tokoh idola
mereka, lalu dikirim ke alamat tabloid ini. Setiap orang bebas menulis nama
siapapun sesukanya. Tidak ada list khusus yang dipersiapkan oleh redaksi.
 

Sastrawan Arswendo Atmowiloto juga pernah terjerat kasus penistaan agama dan harus mendekam di bui selama 4 tahun dan enam bulan.
Hasil polling
ini ternyata sangat mengejutkan. Nama Presiden Soeharto terpilih sebagai tokoh
idola urutan teratas, disusul oleh BJ Habibie, Soekarno, dan musisi Iwan Fals
di tempat keempat. Nama Arswendo berada di peringkat ke-10, sedangkan nama Nabi
Muhammad berada di peringkat ke-11.
Pencantuman
nama Rasulullah SAW di urutan ke-11 inilah yang memicu kemarahan umat Islam.
Saat itu, gerakan massa untuk mendemo Arswendo dan Tabloid Monitor sangatlah
masif. Akhirnya tabloid yang sebenarnya pada waktu itu sedang berada di puncak
kejayaan dengan jumlah oplah yang luar biasa terpaksa dibredel pemerintah.
Arswendo pun harus masuk bui untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Arswendo
dijerat dengan pasal-pasal KUHP terkait penodaan agama dan divonis dengan
hukuman lima tahun penjara. Sedangkan pada saat banding di Pengadilan Tinggi
dan Mahkamah Agung, Arswendo akhirnya dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
Pada saat
polemik tersebut terjadi Arswendo Atmowiloto tidak pernah berkelit dan membela
diri atau menuding ada pihak-pihak yang berusaha mendiskreditkan dirinya. Begitu
muncul polemik Arswendo bahwa langsung meminta maaf baik melalui media cetak maupun
media elektronik. Tabloid Monitor sebelum dibredel juga telah menuliskan permintaan maaf yang memenuhi halaman pertama dari tabloid
tersebut.
Kasus penistaan
agama yang akhirnya mengantarkan pelakunya ke penjara juga tidak “eksklusif”
hanya untuk penista agama Islam semata. Kasus ini juga tidak “eksklusif” untuk
orang-orang yang dikenal luas oleh publik atau dianggap sebagai tokoh
masyarakat.
Kenyataannya pada
tahun 2013 silam seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Bali harus rela
mendekam di penjara selama 14 bulan karena terbukti oleh pengadilan telah
melakukan penghinaan terhadap agama Hindu. Wanita bernama Rusgiani aka Yohana
tersebut dikabarkan menyebut persembahan Hindu “kotor dan menjijikkan.”
Karena menghina Canang Sari yang merupakan alat peribadatan umat Hindu di Bali, seorang ibu rumah tangga di penjara.
Rusgiani yang
beragama Kristen ini diputus pengadilan telah secara sah dan meyakinkan
bersalah, sengaja dan secara terbuka mengungkapkan dirinya dengan cara menyulut
konflik dan mencemarkan nama baik agama tertentu di Indonesia. Hukuman yang
dijatuhkan majelis yang diketuai A.A. Ketut Anom Wirakanta tersebut lebih
ringan dari tuntutan 2 tahun hukuman oleh jaksa.
Kasus Rusgiani
tersebut terjadi pada tanggal 25 Agustus 2012. Saat itu ia pergi ke rumah Ni
Nengah Suliati  di Jimbaran untuk
mendoakan ibu mertua Suliati yang sedang sakit. Suliati melaporkan bahwa saat
Rusgiani melihat Canang Sari (alat peribadatan umat Hindu berupa sesajen) di
jalan Rusgiani berkata, “Tuhan tidak bisa memasuki rumah ini karena ada Canang
di sini. Canang menjijikkan dan kotor. Tuhan kaya, Dia tidak membutuhkan
persembahan.”
Kata-kata
Rusgiani yang diucapkan secara “privat” tersebut dilaporkan oleh Suliati ke
pihak kepolisian karena Suliati merasa Rusgiani telah melakukan penghinaan
terhadap agamanya. Dan bahkan tanpa adanya bukti video Rusgiani tetap dijatuhi
hukuman penjara oleh manjelis hakim.
I Nyoman Kenak,
ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia di persidangan Rusgiani menyatakan bahwa
pernyataan Rusgiani telah menghina orang beragama Hindu dan mendorong
intoleransi beragama.
Kenyataan ini
tentunya sudah cukup menunjukkan bahwa “kengototan” umat Islam agar Basuki diproses secara hukum bukan
sebagai sebuah bentuk “tirani mayoritas”, unjuk kekuasaan atau mentang-mentang di Indonesia
penganut Islam paling banyak jumlahnya. Kenyataannya penghinaan terhadap agama
Hindu oleh seorang Kristen juga telah diproses hukum dan mendapatkan putusan
penjara.
Langkah hukum
yang ditempuh juga tidak ada hubungannya dengan pilkada. Tuduhan yang
dilemparkan berbagai pihak bahwa polemik ini sengaja dipanjang-panjangkan untuk
menjegal Basuki maju dalam pilkada DKI  juga
sangat tidak berdasar. Apabila nanti kenyataannya Basuki diputus harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan masuk bui dan otomatis tersingkir
dari “pertandingan” memperebutkan DKI 1, ya itu adalah akibat perbuatannya
sendiri.