Menakar Calon Independen Dan Partai Politik oleh Sri Budi Eko Wardani

Oleh: Sri Budi Eko Wardani
tokohindonesia.com
Ngelmu.com, Depok – Pencalonan pasangan independen atau melalui jalur partai
politik memang selalu menjadi buah bibir yang layak diperbincangkan. Ya, ini
memang menjadi dilema ketika DPR menyetujui Undang-Undang tentang Pemilihan
Kepala Daerah yang baru pada Paripurna DPR bulan Juni silam.
Keputusan DPR bersama pemerintah memang tidak jadi menaikkan
presentase syarat pencalonan calon pasangan independen, tetap kisaran 6,5
persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih terdaftar pada DPT (Daftar Pemilih
Tetap) pemilu sebelumnya.
Namun DPR beserta pemerintah juga sepakat untuk
memberlakukan perbaikan kualitas verifikasi faktual terhadap syarat dukungan
tersebut dengan metode sensus, atau dengan kata lain pasangan calon harus
membuktikan klaim persentase dukungan secara populasi.
Syarat tersebut dianggap memberatkan calon pasangan dari non
partai atau Independen. Hal ini dikarenakan jika selama masa verifikasi faktual
(14hari) tidak mampu membuktikan keseluruhan klaim dukungan, pencalonan melalui
jalur tersebut dapat dibatalkan oleh KPU setempat. Ini yang menjadi persoalan
baru di pilkada serentak gelombang kedua tahun 2017 mendatang.
Ketentuan pencalonan pasangan dari non partai memang selalu
menjadi perdebatan tak berujung di dalam komisi II DPR RI. Isu yang booming
saat itu adalah persentase dukungan pasangan calon perseorangan yang memicu
munculnya tiga opsi yaitu dinaikkan, diturunkan, atau tetap.
Opsi untuk menaikkan syarat dukungan sempat unggul dan
didukung oleh beberapa fraksi. Mereka mempunyai alasan yaitu agar setara dengan
ketentuan yang ditetapkan bagi calon yang dimajukan melalui jalur partai. Bertentangan
dengan publik yang menilai ini hanya menghambat peluang pengusungan calon
perseorangan atau independen sebagai wujud partisipasi politik warga negara.
Mengambil jalan tengah, akhirnya persentase dukungan
diputuskan tetap seperti diatur dalam UU Pilkada. Tak dinyana UU justru
mengatur verifikasi faktual dengan sanksi pembatalan pencalonan.
DPR menyebutkan, cara sensus seperti ini dilakukan untuk
menghindari dukungan fiktif yang dikatakan kerap terjadi. Selain itu ada kesan
bahwa DPR kurang mempercayai cara verifikasi KPU dengan metode sampling yang
dianggap kurang akurat.
Kehadiran pasangan calon perseorangan dalam pemilihan umum
untuk memperebutkan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, secara
langsung telah menjadi keniscayaan dalam demokrasi di Indonesia.
Peluang itu dibuka melalui keputusan Mahkamah Konstitusi
pada 2007, yang mengabulkan pengujian atas UU No 32 Tahun 2004, bahwa ruang
yang sama bagi calon lain di luar partai politik dalam pemilihan kepala daerah
adalah konstitusional.
Sejak saat itu, warga negara yang ingin mencalonkan diri
dalam pilkada memiliki dua alternatif, bisa melalui jalur partai politik atau
gabungan partai politik, dan jalur non partai atau perseorangan.
Kedua jalur pencalonan itu memiliki syarat dukungan yang
berbeda. Jika melalui jalur partai politik, syarat dukungan mengacu pada
persentase perolehan suara partai dalam pemilu atau perolehan kursi partai di
DPRD.
Calon yang memilih jalur partai politik tentu harus
melakukan pendekatan ke pimpinan partai-partai politik, dari tingkat daerah
hingga pusat, untuk memperoleh rekomendasi pencalonan seperti disyaratkan dalam
UU dan PKPU.
