Kritik Ketua Pansus Terhadap RUU Terorisme Yang Diajukan Pemerintah

Ngelmu.id – Pemerintah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme melalui pernyataan sejumlah pettinggi negara termasuk Presiden Joko Widodo.

Apa saja intinya yang pemerintah inginkan?

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme Raden Muhamad Syafii dai Fraksi Gerindra mengupasnya secara singkat tapi kritis agar masyarakat bisa melek dan terbuka pemahamannya.

Di antara yang diusulkan pemerintah adalah mereka “an sich” meminta kewenangan yang lebih dalam hal penindakan, Diantaranya:

  1. bisa mengasingkan seseorang yang mereka curigai boleh diambil dan diasingkan ke suatu tempat selama enam bulan. Itu bukan penangkapan  dan penyelidikan.
  2. Meminta penambahan masa penahanan dari yang lalu 7 x 24 jam mulai dari penangkapan, penahanan pemeriksaan sampai penuntutan totalnya mencapai 500-an hari.
  3. Upaya mengkriminalisasi ceramah-ceramah agama, sehingga bisa menetapkan ceramah ini radikal dan menangkap penceramahnya.
  4. Dapat menetapkan pidana terhadap anggota satu organisasi yang dianggap teroris.
  5. Melakukan tindakan yang dibuat sendiri narasinya untuk mereka yang masuk daftar tembak. Raden Muhaamd Syafii mencontohkan kasus penembakan yan terjadi di Cawang beberapa waktu lalu. “Jangankan kejahatan yang dilakukannya, namanya saja kita tidak tahu!”, ungkap Raden Syafii.

Penjelasan selengkapnya di: