Para Tokoh Mulai Kritisi Pernyataan Presiden yang Pisahkan Politik dan Agama

Ngelmu.id – Imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua pihak
memisahkan persoalan politik dan agama untuk menghindari gesekan antarumat
dinilai rancu. Para tokoh dengan berbagai latar belakang pun mulai angkat suara
mengkritisi pernyataan tersebut.

Pakar hukum sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril
Ihza Mahendra merespons imbauan presiden terkait pemisahan politik dan agama.
Menurutnya masalah hubungan agama dan negara bukan persoalan sederhana. Ia pun
menilai pernyataan Presiden Jokowi tak memiliki pijakan.
“Persoalan hubungan agama dan negara itu bukan
persoalan sederhana yang bisa diungkapkan dalam satu dua kalimat seperti dalam
pidato Presiden, karena hal itu dengan mudah dapat menimbulkan
kesalah-pahaman,” katanya Rabu kemarin.
Yusril memaparkan beberapa sejarah pemikiran politik tanah
air dan keterkaiatan hubungan agama dan negara yang terkandung dalam
debat-debat bersejarah.
Menurut Yusril, debat hubungan agama dengan negara yang
menjadi topik hangat dalam sidang BPUPKI ketika the founding fathers merumuskan
falsafah bernegara, dan berujung dengan kompromi, baik melalui Piagam Jakarta
22 Juni maupun kompromi tanggal 18 Agustus 1945.
“Kompromi ini melahirkan kesepakatan Pancasila sebagai
landasan falsafah bernegara yang merupakan salah satu contoh kuatnya
keterkaitan hubungan agama dan negara,”katanya lagi.
Debat kembali terulang dalam sidang Konstituante yang
berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang merupakan upaya mencari jalan
tengah supaya dapat diterima oleh semua golongan. Dekrit Kembali ke UUD 45
akhirnya diterima secara aklamasi oleh DPR hasil Pemilu 1955, termasuk oleh
Fraksi Partai Masyumi yang menerimanya sebagai “sebuah kenyataan”
meski di Konstituante partai itu memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.
Dengan diterimanya Pancasila sebagai landasan falsafah
bernegara, maka Negara Indonesia adalah jalan tengah antara Negara Islam dan
Negara Sekular.  Yusril mengutip
perkataan Prof Soepomo dalam sidang BPUPKI yakni “negara yang memisahkan
urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan.” Negara berasaskan falsafah
Pancasila, menurut Yusril adalah kompromi yang dapat menyatukan antara
pendukung Islam dan pendukung Sekularisme.
“Jalan tengah yang bersifat kompromistis ini tidak
perlu diutak-atik lagi dengan ajakan “pemisahan politik dengan agama”
oleh Presiden Jokowi,” jelas Yusril.
 Dia beranggapan,
ajakan Presiden diungkapkan tanpa pemahaman mendalam tentang latar belakang
historis dan implikasi politik yang berpotensi menimbulkan debat filosof
tentang landasan negara Indonesia.
Sementara, pengamat politik Universitas Padjajaran Idil
Akbar mempertanyakan, maksud pernyataan Jokowi tersebut. “Sebetulnya
ditujukan untuk umat agama mana? Jika untuk semua agama lantas apakah Presiden
sudah mengkonfirmasi bagaimana setiap agama meletakkan pondasi pengaturannya
dalam kehidupan bernegara?” ujarnya.
Sebab kata dia, khawatirnya pernyataan Presiden Jokowi
tersebut menjadi bias terhadap agama tertentu. Dia juga berpendapat, pernyataan
Presiden Jokowi itu masih luas dan tidak clear menyangkut persoalan apa.
Dia sepakat jika terkait dengan jangan mengaitkan agama
dengan perilaku korupsi misalnya. Namun, jika kaitannya dengan relevansi
kehidupan politik dan bernegara, Idil percaya bahwa tidak ada satu agamapun
yang tidak mengatur soal tersebut.
“Karena itu, Presiden menurut saya tidak perlu membuat
pernyataan-pernyataan yang rancu seperti ini, yang pada akhirnya menjadi
pernyataan yang provokatif dan memicu komentar negatif terhadap diri Presiden
sendiri,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar
Nashir mengatakan, urusan politik dan agama dalam konteks pembangunan kehidupan
berbangsa di Indonesia tidak dapat dipisahkan. “Jadi politik dan agama itu
dalam konteks Indonesia memang tidak bisa dipisahkan,” kata Haedar usai
meresmikan Gedung Baru SMK Muhammadiyah 1 Imogiri Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (29/3) kemarin.
Pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menanggapi
pandangan Presiden RI Joko Widodo yang dalam pidatonya beberapa waktu lalu
menyatakan perlunya pemisahan antara urusan politik dan agama di Tanah Air.
Menurut Haedar, politik dan agama tidak bisa dipisahkan sejak lama, karena
telah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni dengan
adanya pernyataan “Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”.
Selain itu, lanjut Haedar pada sila pertama Pancasila yang
tertulis dengan tegas Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian juga dengan pasal 29
UUD’45 yang membahas masalah keagamaan.
“Tingal bagaimana sekarang ke depannya itu, dalam
dimensi struktural misalnya mana yang negara itu akan mengatur urusan agama dan
dimensi mana yang tidak,” katanya.
Haedar juga mengatakan, dalam konteks berpolitik juga perlu
dilihat pada dimensi mana urusan agama perlu masuk dalam arena politik dan
sebaliknya mana yang tidak. “Itu kan soal pembagian saja. Moralitas agama
itu harus menjiwai seluruh kehidupan bangsa kita, karena tidak ada bangsa yang
bebas dari kulturnya, kultur Indonesia itu sejak dulu kultur agama, religius
apa pun agamanya,” katanya.
Karena itu, Haedar menyarankan agar presiden bisa berdialog
bersama tokoh agama dan tokoh bangsa untuk menemukan formulasi yang tepat dan
memposisikan agama dalam kebangsaan, agar tidak menjadi kontroversi.”Kita juga ingin bahwa pandangan tentang posisi dan
fungsi agama itu dilihat dengan cakrawala yang luas, tapi juga
kekuatan-kekuaran agama perlu lebih moderat,” katanya.
Senada dengan Ketum PP Muhammadiyah, Ketua Umum Pimpinan
Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak‎ tidak sepakat dengan
imbauan Presiden Jokowi ‎agar semua pihak memisahkan persoalan politik dan
agama untuk menghindari gesekan antarumat.‎
Sebab, kata Dahnil, Pancasila saja dijiwai oleh Ketuhanan
yang Maha Esa. Kemudian, pendahuluan UUD 1945 saja, dimulai dengan kalimat
Rahmat Tuhan yang Maha Esa.
Menurut dia, ‎gesekan antarumat muncul karena orang-orang
yang sama sekali tidak pernah bicara agama dan merawat nilai-nilai agama,
tiba-tiba ketika kontestasi politik datang rajin menggunakan agama. Bahkan,
lanjut dia, berani bicara yang tidak pantas tentang agama orang lain, sehingga
muncul gesekan.
Bahkan, sambung dia, Soekarno atau Bung Karno berusaha
menyatukan nilai-nilai ideologi agama dalam kegiatan dan ideologi politik yang
beliau inisiasi, Nasakom atau Nasionalisme, Agama dan Komunisme). “Bagi
saya pandangan Pak Presiden tersebut alpha sejarah dan tercerabut dari
nilai-nilai keindonesiaan, Pancasila dan UUD 1945,” tutupnya. (DP)