Menanti Penerapan UU Halal

Nur Mahmudi Ismail (Foto: Firtra Ratory)

Oleh : Nur Mahmudi Isma’il

Ngelmu.com – Terbitnya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2014 perlu kita syukuri. Setelah melalui perjuangan panjang, harapan masyarakat yang ingin mendapatkan jaminan kepastian produk yang mereka konsumsi agar sesuai keselamatan kesehatan dan hukum syariahnya sudah terlaksana.

Kaum Muslimin di mana pun tentu nyaman dengan produk berlabel halal. Kalau kita kilas balik, berdirinya LPPOM MUI pun merupakan wujud interpretasi kesadaran kaum Muslimin dalam memberikan perlindungan tentang produk halal. Dalam mengeluarkan sertifikasi halalnya, LPPOM didukung pakar tentang hukum dan teknis kehalalan suatu produk ditinjau dari kacamata keilmuan dan fikih.

Dalam perspektif ketahanan pangan, ada empat hal yang harus diperhatikan agar ketahanan pangan terjaga baik. Pertama, pangan itu harus mencukupi. Kedua, distribusi harus merata.

Ketiga, diversifikasi pangan harus dijalankan agar tidak bergantung pada beras dan terigu. Keempat, keamanan dan keselamatan pangan harus menjadi perhatian. Keamanan dan keselamatan pangan salah satunya, yakni menyentuh aspek kesehatan dan legalitas hukum bagi konsumennya.

Terkait hal ini, pemerintah merasa kehadiran UU Jaminan Produk Halal sangat penting dan bermanfaat bagi pelaku ekonomi (industri dan produsen pangan), terlebih lagi untuk konsumen. Jangan sampai ada kesalahpahaman bahwa sertifikasi halal itu membatasi produsen untuk memperoleh profit yang lebih baik. Jika produsen dan konsumen merasa sama-sama diuntungkan dalam proses ekonomi, semestinya bisa memberi keuntungan besar secara akumulatif bagi pemerintah.

Lambatnya penerapan jaminan produk halal di Indonesia dibandingkan negara lain, tentu tidak lepas stigma bahwa penerapan UU Jaminan Produk Halal bisa memicu anggapan minor terkait isu SARA, pribadi, atau kepentingan agama. Padahal tidak demikian. Penerapan sertifikasi halal sejatinya justru memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua pihak, tanpa ada yang dirugikan.

Tengoklah Malaysia yang menjadi negara pertama di dunia yang mengembangkan standar makanan halal. Sertifikasi halal mulai digunakan sejak 2004. Bentuk keseriusan Malaysia mengembangkan industri halal adalah dengan menyelenggarakan acara tahunan Pameran Halal Antarabangsa Malaysia yang dimulai sejak 2003. Hingga 2010, Malaysia telah menghasilkan 200 ton produk halal setiap hari!

Halal milik semua umat dan golongan, begitu juga di negeri minoritas Muslim. Thailand, negara dengan penduduk mayoritas Buddha, tapi pemerintahnya justru memiliki visi menjadikan Thailand sebagai pusat ilmu dan pengujian status produk halal.

Hal ini karena Thailand fokus pada produk ekspor halal. Apakah dengan menerapkan standar halal neraca ekspornya merosot? Ekspor makanan halal Thailand justru tumbuh 20 persen setiap tahun.

Saking perhatiannya dengan produk berlabel halal, pada 2010 Pemerintah Thailand mengucurkan dana untuk program ‘Thai Khem Khaeng’ (Thailand yang Kuat), yang di dalamnya terdapat alokasi pengembangan makanan halal sebagai bagian dari rencana pembangunan ekonomi nasional.

Komitmennya terhadap produk halal patut ditiru. Thailand berkomitmen untuk menjadi negara yang mampu menghasilkan produk-produk halal nomor satu di ASEAN. Luar biasa!

Singapura dan Jepang pun menjadikan standardisasi halal menjadi bagian penting. Singapura dengan penduduk Muslim yang hanya 15 persen, tapi sertifikasi halalnya meningkat lima kali lipat dari dekade lalu. Hal ini karena banyaknya industri yang masuk di pasar halal. Karena itu, MUIS (Lembaga Sertifikasi Halal Singapura) berencana membangun brand halal melalui pengembangan produk, perdagangan, dan bisnis konsultan.

Kalau kita lihat negara-negara yang memiliki kepedulian terhadap ekonomi secara makro meski bukan mayoritas Muslim, seperti Thailand, Inggris, Jepang, atau Singapura, tapi mereka melihat perlunya standardisasi halal dari potensi pasar (bisnis) agar produk halal mereka bisa dipasarkan kepada semua kalangan, termasuk konsumen Muslim.

Saat mendapat sertifikasi halal, produk itu pasti sudah dilengkapi pula sertifikasi lain. Selain higienis dan bersih, secara hukum agama juga memenuhi syarat. Dengan demikian, negara maju sudah pasti akan mendukung penerapan jaminan produk halal di negaranya. Halal itu identik dengan sehat dan higienis.

Melihat grafik pertumbuhan yang meningkat terhadap standardisasi halal di beberapa negara, Pemerintah Indonesia berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 memiliki kewajiban. Pertama, menyosialisasikan UU itu kepada warga Indonesia. Kedua, mempersiapkan lembaga dan aturan terkait yang menjamin lahirnya sertifikasi halal pada produk yang dipakai atau dikonsumsi.

Perjuangan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengajak berbagai pihak membentuk lembaga, seperti LPPOM juga UU yang dihasilkan DPR itu sudah selesai. Dua tahun pascaditerbitkannya UU No 33 Tahun 2014, harusnya sudah lahir produk-produk pelaksana, misalnya perpres.

Hal itu agar implementasi penerapan jaminan produk halal bisa secepatnya dirasakan masyarakat. Saat ini, tugas pemerintah adalah menerjemahkan, bagaimana memberikan jaminan kepada konsumen produk-produk yang beredar di Indonesia dengan cap sertifikasi halal.

Kami berharap, penerapan jaminan produk halal yang menyeluruh dan maksimal di negara kita akan memberikan tren positif dari sisi ekonomi dan kesehatan. Produk bersertifikasi halal tentu semakin memiliki added value di benak konsumen. Meningkatnya omzet pasti diraih. Itu yang kami rasakan ketika mendampingi LPPOM MUI dan produsen yang mencantumkan sertifikasi halal pada produknya.

Kebijakan sertifikasi halal di mancanegara akan memberi angin segar bagi penerapan jaminan produk halal di Tanah Air kita. Terbukti, negara yang serius menerapkan konsep halal dalam produknya justru mengalami peningkatan volume ekspor, bukan justru melemah.

Ini tantangan kita. Lahirnya UU No 33 Tahun 2014 adalah pintu masuk agar lebih optimistis menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penataan jaminan halal yang baik. Masyarakat menanti peran pemerintah agar memberikan rasa nyaman dan aman, dalam mendapatkan produk bersertifikasi halal yang berkualitas sehingga mampu bersaing di kancah global.

Nur Mahmudi Isma’Il
Peneliti Utama Kebijakan Pangan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)