Ketika Pilpres Amerika, Mitos SARA Dan Pilkada DKI

Oleh Denny JA, Pengamat Politik – Pendiri Lingkaran Survei Indonesia
Ngelmu.com, Depok – Selama hampir dua jam lamanya debat para
kandidat calon presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Hillary Clinton, 10
Oktober 2016. Tentu acara debat kandidat ini mengingatkan publik DKI Jakarta
dengan Pilkada DKI.
Denny JA, seorang pengamat Politik dari LSI begitu antusias
menonton program debat yang disiarkan di Youtube.
Debat capres Amerika yang terlihat seperti pertunjukan
teater ini begitu dinikmati oleh Denny. Ada dinamika, Ada passion, Ada plot,
Kadang dirinya terbawa ikut marah, Kadang tertawa. Namun di akhir acara, Denny
mendapatkan banyak pelajaran.
Kadang mereka berdua bicara rasional soal public policy yang
akan mereka lakukan. Mereka menyebut angka dan meyakinkan betapa program mereka
nanti mampu membawa Amerika Great Again (Trump). Atau betapa program itu sesuai
dengan janji Amerika  untuk semua (Hillary)
Kadang mereka saling menyerang karakter masing masing lewat
peristiwa masa silam.
Tak ketinggalan politik identitas, yang di Indonesa seolah
masih ditabukan, di sini dibicarakan terbuka. Dengan santai saja.
Diangkat bagaimana buruknya Trump memperlakukan wanita.
Bahkan sebelum debat, TV amerika menyiarkan video Trump yang menyatakan kata
kata kepada wanita secara tak pantas, menghina.
Dibalas pula oleh Trump menunjukkan Bill Clinton, suami
Hillary, lebih buruk lagi soal wanita. Ia hanya bicara, hanya kata,  tapi Bill Clinton itu aksi, bukan kata.
Kata Trump, Presiden Clinton lebih buruk soal wanita pada
prilaku kongkretnya. Bahkan itu hampir membuat Bill Clinton dipecat sbg
presiden.
Trump menyebut nama nama wanita yang bermasalah dengan Bill Clinton
dalam hubungan perselingkuhan. Namun Clinton tak memperlakukan mereka dengan
semestinya.
Hilary menyerang Trump soal Muslim, Latino, hispanic.
Bagaimana etnik dan penganut agama ini di bawah Trump nanti terancam menjadi
warga kelas dua.
Berbalik, Trump menyerang Hillary soal pengungsi Suriah yang
membahayakan Amerika. Tak diseleksinya 
pengungsi ini bisa menambah ketidak amanan Amerika, kriminal, drugs, dan
sebagainya.
Di satu session, mereka keras sekali saling mengecam. Kata
Hillary, Trump tidak fit menjadi presiden Amerika. Ia tak memenuhi kualifikasi
itu.
Di sisi lain, Trump menyatakan HIllary tak pantas menjadi
presiden Amerika. Ia menghilangkan ribuan email secara tidak sah. Jika ia jadi
presiden, Hillary bisa dipenjara.
Namun toh di akhir acara, mereka saling memuji. Penonton
tepuk tangan. Trump dan Hillary bersalaman dan tertawa bersama.
Dirinya membayangkan, bisakah Pilkada DKI seperti itu?
Membicarakan segala hal secara terbuka, namun tetap dalam suasana kompetisi
yang sehat, yang memang dibolehkan oleh demokrasi modern.
Yang belum kita lihat di Pilkada DKI, ketiga kandidat belum
berdebat soal program. Kita belum bisa menilai di mana kekuatan dan kelemahan
program masing masing.
Dua calon yang ada, Anies dan Agus memang mendadak menjadi
calon. Mereka belum menyiapkan program komprehensif yang akan ditawarkan. Soal politik identitas, soal agama, juga kurang dibicarakan
secara terbuka dan dingin.

Terus Memberlakukan SARA dengan Cara Orde Baru

Agak aneh sudah 18 tahun reformasi, masalah agama masih
dianggap seolah porno, takut dibicarakan terbuka, dan seolah ingin
disembunyikan di bawah permadani.
Padahal membicarakan politik identitas hal yang lazim dan
biasa saja dan dibolehkan dalam aturan demokrasi modern.
Justru karena mitos SARA dan lain-lain, percakapan agama
berlangsung rada-rada sembunyi, di bawah permukaan.  Ini justru lebih menyusahkan untuk
memverifikasi informasi. Justru cara ini lebih membuat agama dibicarakan dengan
emosi berlebih.
Masing-masing calon juga belum masuk isu karakter masing-
masing.
Mungkinkah Anies, misalnya menyatakan dengan santai, seperti
Hillary ke Trump, bahwa Ahok tidak punya kualifikasi memimpin Jakarta yang
beragam karena karakternya yang kurang menghormati agama.
Misalnya Anies berkata, jika Ahok kembali terpilih, akan
lebih susah mengendalikan Jakarta untuk lebih stabil dan harmoni.
Atau Ahok menyatakan Anies kurang bisa dipercaya. Di Pilpres
ia menyatakan ada mafia di balik kelompok Prabowo. Kini ia maju sebagai cagub
di era Prabowo. Ia gagal menjadi menteri karena itu diganti di tengah jalan.
Mengapa ia berpikir akan berhasil menjadi gubernur?
Hal yang sama dengan 
Agus. Ia dikritik soal pengalamannya untuk memimpin kota sebesar
Jakarta, misalnya.
Bisakah ketiga kandidat saling mengkritik seperti di atas,
namun dalam suasana santai saja?
Namun tetap di akhir Pilkada, tiga tokoh ini saling
menghormati dan memuji.

Pilkada Sarana Matangkan Demokrasi

Publik pun semakin melihat dan terinformasi mengenai
kandidat, tak hanya program, karakter dan juga sikapnya terhadap politik
identitas. Kita sebagai warga negara, bisakah menyemarakkan pilkada
juga dengan lebih santai?
Tak apa semua tim sukses mengangkat semua isu untuk menang
dan kalah. Isu agama, etnik atau yang disebut politik identitas juga hal yang
lazim dimobilisasi untuk meraih kemenangan.
Demokrasi membolehkan itu, sejauh tidak masuk ke dalam
wilayah kriminal. Jika kita berkomitmen dengan demokrasi, mengapa kita melarang
hal yang dibolehkan oleh demokrasi?
Namun di akhir Pilkada, bisakah kita menjadi lebih matang
sebagai warga negara? Dan memahami, pilkada adalah sarana yang lebih
mematangkan demokrasi kita, mematangkan ruang publik kita.