Yuk Kenali Gaya Berpolitik Para Gubernur Jakarta Sejak Lalu

Ngelmu.com, Jakarta – Gaya berinteraksi setiap orang tentu saja memiliki ciri dan khas tersendiri, dari mulai bersikap dingin namun perhatian bahkan bersikap mencari muka atau berpura-pura baik. Sekilas itu mirip dengan definisi sederhana gaya berpolitik kan? Apalagi sikap-sikap yang disebutkan tadi juga memang mirip-mirip dengan tokoh-tokoh politik di Negeri ini.

Republik Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi dan musyawarah didalamnya, karena memang sejatinya makna demokrasi adalah untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat. Berbicara untuk dan oleh rakyat, sebentar lagi di tahun 2017 mendatang sebuah perhelatan akbar pemilihan kepala daerah atau pemilihan Gubernur di DKI Jakarta akan berlangsung.

Kompas.com

Kita semua tentu kenal dengan Ali Sadikin, Suwirjo ataupun Sutiyoso yang kita sering panggil Bang “Yos”. Namun, tahukah kamu? Gubernur DKI Jakarta tidak sedikit dan pengusungan mereka pun juga ada dari militer. Berikut ini adalah profil para Gubernur DKI Jakarta terdahulu dan gaya berpolitik yang mereka lakukan.

Suwirjo (1945-1947) dan
(1950-1951)

Raden Suwirjo merupakan tokoh
pergerakan Indonesia, Suwirjo lahir di Wonogiri pada 17 Februari 1903 silam.
Suwirjo mendapat amanah sebagai kepala daerah pertama Jakarta. Gaya berpolitik
Suwirjo terkenal berani, meskipun dirinya bukan dari rezim militer.
Berani yang dimaksud adalah saat
Jepang menutupi berita bahwa Jepang berhasil ditaklukan oleh sekutu. Tanpa
takut akan segala resiko yang akan terjadi, Suwirjo mengabarkan kepada
masyarakat Jakarta bahwa Jepang telah kalah. Sampai-sampai Bung Karno dan Bung
Hatta diminta oleh rakyat Jakarta untuk menyegerakan Proklamasi. Melihat antusias
Suwirjo dan keberaniannya mengabarkan peristiwa tersebut membuat Suwrjo diminta
untuk memimpin Jakarta pada 23 September 1945.
Akibat keberanian dan dianggap
Vokal oleh NICA atau Nederlandsch Indiƫ Civil Administratie, Suwirjo diculik.
Meskipun sempat diculik, Suwirjo tetap berada di Jakarta dan memerintahkan
semua pegawai pamongpraja agar tetap beraktifitas seperti biasa.

Daan Jahja (1948-1950)

Merupakan pemimpin Jakarta dari
Militer, Daan Jahja lahir di Padang Panjang pada 5 Januari 1925 silam. Mendapatkan
amanah memimpin Jakarta di umur yang sangat muda yaitu 25 Tahun dan memiliki
pangkat sebagai Letnan Kolonel TNI.
Daan Jahja memiliki gaya
berpolitik yang kental dengan rezim militer, saat itu Daan Jahja menghadapi
problematika yang pelik selama menjabat. Salah satunya adalah aksi Kapten
Westerling yang mencoba untuk merebut kekuasaan negara karena merasa tak terima
atas penyerahan kedaulatan oleh Belanda pada Indonesia. Pada awal tahun 50,
Jakarta mengalami masalah administrasi dalam proses mengambil alih pemerintah
Jakarta kepada pola Nasional, Daan Jahja dengan ketekunannya berhasil
melaksanakan proses nasionalisasi tersebut.

