Meski Dukung Amnesti Pajak RI, Bank-bank Singapura Tetap Laporkan WNI ke Polisi

Yuk, sukseskan program amnesti pajak pemerintah!
Di tengah gencarnya dirjen pajak melaksanakan program tax amnesty,
kabar terbaru menyebutkan kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaannya. Tax
amnesty memang program yang bisa dibilang penuh kontroversi. Sejak awal
kemunculannya tax amnesty telah “merisaukan” masyarakat sehingga banyak
ditentang oleh rakyat Indonesia sendiri. Ndilalah,
k
ini setelah program mulai berjalan dan pesertanya meningkat, bank-bank
negeri Jiran Singapura melakukan aksi-aksi yang sepertinya ingin menjegal
program tax amnesty. Ada apa sebenarnya?
Pekan ini dikabarkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil Bank
OCBC NISP, UOB, dan DBS Bank terkait informasi yang menyebut bahwa perbankan
negeri singa itu melaporkan warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan
repatriasi dana dalam rangka tax amnesty.
Otoritas Jasa Keuangan memanggil bank-bank asal Singapura yang beroperasi di Indonesia terkait tindakan pelaporan ke pihak kepolisian Negeri Singa WNI pemilik aset di Singapura yang ikut program amnesti pajak.
Memang sebelumnya Monetary Authority of Singapore (MAS) sebagai
otoritas jasa keuangan di Singapura sudah mengeluarkan pengumuman bahwa
perbankan di Negeri Singa diharuskan melaporkan WNI ke unit kejahatan keuangan
Kepolisian Singapura yang merepatriasi asetnya sebagai transaksi yang
mencurigakan (suspicious transaction report). Di Indonesia sendiri lembaga yang
menangani transaksi yang mencurigakan tersebut adalah PPATK (Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan).
Pelaporan bank-bank swasta Singapura atas WNI yang melakukan tax
amnesty dilakukan atas dasar kecurigaan bahwa nasabah-nasabah yang menjalani
tax amnesty mendapatkan aset mereka dengan tidak taat hukum.
Bank-bank berbasis Singapura yang dimintai keterangan oleh OJK
tersebut juga mengakui memang telah melakukan laporan. Laporan itu dalam rangka
memenuhi standar Financial Action Task Force (FATF), yakni lembaga yang
dibentuk untuk mencegah pencucian uang antarnegara. Menteri Keuangan RI Sri
Mulyani Indrawati sendiri membenarnya tindakan pelaporan itu. Ia mengakui bahwa
bank di Singapura diharuskan melaporkan transaksi yang mencurigakan sesuai
ketentuan “Financial Action Task Force”, terutama yang menyangkut
dugaan pencucian uang dan pembiayaan terhadap kegiatan terorisme.
Penjelasan ini tampaknya cukup masuk akal. Memang pemerintah Indonesia
sebelumnya sudah menghubungi langsung dan meminta klarifikasi MAS berkaitan
dengan masalah ini, meskipun pada waktu itu masih berupa isyu dan belum ada
pelaporan yang terjadi.
Saat itu Menkeu menyatakan telah berkoordinasi dengan Deputi Perdana
Menteri Singapura, Tarman Shanmugaratnam. Pemberitaan ini disebut-sebut sebagai
upaya menjegal program tax amnesty. Sri Mulyani juga  mengharapkan para wajib pajak tidak lagi
memiliki keraguan atas hukuman pencucian uang, karena program amnesti pajak
telah dilindungi oleh peraturan hukum yang berlaku.

Ia memastikan Monetary Authority of Singapore (MAS) sebagai otoritas jasa
keuangan di Singapura telah mengimbau bank untuk mendorong nasabah kaya agar
memnafaatkan kesempatan yang diberikan dalam program amnesti pajak untuk
memperbaiki urusan kewajiban perpajakan. 

Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumarnayar menegaskan sekali
lagi tidak ada upaya dari pihak pemerintah Singapura untuk menjegal jalannya
program pengampunan pajak di Indonesia. Menurutnya keberhasilan kebijakan tax
amnesty ini tergantung pada kondisi Indonesia dan tidak ada sangkut pautnya
dengan Singapura.
MAS menegaskan bahwa partisipasi dalam program amnesti pajak, tidak
akan memicu penyelidikan kriminal di Singapura. Dengan mengetahui bahwa
pelaporan STR akan dibuat ketika seorang nasabah berpartisipasi dalam program
amnesti pajak seharusnya tidak menghalangi para nasabah untuk berpartisipasi.
Penyelidikan polisi dilakukan di Singapura hanya jika ada alasan untuk
mencurigai bahwa telah terjadi pelanggaran pidana di bawah hukum Singapura.
Kenyataannya memang tindakan pelaporan oleh bank-bank Singapura ke
pihak kepolisian negara tersebut, terkait dengan WNI yang melakukan tax amnesty
ini tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Singapura.
Meskipun sudah menerima berbagai klarifikasi, kenyataan bahwa
bank-bank Singapura melakukan pelaporan, masih berpotensi menimbulkan
kekhawatiran dari para peserta tax amnesty. Sebelumnya Menkeu sendiri telah
mengatakan bahwa pembeberan nama-nama nasabah tersebut berpotensi meragukan
para wajib pajak Indonesia yang tinggal di Singapura.
Menanggapi tindakan ini mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
Abdullah Makhmud Hendropriyono mempertanyakan langkah perbankan Singapura yang
akan melaporkan transaksi mencurigakan atas rekening Warga Negara Indonesia
(WNI) tersebut.
Menurut purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berbintang empat
ini, perbankan di seluruh dunia pasti menjalankan prinsip kehati-hatian yang
mengharuskan pemeriksaan begitu mengendus indikasi transaksi mencurigakan
setiap nasabahnya. Dia mempertanyakan mengapa tindakan ini baru mengemuka
sekarang saat Indonesia menjalankan tax amnesty? Menurut Hendro seharusnya tidak
perlu ada alasan tax amnesty untuk melakukan pelaporan dan pemeriksaan jika
memang benar tujuan perbankan Singapura tersebut adalah demi mencegah tindak
pidana.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sendiri juga
sudah pernah memberikan keterangan mengenai kondisi ini. sebelumnya Darmin menilai
bahwa isu mengenai upaya Singapura menjegal kebijakan pengampunan pajak
Indonesia bukan hal baru.  Menurutnya, pemerintah Indonesia sudah
mengendus adanya upaya itu. Meskipun demikian Darmin menghormati
pernyataan resmi dan klarifikasi dari negara tetangga tersebut.
Meihat jumlah dana yang berpotensi “kabur” dari Negeri Singa, tidak
mengherankan juga jika negara tetangga kita itu “kegerahan”. Secara terpisah,
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus
Prastowo tak kaget jika perbankan Singapura gerah dengan program amnesti pajak
mengingat besarnya aset WNI yang disimpan di sana.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan data nilai
kekayaan warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di Singapura mencapai
Rp2.600 triliun.
Nominal yang mencakup 80 persen dari total harta kekayaan yang
disimpan di luar negeri tersebut berpotensi menyusut, jika banyak wajib pajak
(WP) yang tergerak memindahkan hartanya ke Indonesia (repatriasi) untuk ikut
program tax amnesty.