Pemerintah Revisi PP Telekomunikasi, Dominasi Telkomsel Terancam?

Ngelmu.com, Depok – Beberapa waktu ini cukup ramai
dibicarakan mengenai perseteruan Indosat dengan Telkomsel yang hingga kini
masih berlanjut. Ternyata, rencana pemerintah melakukan revisi PP nomor 52
tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan nomor 53 tahun 2000
Tentang Penggunaan Spektrum dan Frekuensi Orbit Satelit adalah penyebabnya. Yang menjadikan wacana revisi PP 52 dan 53 ini ramai adalah adanya rencana network sharing yang cukup kontroversial karena
salah satu pihak operator merasa dirugikan. Dari 3 pihak yang terlibat, yaitu XL, Indosat dan Telkomsel, ada pihak yang menuding bahwa Telkomsel habis-habisan melobi
agar kebijakan ini tidak diterapkan. Ngelmu.com kali ini akan membeberkan
fakta-fakta mengenai revisi kedua PP tersebut.

Mengapa harus dilakukan revisi?

Bisnis telekomunikasi adalah bidang bisnis dengan nilai
perputaran uang yang besar. Bagi operator telekomunikasi, sangat penting untuk melakukan
perluasan jaringan. Namun, kondisi geografis Indonesia yang terpisah pulau-pulau
dan wilayahnya yang begitu luas seringkali menyulitkan operator untuk memperluas
jaringannya terutama dari segi biaya.
Karena itulah dalam revisi PP 52 ini dicantumkan kebijakan
network sharing.
Tujuan dari diadakannya revisi ini adalah untuk mendorong
pembagian peran antar operator telekomunikasi yang adil dan merata. Bukan rahasia lagi, Telkomsel mengklaim sebagai operator
telekomunikasi yang paling banyak digunakan di Indonesia, dengan jaringan
terluas. Namun, masyarakat juga tentunya tahu bahwa Telkomsel juga
merupakan operator dengan tarif telekomunikasi yang paling mahal dibandingkan 2
operator lain yang dilibatkan pemerintah dalam rencana revisi kedua PP ini.

Peningkatan Kualitas Layanan dan Tarif yang Bersaing

Dengan adanya network sharing, itu berarti operator
telekomunikasi harus berbagi dalam hal penggunaan infrastuktur aktif
telekomunikasi dengan operator telekomunikasi lain. Misalnya, seperti yang
dilakukan Indosat Ooredoo dan XL Axiata dengan menggunakan BTS bersama namun
spektrum masing-masing, teknik sharing ini disebut dengan MORAN (Multi Operator
Radio Access Network
). Dengan begitu, setiap operator telekomunikasi dapat memiliki
cakupan operasi yang sama-sama luas sehingga terjadi persaingan harga yang
kompetitif dan menghapuskan monopoli. Jika tidak ada monopoli, maka biaya
telekomunikasi di Indonesia bisa semakin murah dan setiap operator akan terpacu
untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.
Sementara itu, pengamat telekomunikasi Garuda Sugardo merasa
kebijakan network sharing ini, yang sebelumnya tidak diwajibkan dan bersifat
kebijakan bisnis antar perusahaan saja jika diwajibkan hanya akan menguntungkan
operator telekomunikasi yang malas membangun infrastruktur telekomunikasi dalam
negeri. “Indosat sejatinya telah memiliki segala macam lisensi yang sama
dengan Telkom sehingga layak disebut Full Network Service Provider, dengan
segala hak dan kewajibannya,” ujar Garuda.
Perkataannya menegaskan berarti Indosat pun seharusnya wajib
melakukan pembangunan infrastruktur.

Hubungan Indosat dan Telkomsel memanas

Network sharing yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia
adalah berbagi jaringan, “seharusnya benar-benar berbagi dan bukan satu
operator berbagi dan yang lain hanya meminta bagian saja,” Ujar Garuda. Hal berbeda disampaikan oleh CEO Indosat Ooredoo, Alexander
Rusli yang mengatakan bahwa PT. Telkom sering mempersulit pihaknya untuk
memperluas jaringan, salah satunya adalah saat Indosat ingin melakukan sewa 120
situs BTS 4G Maluku, Alexander mengklaim bahwa Telkom tidak memberi sewa kepada
Indosat dengan alasan fasilitas tersebut belum siap, namun diketahui ternyata
Telkomsel diberikan izin untuk menggunakannya. Alexander menambahkan, hal ini tidak hanya terjadi pada
Indosat tetapi juga pada operator lain seperti Hutchison Three (Tri). Ia
mengatakan itulah sebab utama mengapa operator telekomunikasi selain Telkomsel
sulit berkembang di luar Pulau Jawa, sementara Telkomsel bisa berkembang karena
mendapat kemudahan akses terhadap fasilitas milik Telkom.
CEO Indosat, Alexander Rusli | youtube.com/watch?v=RP6BRuJEJAE

Tanggapan Telkomsel

PT. Telekomunikasi Indonesia tidak diam dan menanggapi
tudingan tersebut. Dilansir dari Kompas.com, Vice President PT. Telekomunikasi
Indonesia (Telkom Indonesia), Arief Prabowo menjelaskan bahwa jaringan
telekomunikasi khususnya telekomunikasi broadband di wilayah Indonesia timur
masih sangat minim dan hanya tersedia di beberapa kota saja. Selain itu, Arief juga menekankan kepada operator
telekomunikasi di Indonesia untuk bersama menunaikan kewajiban untuk membangun
infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.
“Tapi point yg terpenting, kita seluruh operator
sama-sama membangun jaringan broadband sampai ke pelosok termasuk Indonesia Timur.
Itu menjadi tanggung jawab seluruh operator. Jangan hanya membangun di
kota-kota besar saja,” ujar Arief. Arief juga menegaskan bahwa Telkom
tidak berusaha menjegal kebijakan tersebut, namun meminta kebijakan network
sharing ini dilakukan jika operator sudah sama-sama memiliki jaringan yang
luas. “Bukan menjegal, harus equal treatment dalam kondisi
yang sama. Artinya jika sudah sama-sama memiliki jaringan yang sama-sama luas,
barangkali akan lebih fair,” kata Arief.

Selain network sharing, ada lagi?

Dalam pasal 25 revisi PP nomor 53 tahun 2000 disebutkan
bahwa spektrum yang dikuasai oleh operator dapat dipindah tangankan. Dilansir
dari Selular.id, Menurut pengamat kebijakan publik, Riant Nugroho, spektrum
atau frekuensi adalah sumberdaya yang terbatas dan harusnya dimiliki oleh
negara tidak boleh diperdagangkan. 
”Sebaiknya draft itu ditarik kembali, setelah itu
Kemenkominfo mengajak para pelaku bisnis telekomunikasi untuk duduk bersama
membahas revisi kedua PP yang kontroversial tersebut. Setelah itu  lakukan simulasi kebijakan, agar dampak
negatif dari public policy yang akan dikeluarkan dapat diketahui sehingga tak
menjadi permasalahan baru dikemudian hari,” ujarnya. Jika terlalu banyak spektrum atau frekuensi dikuasai asing, maka telekomunikasi
Indonesia terancam dikuasai oleh pihak asing pula. Bagaimana tanggapan anda?
Dikutip dari berbagai sumber.