Sjamsuridjal (1951-1953)

Jakarta pun pernah dipimpin oleh
Wali Kota Solo sebelum era Joko Widodo. Sjamsuridjal memimpin Jakarta 2,5 tahun
lamanya.
Dalam kepemimpinan yang singkat
itu, Sjamsuridjal dikenal dengan berpolitik praktis dan cepat tanggap. Tanpa banyak
bicara dan diliput oleh awak media, Sjamsuridjal memiliki kebijakan yang sangat
pro rakyat khususnya dalam masalah pelistrikan dan masalah alam sosial rakyat
Jakarta saat itu. Sjamsuridjal pun saat itu mempunyai kebijakan guna mengatasi
masalah listrik yang sering padam yaitu dengan membangun pembangkit listrik di
Ancol, guna meningkatkan penyediaan air minum Sjamsridjal membangun penyaringan
air di Karet dan menambah suplai air dari Bogor.
Selama menjadi kepala daerah di
Jakarta, Sjamsuridjal juga sangat memperdulikan bidang pendidikan, dia
mendukung pembangunan Universitas Indonesia.

Sudiro (1953-1960)

Adalah seorang kepala Daerah
Jakarta saat itu masih berstatus administratif tingkat pertama. Tokoh yang
berasal dari Yogyakarta ini memiliki sebuah kebijakan birokrasi yang sampai
saat ini dipakai di seluruh Indonesia pula, kebijakan tersebut adalah memecah
wilayah hingga ruang terkecil yaitu, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan
juga memecah Jakarta menjadi tiga wilayah administratif yang dipimpin oleh
seorang patih.
Gaya berpolitik Sudiro cukup
membuat kita takjub dan berterima kasih karena dialah yang memperhatikan
pentingnya sebuah sejarah, Sudiro lah yang mempunyai ide untuk melestarikan
bangunan yang bernilai sejarah salah satunya membangun Monumen Nasional.
Mendengar keinginan Sudiro, tanpa pikir panjang sang bapak Proklamator Soekarno
pun mendukung keinginan Sudiro tersebut.

Dr. Soemarno (1960-1964) dan
(1964-1965)

Serupa seperti Suwirjo, Dr.
Soemarno merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang berkesempatan memimpin
Jakarta dua periode. Selain berasal dari rezim Militer, Dr. Soemarno juga
berprofesi sebagai dokter.
Namun, gaya berpolitik dari Dr.
Soemarno adalah politik amanah, beliau yang melanjutkan amanah dari
pendahulunya yaitu masa Sudiro. Dr. Soemarno lah yang merealisasikan
pembangunan Monas, Patung Selamat Datang, dan Patung Pahlawan yang terletak di
Menteng. Tak hanya itu, Dr. Soemarno adalah orang yang membuat konsep rumah
minimum yaitu rumah dengan luas 90 meter persegi yang dibangun dari luas tanah
100 meter persegi.

Henk Ngantung (1964-1965)

Henk Ngantung merupakan gubernur
pelaksana tugas dari Dr. Soemarno yang kala itu ditunjuk oleh Bung Karno
sebagai menteri dalam negeri (Mendagri).
Henk Ngantung merupakan gubernur
kontroversial karena saat itu dia hanya dipilih sepihak oleh Bung Karno. Alasan
Soekarno atau Bung Karno memilih Henk Ngantung adalah karena Soekarno berharap Jakarta
nantinya akan menjadi Kota Budaya.
Gaya berpolitik dari Henk
Ngantung tak begitu terlihat jelas. Bahkan dia sering dipanggil oleh presiden
karena hanya untuk mengatakan bahwa pepohonan di tepi jalan terlalu padat dan
harus dikurangi. Problema pengemis yang ada di Jakarta sudah sejak lama merusak
pemandangan kita, namun ternyata sejak dahulu sudah berusaha direlokasikan
namun gubernur tak pernah berhasil.
Henk Ngantung pun mengalami
pencopotan Jabatan secara sepihak oleh negara karena saat itu dirinya dianggap
sebagai antek PKI.

