KPK Periksa Fayakhun Timses Ahok Terkait Kasus Korupsi Bakamla

Ngelmu.id – KPK memeriksa anggota Komisi I DPR yang juga mantan timses
Basuki Tjahaja Purnama di Pilgub DKI dari fraksi Golkar Fayakhun Andriadi
terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap pengadaan alat
monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Fayakhun diketahui sudah tiba di gedung KPK namun tidak
berkomentar apapun mengenai pemeriksaannya tersebut.”Yang bersangkutan
diperiksa untuk tersangka NH (Nofel Hasan),” kata Juru Bicara KPK Febri
Diansyah di Jakarta, Selasa (25/4/2017).
Nofel Hasan adalah Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Bakamla yang juga berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek
pengadaan monitoring satelit di Bakamla pada 2016. Dalam dakwaan Direktur Utama
PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah, Nofel disebut menerima 104.500 dolar
Singapura yang diberikan Fahmi melalui anak buah Fahmi, Adami dan Hardy.
Sebelumnya KPK sudah menetapkan empat orang dalam perkara
ini yaitu tersangka penerima suap mantan Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja
Sama Bakamla Eko Susilo Hadi yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA 2016
karena diduga menerima suap sebesar 100 ribu dolar Singapura, 88.500 ribu dolar
AS, 10 ribu euro, dan tiga tersangka pemberi suap yaitu Direktur Utama PT
Merial Esa Fahmi Darmawansyah, marketing/opreasional PT Merial Esa Hardy
Stefanus dan bagian operasional PT Merial Esa Adami Okta.
Selain Eko dan Novel, suap juga diduga mengalir ke Direktur
Data dan Informasi Bakamla merangkap Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Bambang
Udoyo sebesar 105 ribu dolar Singapura dan Kasubag TU Sestama Bakamla Tri Nanda
Wicaksono Rp120 juta sehingga total suap adalah 309.500 dolar Singapura, 88.500
dolar AS, 10 ribu euro dan Rp120 juta.
Sedangkan Kabakamla Arie Sudewo dalam dakwaan disebut
meminta jatah 7,5 persen dari total anggaran pengadaan proyek “monitoring
satellite” (satmon) di Bakamla.
Permintaan itu disampaikan pada sekitar Oktober 2016 di
ruangan Arie yang menyampaikan kepada Eko Susilo Hadi agar meminta jatah 15
persen nilai pengadaan untuk Kabakamla, sedangkan 7,5 persen untuk Bakamla dan
akan diberikan dulu sebesar 2 persen.
Adami Okta dan Hardy Stefanus juga memberikan 6 persen dari
anggaran awal yaitu Rp400 miliar sebesar Rp24 miliar ke Ali Fahmi pada 1 Juli
2016 di hotel Ritz Carlton Kuningan.
Ali Fahmi adalah orang yang menawarkan kepada Fahmi untuk
“main proyek” dengan harus mengikuti arahan Ali Fahmi supaya dapat
menang dengan memberikan fee sebesar 15 persen dari nilai pengadaan.
Fahmi Darmawansyah pun pernah menyebutkan berdasarkan
keterangan Ali Fahmi kepadanya bahwa uang Rp24 miliar dari Fahmi Darmawansyah
diberikan ke pihak-pihak lain seperti Balitbang PDI Perjuangan Eva Sundari,
anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Bertus Merlas,
anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Partai Golkar Fayakun Andriadi, Bappenas
dan Kementerian Keuangan.