Luhut Minta Anies-Sandi Tanggung Jawab Kalau Jakarta Tenggelam Karena Hentikan Reklamasi

Ngelmu.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan
mengatakan, pemerintah berkeinginan proyek reklamasi Teluk Jakarta tetap
dilaksanakan karena urgensi dan fungsinya bagi keberlanjutan wilayah DKI
Jakarta.

“Saya nggak lihat ada alasan, tapi kalau mau disetop,
ya, bikin saja situ setop, nanti kalau sudah Jakarta tenggelam atau menurun,
ya, tanggung jawab. Jadi, jangan lari dari tanggung jawab di kemudian
hari,” kata Luhut di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (8/5).
Pernyataan Menkomaritim tersebut disampaikan untuk
mengomentari janji kampanye gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang akan menghentikan proyek reklamasi Teluk
Jakarta.
“‘Nggak ada alasan kita membatalkan sampai hari ini,
ya, saya nggak tahu nanti setelah hasil studinya keluar, tapi mestinya nggak
ada, sih, karena kalau itu ndak kita laksanakan, Jakarta itu turun antara 8 cm
sampai 23 cm,” ujarnya.
Mengenai perbedaan visi pemerintah pusat dengan gubernur dan
wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Luhut mengatakan belum berkomunikasi baik
dengan Anies Baswedan maupun Sandiaga Uno. “Ya, saya yang mengerjakan
nanti tunggu, terserah mereka saja,” kata dia.
Menkomaritim menambahkan saat ini rencana reklamasi Teluk
Jakarta masih dikaji oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
dengan ahli dari Rotterdam dan Korea Selatan. “Ya, nanti kita lihat,
mungkin ada penyesuaian sana-sini tergantung hasil studinyalah,” kata dia.
Dia menggarisbawahi pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta
sesuai landasan hukum yang ditetapkan melalui keputusan presiden di era
Presiden Soeharto dan diperbaharui di pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, sementara eksekusi baru dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko
Widodo.
 “Oh, sudah ada
semua kajiannya itu dari mulai kepresnya Pak Harto, jangan keliru lho, sama
keppresnya Pak SBY, lho. Jadi, konsistensi kita sudah jelas itu, bukan di
zamannya Pak Jokowi, jangan dikaitkan sama Pak Jokowi,” kata dia.
“Pak Jokowi itu hanya melanjutkan kepres dari Pak Harto kemudian Pak SBY,
jadi landasan hukumnya sangat kuat,” pungkasnya.