Pengamat Telekomunikasi: Revisi PP 53 dan 52 Mengenai Telekomunikasi Haruslah Open Public

Ngelmu.com, JAKARTA – Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diminta membuka draft mengenai revisi
Peraturan Pemerintah (PP) No 52 tahun 2000 yang mengatur tentang
penyelenggaraan telekomunikasi dan PP 53 tahun 2000 tentang frekuensi dan orbit
satelit, kepada publik guna memenuhi asas transparansi.
 
“Seharusnya semua kebijakan
publik (public policy) dan perundang-undangan yang menyangkut kepentingan
masyarakat banyak harus melibatkan publik. Partisipasi publik, bisa pemangku
kepentingan seperti pelaku bisnis yang akan terkena dampak dari satu
kebijakan,” kata Pengamat Kebijakan Publik Riant Nugroho di Jakarta,
Selasa (26/7).
Menurut Riant, terdapat tiga
kriteria kebijakkan publik, yaitu pertama, kebijakan publik yang pembahasannya
benar-benar tertutup, biasanya menyangkut keamanan nasional. Kedua, kebijakan
yang semi transparan menyangkut persaingan usaha.
Ketiga, kebijakan yang harus
benar-benar melibatkan partisipasi publik secara terbuka, ini biasanya
berhubungan dengan pelayanan publik dan interaktivitas publik. “Kalau
dilihat revisi kedua PP ini memberikan pengaruh ke publik, maka seharusnya
seluruh pelaku usaha telekomunikasi harus dimintai pendapatnya dan
persetujuannya,” katanya.
Dari kabar beredar terdapat dua
pasal dari kedua PP yang menjadi titik krusial yakni Pasal 12 revisi PP 52
tahun 2000 dan pasal 25 revisi PP 53 tahun 2000. Pasal 12 revisi PP 52 tahun
2000 membahas mengenai network sharing yang menjelaskan “network
sharing” merupakan kewajiban seluruh operator telekomunikasi di Indonesia.
Sedangkan di Pasal 25 revisi PP
53 tahun 2000 diijinkan frekuensi atau spektrum yang dikuasai operator
telekomunikasi dapat dipindah tangankan. Padahal frekuensi merupakan sumberdaya
terbatas yang dimiliki oleh negara dan tidak bisa perdagangkan atau dialihkan.
 

Apabila Kemenkominfo tak dapat melibatkan publik dalam pembahasan PP yang akan direvisi
maka itu sama saja mengabaikan prinsip “Good Governance” yang saat ini sedang
digiatkan oleh Presiden Joko Widodo.