MUI: Moral Hakim Tentukan Vonis Terhadap Ahok

Ngelmu.id – Anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat, Abdul
Chair Ramadhan mengatakan peranan moral hakim sangat menentukan dalam memutus
kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),
secara adil.

“Apa yang dikehendaki oleh moral sudah pasti mengandung
kebaikan. Kebaikan adalah satu haluan dengan keadilan. Konkretisasi hukum dalam
putusan Hakim identik dengan moral dalam mewujudkan keadilan,” ujarnya,
Senin (8/5).
Menurutnya Majelis Hakim harus berani menerobos paradigma
positivistik,(berpandangan aspek moral tidak diperhitungkan dalam hukum, red).
Yakni hukum dengan menggunakan metode penafsiran yang lebih holistik
(menyeluruh) dan filosofis. “Intinya hakim harus membuka dirinya dalam
menghadapi kebuntuan teks-teks hukum,” katanya.
Pada perkara Ahok, jelas Abdul Chair, kebuntuan yang terjadi
adalah sengaja telah disiasati. Diakui memang ada kebuntuan karena
ketidakjelasan teks dalam rumusan pasal. Teks dimaksud antara lain menyangkut
perihal niat pada penjelasan Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965. Perihal niat menurut
Ahli Hukum Pidana yang dihadirkan oleh penasehat hukum Ahok harus dibuktikan.
Disini Hakim harus mengedepankan keadilan hukum yang tidak
lagi semata-mata harus identik dengan teks pasal suatu undang-undang.  Bahkan menurut pendapat banyak ahli ternama
(Hazewinkel Suringa,  Simons, van Hamel,
Zeverbegen, termasuk Vos), mengatakan niat adalah identik dengan kesengajaan.
Walaupun ada yang membedakan antara niat dan kesengajaan,
namun ada kesepakatan jika niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka
niat telah berubah menjadi kesengajaan.
Perlu dipahami bahwa niat dalam KUHP dimasukkan dalam unsur
percobaan sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan
Pasal 54. Jadi bukan pada delik yang sudah selesai in casu perkara Ahol.”Dengan
demikian, perihal niat tidak perlu dibuktikan, cukup kesengajaan saja,”
ujarnya.
Selama ini, menurutnya, yang selalu didalilkan oleh
penasehat hukum Ahok, bahwa pengertian golongan yang dimaksudkan pada Pasal 156
KUHP tidak termasuk golongan penduduk yang berdasarkan agama juga harus ditolak
oleh Majelis Hakim.
Ia menilai pendapat demikian bermuatan paham positivistik.
Pembagian golongan penduduk dimasa kolonial memang mengacu kepada Pasal 163 Jo
Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) yakni Golongan Eropa, Golongan Timur
Asing dan Golongan Bumi Putera dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk
masing-masing golongan. “Penggolongan penduduk tersebut pasca Indonesia
merdeka tidak berlaku lagi,” tegasnya.
Sebab, ketentuan penggolongan penduduk dimasa kolonial
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945. Terlebih lagi saat ini kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Maka menyikapi akan diputuskannya perkara BTP, tentu publik
harus dapat menerima apapun putusan Majelis Hakim, dengan catatan sebagai
sebuah kenyataan (sein). Namun hukum yang tidak adil bukanlah sekedar hukum.
Masyarakat akan menilai apakah keadilan dan hukum itu dapat dipertemukan atau
sebaliknya.