Begini Cara Mengajukan Tax Amnesty

Ngelmu.com, Depok – Pada seminar Optimalisasi Tax Amnesty oleh UMKM yang
diselenggarakan oleh gulalives.co dan ngelmu.com dengan pembicara Tugiman
Binsarjono dijelaskan Tax amnesty pajak tidak ditentukan berapa lamanya. Namun pemerintah berharap dengan adanya tax amnesti maka penerimaan pajak akan lebih baik, dan tidak perlu lagi ada isu pengurangan penerimaan pajak.

Tugiman Binsarjono dalam Seminar Training Tax Amnesty

Bagi para pengusaha peserta tax amnesty yang ingin mengajukan pengampunan pajak, beberapa hal ini harus diperhatikan tata cara dan data yang wajib Anda persiapkan.

1. WP datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:

– bukti pembayaran Uang Tebusan;

– bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi WP yang memiliki Tunggakan Pajak;

– daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;

– daftar Utang serta dokumen pendukung;

– bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;

– fotokopi SPT PPh Terakhir; dan

– surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak

– surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal WP akan melaksanakan repatriasi;

– melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal WP akan melaksanakan deklarasi;

– surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi WP yang bergerak di bidang UMKM

2. WP melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan

3. WP menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan. Lalu WP akan mendapat tanda terima surat Pernyataan.

4. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada WP.

5. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap telah diterima.

6. WP dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak UU TA ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan

Meskipun tax amnesti mengincar seluruh wajib pajak tetapi ada beberapa orang yang tidak diperkenankan dalam mengikuti amnesti yaitu, WP yang sedang dalam penyidikan dan berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan WP Badan.

Lalu WP yang sedang dalam proses peradilan, dan WP yang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di Bidang Perpajakan. Maka ketika WP tersebut dilarang untuk mengikuti tax amnesti.