Para bakal calon harus giat mencari restu para elit partai
termasuk siap dengan sejumlah besar dana untuk membiayai pencalonannya.
Sementara calon yang memilih jalur perseorangan harus turun ke masyarakat untuk
memperoleh dukungan nyata, yang ditunjukkan dengan bukti KTP dan tanda tangan
pada formulir dukungan.
Para bakal calon independen harus giat blusukan dan siap
pula dengan modal dana. Jika dibandingkan, bakal calon dari jalur partai
politik harus lobi ke elit/pimpinan partai di daerah dan pusat untuk memastikan
tiket pencalonannya.
Sedangkan bakal calon perseorangan harus lobi ke warga untuk
memperoleh kepercayaan sehingga warga bersedia memberikan dukungan, dan
bersedia pula datang ke PPS guna verifikasi dukungan agar calonnya dapat berlaga
di pilkada.
Berkaca pada pengalaman pilkada sejak 2008, calon
perseorangan dapat dikatakan sepi peminat, dan sangat sedikit yang berhasil
memenangkan pilkada. Beberapa yang berhasil menang seperti: Irwandi Yusuf
(Gubernur Aceh), Aceng Fikri (Bupati Garut), Christian Dillak (Bupati Rote
Ndoru), Arya Zulkarnain (Bupati Batubara).
Tetapi ada 
kecenderungan tren peserta pilkada dari jalur perseorangan meningkat.
Pada pilkada serentak 2015, menurut survei SSI, ada 35 persen pasangan calon
dari jalur perseorangan, dan sebanyak 14 persen di antaranya berhasil menang.
Gejala tersebut tentu menjadi tantangan bagi partai politik
yang semakin dihadapkan pada tuntutan kaderisasi dan demokratisasi internal.
Dibalik pengaturan baru tentang calon perseorangan, sebetulnya
tercermin dilema partai politik menghadapi pilkada. Ada kekhawatiran partai
mengalami krisis kader untuk berlaga di pilkada.
Salah satu sumber potensial kader partai untuk pilkada
adalah anggota DPR dan DPRD, tetapi mereka harus mundur jika menjadi calon
kepala daerah. Padahal anggota DPR atau DPRD dianggap sebagai kader partai yang
siap dari sisi modal jaringan dan terutama dana.
Di sisi lain, para tokoh potensial yang bukan kader partai
sangat terbatas yang bersedia mengikuti penjaringan partai karena membutuhkan
dana besar dan lobi ke pimpinan tertinggi partai. Kondisi itu tentu saja
mempersempit ruang rekrutmen partai untuk pilkada.
Fenomena relawan untuk mendukung seseorang dalam pilkada
yang ditemui di beberapa daerah menjadi dilema lain bagi partai. Tentu yang
fenomenal adalah di DKI Jakarta dengan hadirnya kelompok relawan pendukung
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (Gubernur DKI saat ini), yang kebetulan saat
ini bukan lagi kader partai.
Partai pun dihadapkan pada realita bahwa kekuatan relawan
yang terorganisir potensial menjadi tantangan bagi konsolidasi partai-partai
politik. Buktinya hingga pertengahan tahun 2016 ini, partai-partai besar di DKI
masih sibuk menjaring bakal calon untuk pilkada 2017 mendatang.
UU Pilkada yang baru tinggal menunggu pengesahan Presiden RI
dan dicatat pada Lembaran Negara. KPU pun segera bersiap merevisi PKPU No. 9
tahun 2015 tentang Pencalonan untuk mengakomodasi ketentuan baru.
Bagi yang tidak puas pun bersiap untuk mengajukan gugatan UU
Pilkada ke MK. Tetapi yang pasti, tahapan pilkada serentak terus bergulir, dan
setelah lebaran nanti jadwal pilkada di 110 daerah akan memasuki tahap penting
yaitu pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.