Pendapat KH Hasyim Muzadi Tentang Penistaan Agama

Ngelmu.id –  Almarhum KH Hasyim Muzadi menyisakan banyak cerita semasa
hidupnya, salah satunya pendapat beliau tentang penistaan Agama oleh Basuki
Tjahaja Purnama.  Sehubungan dengan
adanya penistaan al-Qur-ân tersebut yang diproses menurut hukum negara (UU
Nomor 1 Tahun 1965)” KH A Hasyim Muzadi  melalui siaran persnya, berikut isinya.

Kekuatan (energi) Al-Quran dan Politisasi
1. Di kalangan umat Islam seluruh dunia ada tiga hal yang
tidak boleh disinggung atau direndahkan yakni: Allah SWT, Rasulullah SAW, dan
Kitab suci Al-Quran.
Apabila salah satu, apalagi ketiganya disinggung dan
direndahkan, pasti mendapat reaksi spontan dari umat Islam tanpa disuruh
siapapun. Reaksi tersebut akan segera meluas tanpa bisa dibatasi oleh
sekat-sekat organisasi, partai, dan birokrasi. Kekuatan energi tersebut akan
bergerak dengan sendirinya tanpa dibatasi ruang dan waktu.
2. Fenomena demo 4 November 2016 tentu secara lahiriah
dipimpin oleh beberapa tokoh yang merasa terpanggil untuk membela kesucian
kitab-Nya.  Namun jumlah yang hadir
membuktikan adanya kekuatan (energi spritual) yang dahsyat dari pengaruh
Al-Quran tersebut.
Hal ini dapat dibuktikan para pemimpin yang melakukan demo
atau mengumpulkan masa tanpa dorongan spiritualisme tersebut tidak mungkin
dapat menggerakan umat yang berjumlah jutaan. Mereka berjalan dengan damai,
tertib, dan siap untuk berkorban.
Sehingga sesungguhnya tidak perlu dicari dalangnya,
provokator, atau siapa yang membayar. Karena provokator dan bayaran setingkat
apapun tidak akan mampu menggalang kekuatan tersebut. Yang ada mereka adalah
menempel gelombang besar untuk kepentingannya bukan kemampuan menciptakan
gelombang itu sendiri.
3. Kedahsyatan energi Al-Quran tersebut hanya bisa
dimengerti, dirasakan, dan diperjuangkan oleh orang yang memang mengimani
Al-Quran.  Tentu sangat sulit untuk
diterangkan kepada mereka yang tidak percaya kepada Al-Quran, berpikiran
atheis, sekuler, dan liberal. Karena mereka jangan lagi memahami energi
Al-Quran, menerima Al-Quran pun belum tentu bisa.
Sehingga perdebatan antara keimanan kepada Al-Quran dan
ketidakpercayaan kepada Al-Quran hanya akan melahirkan advokasi bertele-tele
dan berbagai macam rekayasa.
4. Al-Quran sebagai kitab suci sekaligus kitab pembeda
(Al-Furqon) yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka tidak heran
kalau kemudian kelihatan di kalangan umat Islam sendiri mana yang bertindak
sebagai pejuang, sebagai pengikut perjuangan yang ikhlas tanpa pamrih, yang
mengambil posisi memanfaatkan keadaan (kepentingan duniawi sesaat) dan mana
yang memang menyelewengkan Al-Quran.
Sedangkan di kalangan non-Muslim sendiri hanya sangat
sedikit yang membuat konflik lintas agama dengan kaum Muslimin. Mereka adalah
pihak yang sudah basah politisasi dan kapitalisasi ekonomi  serta hegemoni kekuasaan. Sedangkan mayoritas
mutlak non-Muslim tetap bersatu bersama kaum Muslimin dalam penegakan NKRI.
5. Di era demokratisasi politik Indonesia gerakan pembelaan
Al-Quran tidak akan lolos dari upaya pihak-pihak tertentu dalam melakukan
politisasi yang tujuannya membelokkan dan mengaburkan tujuan suci tersebut.
Politisasi sebenarnya tidak hanya terjadi pada tanggal 4
November malam hari, tetapi sesungguhnya telah dimulai semenjak rakyat
merasakan penggunaan kekuasaan untuk mendukung atau tidak mendukung salah satu
pihak yang memiliki kepentingan.
Seorang Gubernur petahana yang akan mencalonkan kembali
sebagai gubernur diharuskan oleh undang-undang untuk menjalani cuti. Artinya
tidak boleh ada penggunaan kekuasaan di dalam proses demokratisasi pemilihan.
Apabila terjadi termasuk abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).
6. Perdebatan tentang siapa dalang, provokator, penunggangan
politik, sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi sebagai isu, demi kesatuan dan
persatuan NKRI.  Lebih bermanfaat kalau
kita fokus kepada kewajiban negara dalam melindungi hak yang adil dari kaum
Muslimin Indonesia. Sehubungan dengan adanya penistaan Al-Quran tersebut yang
diproses menurut hukum negara (UU No 1 Tahun 1965).
Hal semacam ini sebenarnya pernah terjadi di Indonesia pada
kasus Arswendo, Lia Eden, dan Musadek. Namun bedanya mereka tidak sebesar Ahok.
7. Khusus untuk kaum Muslimin Indonesia agar terus
memperbaiki kualitas perjuangannya.  Hendaknya
janganlah masalah kemurnian perjuangan pembelaan Al-Quran ini dicampur aduk
dengan isu khilafah, pendirian negara Islam, memberi peluang terhadap ISIS,
peluang terhadap teroris, dan perlawanan terhadap pesatuan dan kesatuan bangsa.
Karena apabila hal-hal tersebut dilakukan oleh kaum Muslimin
akan menjadi alat pukul balik terhadap kaum Muslimin itu sendiri, dan dapat
mengakibatkan umat Islam bercerai-berai.
8. Seluruh kaum Muslimin apapun ormasnya jangan beranggapan
bahwa sekat-sekat ormas itu dapat menghadang energi Al-Quran. Karena kalau
dipaksakan, justru berakibat tidak ditaatinya pemimpin oleh umatnya sendiri
yang memang ghirah Al-Qurannya tinggi.
9. Saat ini upaya untuk menciptakan opini bahwa Ahok tidak
menistakan agama tampak akan berlanjut. Kita masih menunggu hasil finalnya.  Hasil Finalnya tersebut bergantung siapa yang
dimintai pendapat dan fatwanya oleh pihak kepolisian. Semoga akan selaras
dengan keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia).
Pesantren Al-Hikam, Sekolah Tinggi Kulliyatul Quran Depok, 9
November 2016
KH A Hasyim Muzadi
Semoga beliau khusnul khotimah !