Menko Luhut Jangan Urusi Reklamasi, Hormati PTUN dan Gubernur Terpilih DKI

Ngelmu.id – Sikap keras kepala yang Menko Maritim Luhut Pandjaitan untuk
meneruskan proyek reklamasi disesalkan.

Karena selain dibatalkan oleh PTUN, Gubernur dan Wakil
Gubernur DKI Jakarta terpilih pun sudah sejak awal menyatakan akan menghentikan
proyek tersebut.
“Ini adalah tontonan yang kurang elegan buat
masyarakat,” tegas Bastian P. Simanjuntak, Presiden Gerakan Pribumi
Indonesia (GEPRINDO), dalam keterangannya (Senin, 8/5), dikutip Rmol.co.
Dia mengingatkan seharusnya Menko Luhut menghormati
keputusan pengadilan dan taat hukum serta menghormati wewenang Gubernur baru
yang mempunyai kebijakan untuk menghentikan proyek reklamasi tersebut.
“Luhut tidak boleh memaksakan kehendaknya karena akan merugikan nama
baiknya sendiri dan juga bisa merugikan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Lebih jauh dia menambahkan proyek reklamasi sejak sejak awal
sudah menjadi polemik yang berkepanjangan. Dari penentangan nelayan teluk
Jakarta, penggusuran masyarakat di pesisir pantai, masalah perizinan dan juga
masalah suap-menyuap, yang diungkap KPK.
“Luhut harus menyadari bahwa kasus reklamasi ini sudah
menjadi perhatian publik. Dimana publik sudah mengetahui secara detail
permasalahan-permasalahan yang ada dibalik proyek reklamasi tersebut
berdasarkan informasi yang diperoleh dari media massa baik cetak, elektronik
maupun online,” tandasnya.
Luhut juga harus bisa mengkoordinasikan
kementerian-kementerian di bawahnya untuk bekerja semaksimal mungkin agar bisa
melaksanakan pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) secara efisien dan
menguntungkan negara demi menciptakan kemakmuran rakyat.
“Negara kita kaya akan sumber daya alam. Namun
kenyataanya rakyat masih banyak yang miskin akibat salah pengelolaan, pasal 33
UUD 45 pun masih belum dijalankan sebagaimana mestinya,” ujar Bastian.
Bastian menyampaikan itu terkait kengototan Menko Luhut
untuk meneruskan proyek reklamasi. 
Menurutnya, Presiden Jokowi harus turun tangan. “Sebaiknya Presiden
Jokowi memberikan teguran keras kepada Luhut agar berhenti mengintervensi
Gubernur baru,” tandasnya.
Sebelumnya Luhut mengaku akan mengundang semua stakeholder,
termasuk yang menentang reklamasi itu untuk berbicara. “Biar jangan bicara
di koran saja. Coba bicara secara ilmiah. Di mana salahnya, bawa datanya,”
tantang Luhut saat ditemui di kawasan Pelelangan Ikan Cilincing, Jakarta Utara,
pada Sabtu (6/5).
Dia menegaskan pengerjaan proyek reklamasi bersama
pembangunan tanggul raksasa di pesisir Jakarta yang dikenal dengan National
Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ini bukan proyek asal-asalan
yang diajukan tanpa pertimbangan mendalam. Proyek tersebut dikerjakan karena
pihaknya tidak ingin negeri ini rusak. “Jadi, jangan terus menuduh
macam-macam. Asal ngomong saja,” ujarnya.
Karena itu, dia menambahkan, kalau kajian yang
dilakukan  Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional (Bappenas) dia akan undang gubernur-wagub terpilih untuk
membicarakan keberlanjutan proyek tersebut. “Nanti kalau sudah selesai,
saya akan undang,” katanya.