Ali Sadikin (1966-1977)

Ali Sadikin menjabat sebagai
gubernur DKI Jakarta selama 11 tahun lamanya, sebagai seorang Gubernur di
Ibukota negara Ali Sadikin disebut sebagai orang yang berhasil.
Berhasil yang dimaksud adalah Ali
Sadikin mampu merubah total Jakarta sehingga menjadikan Jakarta sebagai kota
metropolis. Gaya berpolitik Ali Sadikin sangat sederhana dan dicintai rakyat.
Karena itu Ali Sadikin pun
memiliki panggilan akrab dari penduduk kota Jakarta yaitu Bang Ali. Bang Ali
memiliki jasa dalam hadirnya perayaan tahunan hari jadi Kota Jakarta atau
Jakarta Fair.
Terlepas dari itu, Bang Ali juga
memiliki kebijakan yang sangat kontroversional yaitu mengembangkan industri
hiburan malam di Jakarta, termasuk mengizinkan penyelenggaraan perjudian di
Jakarta dengan memungut pajak dari mereka untuk pembangunan Kota Jakarta.

Tjokropranolo (1977-1982)

Sebelum menjadi gubernur Jakarta,
Tjokropranolo merupakan seorang asisten Ali Sadikin selama satu tahun. Tjokropranolo
merupakan anak dari seorang Bupati di Temanggung Jawa Tengah.
Gaya berpolitik dari
Tjokropranolo adalah sering blusukan, ia sering blusukan ke pabrik guna mengecek
kesejahteraan buruh dan menggagas upah mereka. Tjokropranolo sangat berjasa
dalam merelokasikan ratusan tempat untuk puluhan ribu pedagang kecil agar dapat
berdagang secara legal. Kemacetan lalu lintas sejak saat itu sudah menjadi
momok Ibukota.

R. Soeprapto (1982-1987)

Soeprapto memulai karirnya dari
rezim Militer yang bertugas sebagai sekretaris Jenderal Depdagri. Dengan pengalamannya
itu, Soeprapto mencoba untuk turun tangan menangani masalah yang mulai rumit.
Gaya berpolitik yang berkonsep
pragmatis dan bersih mengenai proyek pembangunan Jakarta sebagai ibukota
negara. Soeprapto juga mengonsentrasikan konsepnya dalam wacana stabilitas,
keamanan dan ketertiban. 
Soeprapto juga yang membuat
Master Plan DKI Jakarta untuk periode 1985-2005, yang sekarang dikenal dengan
Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Bahagian Wilayah Kota.

Wiyogo Atmodarminto (1987-1992)

Wiyogo Atmodarminto, (Letjen TNI
Purnawirawan) (lahir 22 November 1922; umur 86 tahun; lebih dikenal dengan
panggilan Bang Wi) adalah Gubernur DKI Jakarta periode 1987 – 1992.
Sebelumnya, ia bertugas sebagai
Duta besar RI untuk Jepang. Wiyogo pernah menjabat Panglima Kowilhan II
(1981-1983) dan Panglima Kostrad antara Januari 1978 hingga Maret 1980.
Wiyogo merupakan salah satu aktor pencetak sejarah dalam peristiwa Serangan
Umum 1 Maret di Yogyakarta.
Di massa kepemimpinannya
Soeprapto secara rutin berkunjung ke berbagai tempat di Jakarta. Ia dikenal
sebagai pemimpin yang terbuka dan bersikap disiplin. Di awal kepemimpinannya,
dia memutuskan untuk menerapkan konsep BMW: Bersih, Manusiawi, berWibawa di
Jakarta.

Soerjadi Soedirja (1992-1997)

Letnan Jenderal (Purn) Soerjadi
Soedirdja (lahir di Batavia (Jakarta), 11 Oktober 1938; umur 73 tahun) adalah salah satu
tokoh militer dan politik Indonesia. 
Di masa kepemimpinannya, ia
membuat proyek pembangunan rumah susun, menciptakan kawasan hijau, dan juga
memperbanyak daerah resapan air. Adapun proyek kereta api bawah tanah (subway)
dan jalan susun tiga (triple decker) yang sempat didengung-dengungkan di
masanya belum terwujud.
Lebih tepatnya, Soerjadi adalah
gubernur yang menyaksikan selesainya pembersihan jalan-jalan Jakarta dari
becak, suatu usaha yang telah dimulai sejak gubernur sebelumnya (Wiyogo). 
Selain itu Peristiwa 27 Juli 1996
terjadi pada masa Jakarta di bawah kepemimpinannya. Beliau juga merupakan salah
satu dermawan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, yang berlokasi di
jalan raya Jakarta km 4 pakupatan-serang,Banten.

