KH Ma’ruf Amin Minta Ahli Hukum dan Publik Bereaksi Soal Tuntutan Hukum Ahok

Ngelmu.id – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin
meminta agar para ahli hukum bereaksi atas tuntutan terhadap kasus penistaan
agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta ‎Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
lantaran dinilai terlalu ringan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ahok hukuman 1 tahun
penjara, dan dengan masa percobaan 2 tahun. Jaksa menjerat Ahok dengan pasal
alternatif Pasal 156 tentang Penodaan Agama.
Selain itu, KH Ma’ruf juga meminta publik bereaksi atas
tuntutan jaksa terhadap mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Pasalnya, publik
yang menilai apakah tuntutan tersebut telah adil dari perbuatan Ahok yang
diduga menistakan Al Quran Surat Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu.
“Dan kedua publik (juga harus bereaksi) apakah sudah
memenuhi rasa keadilan. Menurut publik ini adil apa enggak,” imbuhnya.
“Kalau yang ketiga, kita serahkan saja kepada Allah
SWT. Kalau ini benar ini supaya diberi pahala kalau tidak benar supaya diberi
hukuman,” tandasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya JPU telah mendakwa Ahok dengan
Pasal 156a KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Sedangkan, dakwaan
alternatif kedua mencatut Pasal 156 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun
penjara.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J
Mahesa menganggap tuntutan yang dilayangkan terhadap Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) dalam kasus penistaan agama ringan dan tidak dapat dipahami. Sebab,
pasal utama yang didakwakan terhadap Ahok malah dihilangkan oleh JPU.
Tuntutan yang diabggap janggal tersebut membuat Desmond
meragukan apakah Kejaksaan Agung benar-benar mengerti hukum atau tidak.
“Susah dipahami dengan hukum (tuntutan terhadap Ahok). makanya saya
meragukan, Jaksa Agung (HM Prasetyo) itu mengerti hukum atau tidak?” Kata
Desmond saat dilansir dari Republika.co.id, Senin (24/4).
Desmond kemudian menganggap ada yang tidak beres pada
kejaksaan. Sebab, menurutnya kejaksaan saat ini terkesan berpihak pada
kekuasaan.”Ya memang kejaksaannya gak beres. kejaksaannya berpihak pada
kekuasaan. Jaksa Agungnya yang gak beres,” ucap Desmond.
Desmond melanjutkan, selama masa kepemimpinan Presiden Joko
Widodo, kinerja Jaksa Agung tidak memuaskan. Sebab, saat kejaksaan menangani
kasus yang berbau politik, Jaksa Agung pun ikut-ikutan politis.”Jaksa
selama pemerintahan Pak Jokowi ini cenderung kalau udah berbau politik jadi
politik. Jarena memang kapasitas Jaksa Agungnya jaksa politik. Jadi hukum sudah
rusak,” terang Desmond.
Seperti diketahui, terdakwa kasus penistaan agama Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok dituntut hukuman satu tahun penjara dengan dua tahun
masa percobaan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Tuntutan percobaan ini dibacakan
JPU dalam sidang ke 20 kasus di auditorium gedung Kementerian Pertanian RI, Ragunan,
Jakarta Selatan, Kamis (20/4).