Parlemen Belanda Minta Ahok Bebas, DPR: Asing Jangan Rusak Tatanan Hukum Indonesia

Ngelmu.id – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta semua
pihak terutama upaya segelintir orang yang mencoba menginternasionalisasi vonis
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk berpikir ulang, menjunjung tinggi dan
menghormati proses hukum yang ada.

“Indonesia memiliki kedaulatan hukum dan bersifat
independen, sehingga keputusannya tidak bisa diintervensi. Kalau memang ada
keberatan atau ketidakpusan atas sebuah keputusan, maka dibuka ruang dan
mekanisme untuk menempuh jalur hukum berikutnya. Dan itu diatur di dalam
UU,” kata Kharis Almasyhari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/5).
Legislator asal Solo Ini menambahkan, mejelis hakim telah
memutuskan berdasarkan asas praduga tak bersalah dan mepertimbangan serta
memperhatikan semua pihak. Persidangan yang dilakukan secara maraton sebanyak
21 kali dengan menghadirkan puluhan saksi dan ahli, baik dari pihak jaksa maupun
terdakwa membuktikan profesionalisme dan kesungguhan penegakan hukum yang
berkeadilan dan imparsial.
“Sudah sepantasnya lembaga internasional maupun
pemerintah dan parlemen negara lain menghormati keputusan hakim yang ada di
Indonesia. Proses hukum sudah berjalan dengan semestinya dan mekanisme
persidangan dilakukan secara transparan dan berasaskan keadilan,” ujar
Kharis Almasyhari sebelum berangkat ke Suriname dalam rangka Kunjungan Kerja
Komisi I DPR.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus vonis
dua tahun penjara terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
karena terbukti bersalah dalam kasus penodaan agama.
Kasus ini memang banyak mendapatkan sorotan internasional,
karena dalam perjalanannya terjadi beragam peristiwa. Namun perlu dicatat,
bahwa keputusan telah dibuat. Karenanya semua harus menghormati karena proses
keputusannya telah menempuh jalur hukum yang tersedia.
“Asing jangan merusak tatanan hukum Indonesia,
hormatilah, hargailah kami sebagai negara sahabat, lembaga internasional
seperti Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Asia Tenggara PBB (OHCHR),
Amnesti Internasional, Uni Europa, parlemen Belanda dan lainnya sudah
sepantasnya menghargai keputusan hakim terkait penistaan agama. Karena itu
bagian dari UU yang berlaku di Indonesia,” katanya.
“Itu harus dihormati, jangan kemudian mendesak
penghapusan pasal itu. Itu namanya campur tangan merusak tatanan hukum sebuah
negara yang tidak boleh dilakukan,” ucap Kharis Almasyhari menambahkan.
Sebagaimana diberitakan oleh media-media internasional,
sejumlah organisasi internasional seperti Dewan HAM PBB untuk Kawasan Asia,
Amnesty International dan lainnya menyampaikan pandangan atas vonis dua tahun
penjara terhadap Ahok yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa
lalu (9/5).