Langkah JPU Ajukan Banding Kasus Ahok Dinilai Blunder

Ngelmu.id, JAKARTA – ‎Langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah mengajukan banding ‎terhadap vonis dua tahun yang menjerat terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai blunder.

Apalagi, mantan Bupati Belitung Timur itu telah ‎mencabut bandingnya di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan memastikan menerima vonis dari majelis hakim.

“Jaksa memang blunder, tidak jelas logika hukum apa yang dipakai. SOP itu ada filosofinya, jadi kalau jaksa tetap banding justru melawan atau bertentangan dengan filosofi ‘fungsi penuntutan’,” kata pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar ‎dikutip Okezone, Sabtu (27/5/2017).

Abdul menegaskan, banding yang ditempuh JPU sudah tidak memiliki legitimasi lantaran Ahok telah menyatakan menerima putusan dari majelis hakim tersebut. Menurut dia, kekeuhnya JPU yang tetap melakukan banding membuat keanehan pada sikap JPU yang diduga memiliki nuansa politis terhadap banding yang ditempuhnya.

“‎Banding jaksa sudah tak punya legitimasi, karena terdakwa sendiri sudah menerima putusan. Kalau banding jaksa tak dicabut perkara jalan terus dan ini keanehan pada sikap jaksa,” sambungnya.

“Jaksa harusnya senang terdakwa mencabut banding karena menerima putusan, lalu kemudian seharusnya JPU mencabut bandingnya. Kalau tidak berarti jaksa punya agenda lain yang bersifat politis,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta resmi menetapkan susunan majelis hakim yang bakal menangani perkara banding Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena keberatan dengan vonis dua tahun penjara.

Humas PT DKI Jakarta Johanes Suhadi menyampaikan, majelis hakim tinggi yang bakal memeriksa dan mengadili perkara banding Ahok terdiri dari lima orang yang akan diketuai Imam Sungudi.

“Iya sudah kemarin, Jumat sore ditetapkan. Imam Sungudi sebagai Ketua Majelis, Elang Prakoso Wibowo, Daniel D Pairunan, I Nyoman Sutama, dan Achmad Yusak sebagai anggota,” ucap Johanes saat dihubungi Okezone, Sabtu (27/5/2017).

Johanes tidak dapat memastikan kapan sidang akan dimulai. Pasalnya, sebelum menetapkan sidang majelis hakim masih perlu mempelajari terlebih dahulu berkas banding yang diajukan oleh JPU perkara Ahok tersebut.

“Itu nanti berkas akan diserahkan ke majelisnya untuk dipelajari, diperiksa, dan sebagainya. Nanti kalau sudah dianggap, cukup majelis akan menetapkan kapan akan musyawarah dan putusannya,” pungkasnya.