Penegakan Hukum di Indonesia Dapat Rapor C

Ngelmu.id – UU tentang penegakan hukum sudah begitu banyak, akan tetapi
dalam tataran praktik masih belum memuaskan. Masyarakat bahkan seperti
kehilangan harapan akan tegaknya hukum di negeri ini.

‎Demikian kata politisi PKS Muhammad Nasir Djamil dalam
diskusi publik bertajuk “Kronika & Dinamika Penegakan Hukum” yang
diselenggarakan BEM Fakultas Hukum Unsyiah di Aula Fakultas Hukum Unsyiah,
Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), Senin (8/5) kemarin.
“Penegakkan hukum kita masih begitu memprihatinkan,
meskipun kita negara hukum,” ujar anggota Komisi III DPR ini.
Ia kemudian mencontohkan sejumlah masalah di lembaga
pemasyarakatan (Lapas) yang didominasi terpidana kasus narkoba.
Menurutnya, penegakan hukum dalam kasus ini masih terbilang
tebang pilih. Pasalnya, mereka yang ditahan mayoritas adalah yang tidak
memiliki uang. 
Sementara orang kaya dan memiliki kedudukan jabatan penting
tidak ditahan dan hanya menjalani rehabilitasi‎.‎”Meskipun ini dilakukan
oleh segelintir oknum penegak hukum, tapi itulah realita penegakan hukum
kita,” ungkap Nasir.
Namun demikian, ia tidak menampik jika saat ini telah
terdapat kemajuan dalam proses reformasi dalam organisasi penegak hukum.
“Polisi
sudah semakin baik, misalnya penataan soal PNBP (Penerimaan Negara Bukan
Pajak), jadi uangnya sudah terarah. Intinya, rapor penegakan hukum kalau kita
beri nilai masih C, cukup, belum lebih,” tutupnya.