Pakar Hukum: Hanya Pengkhianat yang Minta Bantuan Asing Soal Kasus Ahok

Ngelmu.id – Rakyat Indonesia diharapkan tidak ada yang meminta bantuan
asing untuk urusan dalam negeri, terutama terkait kasus penistaan agama yang
membelit Basuki Tjahaja Purnama.

“Jika masih ada wni yg minta2 bantuan asing u urusan
dalam negeri jelas mental inlander,” tegas pakar hukum Prof. Romli
Atmasasmita‏, seperti dikutip dari akun Twitter-nya @rajasundawiwaha pada Jumat
(12/5/2017).
Dia menjelaskan sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955 lalu,
Indonesia dikenal sebagai negara anti kolonialisme, lewat tokohnya Bung Karno.
Karena itu adalah sebuah tragedi, tragis kalau sampai anak cucunya ada yang
kolaborasi dengan mantan penjajah. “Pasti Bung Karno menangis di dalam
kuburnya,” ucapnya.
Guru besar Universitas Padjadjaran ini menegaskan Indonesia
merupakan negara hukum. Karena itu tak boleh ada yang bisa mengintervensi
penegakan hukum di negeri ini. “Sy minta abaikan niat parlemen belanda
intervensi ks ahok. kemlu hrs bersikap jika sdh konkrit,” tandasnya.
Prof Romli juga meminta pasal penodaan Agama harus tetap
diberlakukan. Karena selain untuk memelihara kerukunan umat beragama, juga
cocok dengan karakter bangsa Indonesia.
Demikian disampaikan pakar hukum Prof. Romli Atmasasmita‏
terkait desakan penghapusan pasal tersebut sejak kasus Basuki T. Purnama
bergulir dan semakin kencang setelah Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu divonis
dua tahun penjara.
Menurutnya, jika pasal Penodaan Agama dihapus dipastikan
bangsa ini justru akan terpecah belah. Karena masing-masing umat beragama boleh
saling menista. “Psl penodaan agama ada sj sdh dilanggar,” katanya,
seperti dikutip dari akun Twitter-nya @rajasundawiwaha pagi ini.
Lebih jauh, guru besar Universitas Padjadjaran ini menilai,
Indonesia perlu pemimpin jujur, cerdik pandai tapi santun dan tidak anti
agama.”Kasus bosnia dn herzegovina hrs jadi contoh buruk perang agama yg
hancurkan nasionalisme yugoslavia,” pungkasnya.