Kebijakan Tax Amnesty untuk UMKM

Ngelmu.com, Depok-Saat ini pemerintah telah
memberlakukan tax amnesty atau pengampunan pajak yang ditujukan kepada seluruh
wajib pajak, baik untuk para Perusahaan besar, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pengusaha mandiri, ataupun usaha perorangan.
Tax Amnesty ini merupakan kebijakan Pemerintah untuk menghapus pajak baik bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang
menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar
pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah.
Dalam menetapkan
kebijakan ini pemerintah memiliki beberapa alasan, yaitu untuk mengurangi biaya
audit. Sehingga, pemerintah tidak harus mengeluarkan biaya yang besar untuk
melacak dan mengaudit pihak-pihak yang menyembunyikan pajak. Alasan yang kedua untuk
memperbesar pendapatan negara, hal ini dikarenakan banyak warga negara
Indonesia di luar negeri akan memasukan dananya di luar negeri. Terakhir, hal ini untuk
mengatasi kerumitan birokrasi pajak. 
Selain itu, alasan penetapan kebijakan ini
bertujuan agar pembukuan para UMKM ini tidak mudah tercecer, sehingga
pencatatan keuangan dan usaha mereka akan lebih baik. Khusus untuk UMKM Panitia Kerja
(Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak telah menyepakati
adanya dua skema tarif tebusan pajak bagi UMKM.Misalnya dengan memberlakukan pengkategorian nilai pajak sebesar 0,5% dan
2% dari nilai aset yang dimiliki. Bagi UMKM yang memiliki nilai aset sampai
dengan RP 4,8 miliar maka akan dikenakan tarif tebusan pajak sebesar 0,5%. Sedangkan,
bagi pelaku usaha yang melaporkan harta lebih dari Rp 10 miliar akan dikenakan
tarif tebusan 2%. Artinya besar tarif khusus UMKM menyesuaikan dengan nilai aset
yang dimiliki oleh UMKM.

Hal ini berbeda dengan skema
tarif yang dilakukan terhadap wajib pajak badan dan perorangan yang memiliki
aset miliaran rupiah. Khusus wajib pajak yang hanya melaporkan tarif 4% untuk
periode pelaporan tiga bulan pertama. Tarifnya pun naik menjadi 6% untuk tiga
bulan kedua dan mejadi 10% jika permohonan diajukan pada tiga bulan terakhir.

Dibalik beberapa alasan
mengenai nilai positif Pemerintah dalam menjalankan kebijakan tax amnesty, para pelaku UKMK melakukan penolakan. Penolakan ini beralasan yang
pertama mengenai alasan taat hukum, rasanya tidak adil jika yang melanggar
hukum diberi pengampunan sedangkan yang taat hukum tidak diberikan keuntungan
apapun. Alasan yang kedua ialah Pemerintah dapat memberikan pesan yang salah,
seperti adanya perlakuan diskriminatif bagi pembayar yang taat hukum dan membayar
pajak secara rutin.
Jika memang Indonesia
akan menerapkan kebijakan tax amnesty, sebaiknya Pemerintah menggali lebih
dalam mengenai penyebab kegagalan atau beberapa hal yang dapat
mendukung kebijakan tersebut. Salah satunya dengan menetapkan beberapa faktor guna menunjang keberhasilan
kebijakan tersebut. Seperti, memberlakukan tax amnesty dengan konsep yang baik
dan efisien, adanya peran pemerintah secara aktif dalam mengapresiasi masyarakat
yang selama ini telah patuh membayar pajak. Hal ini guna menghindari
disinsentif para wajib wajak, disatu sisi mereka yang patuh memenuhi kewajiban
perpajakannya terkesan ditekan, sementara di sisi lain mereka yang melanggar
justru diberikan pengampunan. Serta, adanya sanksi moral bagi para pelaku yang
tidak melaporkan pajaknya sampai program tax amnesty berakhir.
Selain itu bagi mereka
yang telah diketahui telah melakukan beberapa pelanggaran, Pemerintah harus
tegas untuk tidak memberikan pengampunan pajak. Contohnya, WNI yang ketahuan
memiliki aset di luar negeri yang berasal dari aktivitas illegal atau tindak
kriminal, serta memiliki aset yang disimpan di dalam negeri dan berasal dari
penghasilan dalam negeri namun yang belum dilaporkan sehingga mereka tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya.