Perlu 7 Obat Penyakit Kronis Umat Islam Pascaproses Pendaftaran Pilkada Jakarta

Foto : pks.or.id

Ngelmu.com – Banyak peristiwa yang terjadi dan bersliweran di depan mata umat, dari awal tahun 2016 hingga terjadinya proses pendaftaran calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta.

Nampak jelas umat Islam dan para tokoh-tokoh da’wahnya seperti terombang-ambing di pinggiran pusaran dan belum mampu menjadi pusat kumparan yang menggerakkan kepemimpinan umat apalagi negara.

Dari berbagai “kehebohan dan keruwetan” itu ada baiknya jika kita mulai menjalani “proses pengobatan” terhadap setidaknya tujuh penyakit kronis yang melanda umat Islam pada umumnya dan muslim Jakarta pada khususnya.

1. Lemahnya kesatuan gerak partai politik (parpol) Islam dalam menentukan pilihan langkah

Foto: Suara.com

Syarat pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta memperlihatkan betul bahwa memiliki partai politik Islam yang kuat dan bersatu merupakan kunci penting menuju ajang kompetisi pemilihan kepala daerah secara nasional.

Faktanya partai Islam terpolarisasi di dua kubu pasangan cagub dan cawagub. Parpol Islam terlihat kesulitan untuk menemukan “jagonya” dalam ajang pilkada Jakarta kali ini.

Beberapa parpol Islam nampak gagap dalam mengajukan calon dan ujungnya menjatuhkan pilihannya pada kelompok yang “lebih jelas” dukungan “logistiknya”.

Selain itu ada juga parpol Islam yang merelakan “jatah” cawagubnya  diambil, berkorban dengan menjelma menjadi “lem perekat” umat. Banyak yang menyidindir satir, tapi banyak pula yang memujinya sebagai sikap kenegarawanan.

Sementara berbagai jamaah dan kelompok pengajian yang memiliki basis massa “enggan” berjuang melalui parpol. Ujungnya mereka cuma bisa “menekan” melalui diskusi, dialog bahkan aksi massa. Namun ujungnya keputusan tetap berada di petinggi partai politik.

Menjadi penting bagi pimpinan para ormas dan tokoh muslim untuk memiliki hubungan yang baik dengan para petinggi partai politik Islam dan diimbangi juga hubungan yang baik di level jamaah akar rumputnya.

Dalam kondisi seperti pilkada Jakarta 2016, menjadi tidak relevan, aksi saling mengkritik destruktif dalam bentuk hujatan dari pimpinan ormas muslim terhadap parpol Islam ataupun sebaliknya.

Seyogyanya yang muncul ke permukaan adalah aksi kontinyu untuk saling membangun kerjasama konstruktif dalam kerja memperbaiki kondisi umat. Termasuk mengkritik dengan cara yang paling baik sehingga tidak menimbulkan gesekan yang menyisakan luka perasaan yang menganga lebar dan dalam di hati jamaah akar rumput.

Menjadi makin tidak relevan juga ajakan umat muslim untuk tidak ikut mencoblos alias golput. Apalagi pemikiran yang menyatakan umat muslim tak perlu mengikuti demokrasi tapi langsung saja mendirikan khilafah.

2. Sulit Mencari Titik Temu Berbagai Kelompok


Terlepas dari hasil pasangan cagub-cawagub yang diperoleh, dari prosesnya nampak sekali berbagai unsur pemimpin umat telah coba diajak bergabung, namun belum berujung pada pilihan yang didasari kesatuan langkah semua parpol dan jamaah Islam.

Dari berbagai latar belakang itu, selayaknya umat makin bisa melihat jelas seperti apa model para pemimpin mereka. Betulkah mereka semata-mata mementingkan umat muslim atau hanya sekadar menjadikan momen ini posisi tawar untuk mendapatkan “jatah logistik” dan iming-iming sesuatu jika kandidatnya menang.

Momen pendaftaran kandidat di pilkada Jakarta telah “memaksa” semua pimpinan umat yang merasa ingin berbuat untuk turun gunung mencari solusi. Kondisi ini membuat momen pilkada menjadi salah satu ajang titik temu berbagai aliran pemikiran dan gaya kerja yang selama ini menjadi mozaik kekaryaan umat muslim.

Ada kandidat, sebut saja Anies Baswedan, yang telah ditabayyun dan ternyata bukan penganut Syiah dan kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL), tapi kandidat ini pastinya bisa berkomunikasi dengan penganut syiah dan kelompok JIL.

Kondisi ini menjadi unik dan menarik karena sang kandidat bisa menjadi “interface” komunikasi antara kelompok-kelompok Islam yang selama ini sulit bertemu dan bekerjasama. Kerja-kerja dalam pilkada Jakarta harusnya makin bisa membuat satu sama lain saling mengenal, memahami dan membina komunikasi yang baik sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman yang kerap terjadi, khsususnya di level jamaah akar rumput.

Momen pilkada seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai awal membangun kesadaran untuk bekerjasama membangun negeri dan saling menghormati pilihan-pilihan kontribusi dalam bingkai fastabiqul khairat.

3. Sering Gagal Membaca Jernih Distorsi Informasi


Proses pendaftaran kandidat di Pilkada DKI Jakarta juga menunjukkan betapa distorsi informasi membanjiri ruang-ruang media sosial di kantong-kantong terdalam diskusi strategis umat Islam.

Kelatahan jempol untuk share dan copy paste berbagai pesan yang datang tanpa diimbangi tabayyun menjadi bahan bakar membesarnya nyala api distorsi yang membakar segala informasi yang lurus. Ujungnya umat dibuat ragu, bingung, bahkan bisa berbalik mendukung kanddat yang tidak memikirkan kepentingan muslim.

Kesabaran menahan syahwat jempol dalam dunia media sosial di kantong-kantong diskusi umat Islam sepertinya perlu diimbangi dengan kemampuan literasi yang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Kemampuan literasi umat perlu ditingkatkan karena pola distorsi dan pengalihan isu memiliki banyak cara dan variasi serta terus berkembang dalam wajah dan format baru. Hal ini bsia terjadi karena proyek distorsi dan pengalihan isu kini sudah menjelma menjadi sebuah industri yang main mapan seiring kemajuan teknologi dan aplikasi komunikasi. 

4. Belum Merilis Hasil Survei Mandiri Yang Kredibel Sebagai Pembanding


Mengkritik keputusan yang diambil tidaklah banyak berguna dalam kondisi seperti ini. Ada serangkaian “sindiran” yang mengatakan bahwa masuknya nama Anies Baswedan ke dalam bursa adalah peran dari dua lembaga survei, yakni Poltracking-nya Hanta Yudha dan survei salah satu parpol yang digawangi Eep Saefullah Fatah.

Jika tidak ingin masuk dalam “jebakan” survei pihak lain yang punya kepentingan, mengapa umat muslim tidak bahu membahu mengadakan survei sendiri yang juga kredibel dan independen sebagai pembanding.

Sudah saatnya muslim sebagai warga mayoritas memiliki lembaga survei mandiri yang didedikasikan untuk membela kepentingan umat dalam berbagai isu, tidak hanya untuk isu politik. 

5. Belum Kuat Membangun Basis Jaringan Pengusaha


Berdasarkan bocoran dari seorang menteri kepada wartawan senior tvOne Hannibal Wijayanta yang ditulisnya di laman facebooknya, konon telah terjadi transaksi trilyunan rupiah untuk memenangkan salah satu pasangan kandidat dalam pilkada Jakarta. Hal ini menjadi isyarat benderang bahwa jaringan bohir serta pemodal kelas kakap mulai menurunkan bantuan amunisisnya.

Kondisi transsaksional di dunia politik dan pengusaha tak bisa dilihat secara kasat mata namun juga sulit untuk disangkal. Tapi umat hanya perlu berpikir logis bahwa bagi pemain kelas kakap apa artinya keluar uang Rp10 triliun tapi nantinya bisa ikut “mengendalikan” Jakarta yang memiliki anggaran belanja ratusan triliun rupiah tiap tahunnya.

Konon kabarnya, sudah ada skenario untuk menggunakan strategi “logistik rayuan” senilai Rp2juta per kepala yang diincar (biasanya mereka yang tingal di kantong-kantong penduduk Jakarta kelas bawah) untuk memilih kandidat tertentu.

Kondisi ini harusnya makin mencambuk para pemimpin umat untuk bisa membentuk kader-kadernya yang mumpuni di bidang usaha dan bisnis. Atau setidaknya bisa menjalin komunikasi keumatan dengan pengusaha-pengusaha kelas kakap di negeri ini. Meski jalan ini sangat rawan membuat sang tokoh umat tersandung dengan gemerlap dunia.

Namun bukan berarti jalan ini sebaiknya ditinggalkan. Justru saat ini dibutuhkan kader-kader umat yang bisa berkomunikasi baik dengan pengusaha besar tapi tidak terlena dengan godaan harta, sebuah tantangan!

6. Belum Banyak Muncul Kader Muslim Yang Mumpuni Secara Profesi Sekaligus Dibangun Basis Pendukungnya


Jaringan Profesi juga menjadi penting untuk disemarakkan oleh kader-kader umat Islam yang memiliki prestasi dan kehalian yang kinclong namun tidak hanya egois mementingkan dirinya sendiri.

Jaringan lintas profesi bisa mengawal kepentingan umat untuk tetap berada di depan dan perbaikan negeri menjadi prioritas bukan justru membiarkan segala kekayaan Indonesia dirampas.

Kerja di bidang profesional memang membutuhkan ketekunan dan kesabaran yang luar biasa.

Kondisi yang terjadi saat ini adalah para profesional yang jujur dan berdedikasi sangat takut bersuara apalagi berpolitik membela kepentingan umat, sementara yang duduk sebagai pejabat pemerintahan dan wakil rakyat justru tidak terlalu paham dan menguasai bidang yang menjadi amanah untuk diawasi perjalanannya.

Saat ini menjadi penting memiliki kader umat yang mumpuni di bidangnya namun mulai sejak dini “digarap” juga perannya di tengah masyarakat. Jadi yang muncul nanti adalah sosok muslim tangguh yang bisa memberikan solusi bagi permasalahan rakyat secara nyata di lapangan. Bukan semata tokoh yang muncul dengan pola pencitraan kosong yang dipaksakan, “Branding” yang menipu dan miskin realisasi.

7. Membangun Komunikasi Yang “Seharusnya” Pada Non Muslim


Ajang pilkada Jakarta juga selayaknya bisa menjadi momen para tokoh umat dan jamaah akar rumput untuk menunjukkan sikap yang seharusnya pada non muslim.

Umat muslim harus membawa ajang kompetisi pemilihan kepala daerah ini sebagai wahana adu program kerja dan gaya memimpin, bukan semata hanya karena perbedaan kepercayaan. Membawa perdebatan ke arah beda agama tidak akan memberikan dampak kontruktif ke depannya, karena banyak parameter lain yang harus dimiliki pemimpin Jakarta, bukan semata agama. 

Momen ini juga harus dimanfaatkan oleh umat muslim untuk menunjukkan bahwa mereka tidak membenci non muslim.  Umat muslim hanya ingin memilih non muslim mana yang bisa diajak kerjasama, berjalan beriringan saling bantu membangun negeri tercinta dalam bingkai kontribusi yang saling menghormati satu sama lain.