Sutiyoso (1997-2007)

Gubernur DKI Jakarta Periode
1997-2007, berlatar belakang militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal
(Purn), akrab disapa Bang Yos.
Kariernya di bidang militer
sebagian besar berjalan di lingkungan Militer. Ia dipandang tepat pindah dari
markas Kodam Jaya ke Kantor Gubernur DKI. Keberhasilannya mengamankan Jakarta
dalam pemilihan umum (pemilu) 1997, banyak dibicarakan orang, selain sikapnya
yang tegas dalam menertibkan jajarannya. Ia adalah tokoh yang dikenal akrab
dengan para ulama yang sering mengerahkan pasukan untuk menggerebek
tempat-tempat judi dan arena maksiat di Ibu Kota. Ia melenggang ke Balai Kota
pada 6 Oktober 1997 sebagai gubernur DKI Jakarta. 
Pada jabatannya periode
pertama, ia bertekad membangun kota metropolitan Jakarta agar sejajar dengan
kota besar dunia lainnya. Tapi krisis moneter dan ekonomi serta perubahan
konstalasi politik yang ditandai kerusuhan massal Mei 1998, membuatnya harus
memfokuskan program kerjanya dalam upaya pemulihan dan rehabilitasi keamanan
dan ketertiban ibukota.
Kemudian terpilih pada periode
kedua, pada tahun 2002, lalu Sutiyoso dengan program-program yang penting dan
strategis dijalankan yang kelak lebih dapat dirasakan manfaatnya. Seperti
penanganan problematika transportasi Jakarta, solusi masalah banjir, menanamkan
program Jakarta Go Green, menertibkan kawasan publik dari pihak tak berkepentingan,
memindahkan warga dari pemukiman kumuh ke rumah susun massal murah, dan program
memelihara kesehatan warga dengan membagikan Kartu Sehat kepada keluarga
miskin. Busway Transjakarta yang beroperasi sejak 15 Januari 2004 sebagai titik
awal reformasi total angkutan umum ibukota Jakarta yang lebih nyaman, layak dan
manusiawi merupakan satu di antara empat sistem transpotasi umum yang dikelola
secara makro.
Sutiyoso adalah seorang Gubernur
DKI Jakarta yang beruntung, di bawah lima periode presiden yaitu, Suharto, B.J.
Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan SBY.

Fauzi Bowo (2007-2012)

Gubernur DKI Jakarta yang satu ini
juga menaruh perhatian besar terhadap kemajuan pembangunan pendidikan,
pembinaan generasi muda, serta meningkatkan kualitas SDM warga DKI Jakarta.
Salah satunya dengan meluncurkan Kartu Gratis Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun.
Ini merupakan komitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi peserta
didik di Jakarta. Pemerintah Provisi DKI Jakarta dapat memenuhi kebutuhan
operasional sekolah melalui pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
Fauzi Bowo adalah Gubernur DKI
Jakarta, Gubernur periode 2007-2012 ini mengakhiri masa jabatannya
tanggal 7 Oktober 2012, mampu membawa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
memperoleh penghargaan sebagai Pelayanan Informasi Terbaik Melalui Internet,
hal ini ditandai dengan terpilihnya website www.Jakarta.go.id sebagai Juara
Pertama tingkat Nasional oleh Bakohumas, Kementerian Komunikasi dan informatika
RI pada tahun 2010 dan 2011, serta pada tahun 2010 Juara Ketiga website terbaik
versi Perhimpunan Profesi Humas seluruh Indonesia (PERHUMAS) dan pada tahun
2011 penghargaan lainnya Juara Kedua pelayanan e-Gov terbaik versi majalah
Warta Ekonomi. Serta terbentuknya Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebagai
bagian yang diamanatkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik.