MUI: Aksi Atas Nama Kebhinekaan Jangan Pecah Belah Bangsa

Ngelmu.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat prihatin atas
perkembangan dan kondisi bangsa akhir-akhir ini karena menunjukkan gejala yang
mengarah kepada terjadinya keretakan bangsa. Khususnya setelah putusan mejelis
hakim kepada Basuki T Purnama (Ahok) dengan vonis dua tahun penjara.

“Dimana putusan vonis tersebut disikapi oleh berbagai
pihak dengan aksi unjuk rasa yang dikhawatirkan justru dapat menjadi
kontraproduktif bagi ikhtiar kita dalam menjaga NKRI dan merawat kebhinnekaan
kita,” kata Wakil Ketua Umum MUI Pusat Zainut Tauhid Sa’adi, Senin (15/5).
Jelas Zainut Tauhid, MUI berpandangan bahwa menyampaikan
aspirasi untuk permohonan penangguhan penahanan adalah sah dan dijamin oleh
konstitusi, sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan dilakukan
dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.
“Semua pihak harus menghormati keputusan hakim dan
percaya kepada mekanisme hukum yang berlaku di negara kita. Begitu juga semua
pihak harus menghormati proses hukum yang sekarang sedang berjalan yaitu
langkah hukum yang sedang ditempuh oleh Saudara BTP untuk mengajukan
banding,” terangnya.
“Kami sangat prihatin jika ada yang ingin menarik pihak
asing untuk masuk dan intervensi ke dalam wilayah hukum negara kita. Hal
tersebut merupakan bentuk pengingkaran dan pelecehan terhadap kedaulatan hukum
kita. Mari kita jaga kedaulatan hukum kita, demi kehormatan dan marwah bangsa
kita,” tambah Zainut Tauhid menegaskan.
Menurutnya, semua pihak hendaknya dapat menahan diri untuk
tidak semakin memperkeruh suasana. Kepada seluruh elemen masyarakat dimohon
untuk lebih arif dalam menyikapi situasi seperti ini, jangan mudah terprovokasi
dengan hasutan, fitnah dan ajakan jahat oleh siapa pun.
Dan jangan karena alasan ingin memerjuangkan NKRI justru
persaudaraan kita sebagai bangsa terciderai. Jangan pula karena alasan ingin
memerjuangkan kebhinnekaan tapi justru wajah bangsa semakin retak terbelah.
“Saatnya para tokoh bangsa untuk duduk bersama,
menghilangkan sekat perbedaan, mendinginkan suasa dan mencari solusi yang
maslahat dan bermartabat untuk manjaga keutuhan NKRI dan negara
Pancasila,” pungkasnya.